Problematik Akibat Hukum Jika Penguasa Melakukan PMH

1
99

Oleh: Alfano Agung Nugroho, Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Semester IV, Pengurus Bidang Kaderisasi 2020/2021.

Sangat menarik jika kita membaca konsep Kings is The Law oleh Samuel Rutherford dalam buku Lex Rex tahun 1644 yang menyatakan bahwa konsep tertinggi dalam suatu  kepemimpinan negara adalah perintah penguasa yang berdaulat untuk menetapkan aturan dari ucapannya. Walaupun saat ini konsep tesebut telah berganti menjadi konsep Law is King, yang berarti hukum adalah raja. Konsep inilah lalu melahirkan pemikiran filsafat saat ini bahwa kekuasaan dengan derajat setinggi apapun tetap harus tunduk hukum yang berlaku.

Gambar diambil dari: reformedforum.org

Hal ini pun sesuai dengan konsep rechstaat di negara Indonesia sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang menyatakan bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum. Dimana hukum itu sendiri bertujuan untuk menciptakan adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, semua subjek hukum baik badan hukum penguasa negara maupun individu keniscayaan tidak tunduk pada hukum. Hal ini di pertegas pula oleh Krabbeyang bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum. Oleh karena itulah, perlu adanya kesadaran hukum dan rasa keadilan yang merupakan faktor diatas Negara, sehingga hukumlah yang berdaulat. (Abu Daud Busroh, 2010:72). Untuk itu, agar tujuan hukum tercapai maka siapapun yang melanggar atau melawan hukum maka hukum harus di tegakkan.

Kompleksitas atas peran hukum di atas sejatinya terlihat didalam beberapa permasalahan pada isu hukum yang menyeret penguasa negeri ini yang menuai kontroversi. Dimana dapat di lihat beberapa dekade yang lalu keluar putusan pengadilan Mahkamah Agung yang menyatakan menolak kasasi Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri dalam kasus kebakaran hutan di kalimantan.Pertama, dalam putusan  dengan nomor perkara 3555/PDT/2018 pada 16 juli 2019 MA menguatkan vonis Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Palagkaraya yang memutuskan bahwa Presiden bersama para menteri melakukan perbuatan melawan hukum (https://news.detik.com/berita/d-4177335/jokowi-divonis-lakukan-perbuatan-melawan-hukum-di-karhutla). Kedua, tercatat dalam Agustus 2019 gugatan pun kembali di layangkan oleh SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke PTUN dengan nomor 230/6/2019/PTUN-Jakarta yang akhirnya membuat PTUN Jakarta menyatakan presiden bersama Menkom info melakukan perbuatan melawan hukum atas pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada 2019 (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603125648-12-509408/ptun-vonis-jokowi-melanggar-hukum-di-kasus-internet-papua).

Gambar diambil dari news.detik.com

Berdasarkan beberapa isu hukum ini, yang perlu di garisbawahi adalah bahwa keduanya telah eksplisit menyatakan bahwa pemerintah sebagai penguasa yang menjalankan kekuasaan atas dasar hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada warganegara. Lantas sebuah pertanyaan menarik adalah bagaimanakahjika penguasa melakukan PMH ?Akibat hukum apa yang akan di tanggungpenguasa sebagai organ negara yang tunduk pada hukum jika dalam kebijakannya telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum­?

 

Konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa

Dalam konsep frasa “penguasa”, maka perlu di pahami terlebih dahulu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 66 Tahun 1952, mengartikan bahwa frasa penguasa adalah sebagai Pemerintah. Hal ini di perkuat kembali dalam  ketentuan Pasal 1 angka 6 jo Pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakaan pula bahwa

“Pemerintah adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengertian tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden akan tetapi termasuk juga badan/pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan.”

Gambar dimabil dari kastara.id

 

Sehingganya, dalam konsep perbuatan melawan hukum penguasa yang di maksudkan disini ialah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Dimana dalam konsep Hoge Raad yang mengatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan:

  • Hak Subyektif orang lain.
  • Kewajiban hukum pelaku.
  • Kaedah kesusilaan.
  • Kepatutan dalam masyarakat (yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain)

Akan tetapi dalam pengaturan yuridis yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, PMH oleh penguasa di kenal dengan istilah onrechtmatige overheids daaddi atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

 

Sehingganya berdasarkan bunyi pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi secara egaliter dalam perumusan PMH atau perbuatan melawan hukum yaitu

(1) adanya perbuatan

Perbuatan tersebut dilakukan secara aktif atau pasif untuk berbuat sesuatu

(2) perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum tersebut diartikan menurut pengertian,setelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi:

  1. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
  3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
  4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
  5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

(3) adanya kerugian baik secara kerugian materiil maupun kerugian immateriil

(4) adanya kesalahan

Suatu perbuatan dapat dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur:

  1. Ada unsur kesengajaan;
  2. Ada unsur kelalaian/kealpaan
  3. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf

(5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan baik hubungan sebab akibat yang faktual (Sine Qua Non) maupun sebab akibat kira-kira (Proximate Cause).

