-

Perubahan APBN Di Tengah Pandemi. Apa Dasar Hukumnya ?
Oleh: Hafid Adzam, Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Semester IV, Anggota Muda 2020/2021. Seluruh negara di dunia pada saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, keadaan ini bermula saat ditemukannya virus baru yaitu Korona atau Covid-19 (corona virus disease 2019) pada akhir desember 2019. Terkonfirmasi lebih dari 200 negara saat ini yang sudah terpapar virus…
-

Memahami Efektivitas Pemberlakuan Hukuman di Indonesia
Oleh Mar’ie Muhammad Hidayah – Mahasiswa semester IV Fakultas Hukum Universitas Lampung Berbicara tentang pemberlakuan hukuman bagi pelaku tindak pidana di Indonesia yang masih dianggap kurang adil bahkan memang tidak adil bagi segelintir pengamat hukum yang ada. Bagaimana tidak? Banyak sekali peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia yang pemberian atau penjatuhan hukumannya dianggap aneh, nyeleneh,…
-

Problematik Akibat Hukum Jika Penguasa Melakukan PMH
Oleh: Alfano Agung Nugroho, Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Semester IV, Pengurus Bidang Kaderisasi 2020/2021. Sangat menarik jika kita membaca konsep Kings is The Law oleh Samuel Rutherford dalam buku Lex Rex tahun 1644 yang menyatakan bahwa konsep tertinggi dalam suatu kepemimpinan negara adalah perintah penguasa yang berdaulat untuk menetapkan aturan dari ucapannya. Walaupun saat ini…
-

Belok kemana, sein kemana?
Oleh: Susi Susanti, Mahasiswi Fakultas Hukum, Pengurus Bidang Kajian 2020/2021 Setiap dari kita pasti sering melihat dijalanan orang yang memasang lampu sein kiri, namun berbelok ke kanan, atau malah sebaliknya. Hal ini memang tidak mengherankan karena sangat sering terjadi, khususnya dilakukan oleh pengguna sepeda motor. Kebanyakan kasus yang terjadi karena tidak memahami arti dari lampu…
-

75 Tahun Pancasila, Masihkah Eksis?
Oleh : Bagas Pardana Siregar – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tepat 5 (lima) hari yang lalu yaitu tanggal 1 Juni 2020, Pancasila genap berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun. Usia yang tidak lagi dikatakan muda, dengan segala kisah perjuangan hebat yang pernah dilalui bersama segenap elemen bangsa Indonesia. Sebagai sebuah konsep yang lahir dari…
-

PEMBATASAN HAK BERSKALA BESAR
Oleh : Nirmala Rosa – Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Pemerintah Republik Indonesia (RI) divonis bersalah atas perlambatan akses internet dan pemblokiran layanan internet secara menyeluruh di Papua dan Papua Barat. Gugatan dilayangkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai Penggugat I dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) sebagai Penggugat II. Melawan Menteri Komunikasi dan…
-

Pemilu Di Tengah Pandemi Covid-19
Oleh: Kevin Danilo – Pengurus Bidang Kajian 2020/2021 Permasalahan mengenai Pandemi Covid-19 begitu kompleks. Bahkan WHO baru-baru ini telah merilis sebuah ringkasan ilmiah tentang penggunaan obat-obatan yang tidak diberi label COVID19. Sejumlah obat telah diusulkan sebagai potensial terapi investigasi, banyak yang sekarang sedang atau akan segera dipelajari dalam uji klinis, termasuk uji coba solidaritas yang…
-

Konstitusionalitas Dalam Proses Legislasi
Indonesia sebagai negara hukum, mengharuskan segala aspek kehidupan diatur oleh hukum yang membentuk suatu sistem hukum nasional. Didalam sistem hukum nasional tersebut terdiri dari berbagai produk hukum yang saling menunjang satu sama lain guna mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Salah satu…
-

Pajak STNK Motor Mati: Bisakah Polisi Menilang?
Oleh : Rosa Linda – Pengurus Bidang Kajian UKM-F PSBH 2020 Pelanggaran lalu lintas sering terjadi pada kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah para pengemudi kendaraan bermotor yang mengabaikan ketentuan untuk membayar pajak guna memperpanjang masa berlaku Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran para…
-

Jerat Hukum Pelanggar Regulasi Mudik di Masa Pandemi
Oleh: M. Restu Akbar – Pengurus Bidang Kajian 2020/2021 Di masa pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Produk Hukum ini merupakan respon pemerintah dalam menekan dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di Indonesia. Salah satu bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang…