Pemilu Di Tengah Pandemi Covid-19

0
93

Oleh: Kevin Danilo – Pengurus Bidang Kajian 2020/2021

Permasalahan mengenai Pandemi Covid-19 begitu kompleks. Bahkan WHO baru-baru ini telah merilis sebuah ringkasan ilmiah tentang penggunaan obat-obatan yang tidak diberi label COVID19. Sejumlah obat telah diusulkan sebagai potensial terapi investigasi, banyak yang sekarang sedang atau akan segera dipelajari dalam uji klinis, termasuk uji coba solidaritas yang disponsori bersama oleh WHO dan negara yang berpartisipasi. Kandidat vaksin untuk Covid-19 baru selesai diuji coba tahap pertama dan menunjukkan tanda-tanda positif.

Gambar diambil dari langgam.id

Upaya guna memerangi wabah terus dicanangkan, salah satunya seperti yang dilakukan oleh perusahaan vaksin asal Cambridge, Massachusetts yang bernama Moderna, baru-baru ini mengumumkan bahwa hasil eksperimen atas kandidat vaksinnya menunjukkan trend positif. Jika melihat pada awal Maret lalu, Moderna mengumumkan bahwa mereka akan melakukan percobaan kandidat vaksin ke manusia, dan kemarin hasilnya keluar. Hasilnya, dari delapan orang yang disuntikkan calon vaksin tadi, semuanya menunjukkan trend pembentukan antibodi yang “menetralisir”, atau menghentikan penyebaran virus, serta mem-blok virusnya dari menginfeksi sel-sel dalam tubuh.

Per-hari Senin kemarin, total kasus positif Covid-19 di Indonesia adalah sebanyak 22.750. Adapun pasien yang meninggal dunia ada 1.391 jiwa, dan yang sembuh 5.642 orang. Kurva di beberapa daerah di Indonesia juga alami penurunan, sehingga memberikan angin segar. Hal ini akan membaik apabila pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dapat bekerja sama secara sinergis guna menghentikan atau minimal mengurangi penularan pandemi.

Gambar diambil dari republika.co.id

Virus corona, pada akhirnya memberikan dampak yang cukup krusial di berbagai sektor termasuk dalam kehidupan pemerintahan dan tata negara. Hal ini dibuktikan dengan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa daerah yang seharusnya akan berlangsung sesuai jadwalnya. Sehingga atas penangguhan tersebut, akan memicu berbagai kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin di setiap daerah baik dalam satuan provinsi hingga yang terkecil yaitu desa, mengalami ketidakstabilan dan bahkan kekosongan kekuasaan (vacum of power) karena jabatannya hanya diisi oleh seseorang yang dipilih secara mendadak tanpa mempertimbangkan aspek kemasyarakatan karena memang esensinya hanya sebagai pemimpin pengganti.

Gambar diambil dari jatimtimes.com

Kementerian Kesehatan baru saja menerbitkan aturan soal menjalani kehidupan di tengah pandemi Covid-19 yang dikenal sebagai“the new normal”. Adapun beberapa protokol itu di antaranya adalah:

  • Hindari menyentuh fasilitas yang dipakai bersama;
  • Bersih-bersih saat sampai rumah;
  • Konsumsi gizi seimbang;
  • Kontrol kesehatan jikamengalami gejalapenyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan ginjal, dll.,; dan terakhir
  • Hindari menggunakan transportasi umum.

Memang harapannya pelaksanaan the new normal ini ditengah kehidupan masyarakat yang sedang menghadapi pandemi covid-19, bisa berjalan seperti semula namun melalui kebiasaan baru atau kelaziman baru agar seluruh aspek kehidupan masyarakat berangsur-angsur berjalan normal kembali. Aspek ekonomi, politik, hingga kesehatan tentunya tetap memperoleh tempat yang seimbang dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan dan dilaksanakan secara disiplin oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berangkat dari pemahaman the new normal tersebut, kita sama-sama mengetahui bahwa Pilkada Serentak seharusnya digelar bulan September ini di Indonesia.Namun karena pandemi covid-19 ini pada akhirnya menyebabkan pelaksanaan Pilkada serentak tersebut akan mengalamikemundurandi bulan Desember nanti.Ternyata, kejadian serupa tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di banyak negara lainnya.

Menurut the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, saat ini setidaknya sudah ada sekitar 56 negara yang mengundur pelaksanaan pemilunya disebabkan oleh virus corona, baik pemilu di skala nasional, maupun daerah. Melihat situasi yang ada saat ini, kenyataannya masih ada saja negara yang rencananya akan menjalankan voting via pos, sebagai terobosan pelaksanaan pemilu di negaranya di tengah pandemi covid-19. Akan tetapi proses ini pun masih kontroversial,dikarenakan sulitnya memastikan bahwa setiap proses berjalan secara adil dan sesuai dengan asas-asas pemilu yang baik. Selan itu, ada beberapa negara yang sudah reschedule tanggal pemilunya sepertiIndonesia, namuntak jarangpula yang mengatakan bahwapelaksanaan pemilu di negaranya “ditunda” hanya belum jelas sampai kapan.

Gambar diambil dari Merdeka.com

Sejauh inisudah ada sekitar 19 negara yang mengatur ulang tanggal pemilihannya. Negara-negara sisanya, ‘menunda’ pemilihan dan belum tahu sampai kapan. Contoh negara-negara yg nge-reschedule adalah Australia (pemilihan daerah New South Wales), Argentina, Kanada, Jerman, sampai Britania Raya. Meski begitu, disebutkan bahwa kebijakan ini bisa berubah, tergantung situasi dan kondisi. Indonesia sendiri seharusnyamengadakan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) pada 23 September 2020. Akan tetapi, efek dari virus corona, pelaksanaan Pilkada tersebut diundur hingga bulan Desember. Rencananya, pilkada ini akan digelar untuk memilih 9 gubernur, 37 walikota, dan 224 Bupati baru di 270 daerah.

Minggu lalu, di Polandia misalnya, mereka mencoba menggelar pemilu presiden via pos, dan hasilnya, tidak ada warga negaranya yang merespon suratnya atautidak ada yang memilih. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah kepemiluan, ada negara yang voters turnout-nya benar-benar nol, sampai pemilu ini kemudian dijuluki“ghost election”. Selain Polandia, Amerika Serikat juga seharusnya mengadakan pemilihan presiden pada 3 November 2020, tetapi jadwalnya diundur dan belum ada jadwal pasti. Ada 16 negara bagian di Amerika Serikat dan dua wilayah territories yang menunda pemilihan umumnya.

The Mona Lisa

Kevin Danilo merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester IV. Prestasi yang pernah diraih adalah Juara 3 Piala Mahkamah Konstitusi 2019 di Universitas Tarumanegara. Saat ini menjabat sebagai anggota Bidang Kajian tahun Kepengurusan 2020/2021.

Tinggalkan Balasan