Gambar diambil dari keepo.me

Dimana kelima unsur di ini pada dasarnya bersifat kumulatif. Itu artinya bahwa keberlakuan pasal onrechtmatige overheids daad ini dapat di kenakan kepada penguasa, apabila semua unsur tersebut terpenuhi. Sehingga jika satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan penguasa tak bisa dijerat atau di jatuhi dengan pasal ini. Namun apabila terjadi perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut maka pihak yang dirugikanbaik secara individu ataupun melalui citizen lawsuit dapat mengajukan gugatan ke ranah peradilan umum dan tata usaha negara dengan tuntutan ganti rugi baik berupa uang, barang maupun pemulihan keadaan semula.

 

Bagaimana jika ke ranah peradilan tata usaha negara……

Dalam ranah peradilan tata usaha negara sejatinya di atur dalam pasal 53 UU No. 5/1986 jo  UU No. 9/2004 jo UU No. 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan bahwa apabila seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan pemerintah yang kaitannya dengan tata usaha negara maka dapat mengajukan gugatan tertulis  kepada pengadilan yang berwenang agar keputusan  tersebut dinyatakan batal/tidak sah karena merugikan masyarakat dengan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Selain itu dapat pula di sertalkan alasan-alasan yang sebanernya yang dapat dijadikan dasar gugatan seperti keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Dalam ranah PTUN ini, kebijakan penguasa apa saja yang bisa digugat diatur secara spesifik ? Yang dapat di gugat secara spesifik ialah Keputusan Pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa PTUN lah yang memiliki kewenangan secara atributif untuk memutuskan sengketa yang bersifat konkret, individual, dan final

Gambar diambil dari batamclick.com

Lalu bagaimana akibat hukum bagi penguasa setelah di nyatakan melakukan PMH oleh PTUN ?

Bahwa dalam hal ketika seorang pejabat pemerintahan melakukan suatu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheids daad) tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak negara, bukan pada pihak diri pribadi si pejabat yang melakukan perbuatan tersebut. Inilah yang menjadi problematik yang “mengenakkan” penguasa.Bahkan atas PMH yang terbukti dilakukan pun,pada akibat hukum untuk membayar ganti kerugian, menjadi tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab pribadi pejabat pemerintahan yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Sehingganya, sistem semacam ini kurang mendorong para pejabat untuk bersikap hati-hatidan dapat berlindung diri pada negara dari kesalahannya  dalam melakanakan pekerjaan, karena kembali lagi jika di dalam pelaksanaan suatu pekerjaan tata usaha negara yang berkaitan dengan kebijakan apabila terjadi perbuatan melanggar hukum maka akibat  hukum yang di putuskan oleh pengadilan sepenuhnya tanggung jawab negara.Dengan demikian, jika ada terjadinya perbuatan pemerintah yang melanggar hukum (onrechtmatige overheids daad) dijatuhkan hukuman pembayaran ganti rugi, tanggung jawab untuk membayar ganti rugi dan akibat hukum lainnya ada pada negara.

Untuk itulah jadi peguasa itu enak dapat berlindung diri pada organ negara tapi jangan lupa sadar selalu akan kebijakan yang di buat itu harusnya untuk memberikan keadilan bagi masyarakat bukan menciderai masyarakat.

 

Sumber :

  1. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  2. https://news.detik.com/berita/d-4177335/jokowi-divonis-lakukan-perbuatan-melawan-hukum-di-karhutla
  3. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603125648-12-509408/ptun-vonis-jokowi-melanggar-hukum-di-kasus-internet-papua
  4. Hukum Online : Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa
  5. https://www.bphn.go.id/data/documents/perbuatan_melawan_hukum_oleh_penguasa_dalam_era_otonomi_daerah

 

Profil Penulis:

Alfano Agung Nugroho merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Semester IV, sekarang menjabat pengurus sebagai anggota bidang Kaderisasi. Beliau pun pernah mengikuti Lomba Mahkamah Konstitusi / Constitusional MootCourt Competition 2019.

1 KOMENTAR

  1. tulisan yang cukup bagus, namun sangat disayangkan jika tidak dijelaskan akibat hukumnya jika di gugat dalam peradilan umum (*karena dipertengahan disebutkan bahwa pmh oleh negara dapat digugat di peradilan umum dan ptun) dan lembaga peradilan dibawah peradilan umum yang mana yg mempunyai wewenang memeriksa sengketa itu?

Tinggalkan Balasan