PEMBATASAN HAK BERSKALA BESAR

0
92

Oleh : Nirmala Rosa – Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung

Pemerintah Republik Indonesia (RI) divonis bersalah atas perlambatan akses internet dan pemblokiran layanan internet secara menyeluruh di Papua dan Papua Barat. Gugatan dilayangkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai Penggugat I dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) sebagai Penggugat II. Melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Tergugat I dan Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat II, diajukan pada 21 November 2019 dengan nomor register 230/G/TF/2019/PTUN.JKT.

Perkara tersebut dilatarbelakangi oleh adanya penyebaran hoax serta informasi provokatif yang dinilai masif di Papua dan Papua Barat setelah pecahnya tindakan rasisme terhadap 41 mahasiswa Papua di Surabaya. (baca di sini…)

Dalam siaran pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan bahwa pengambilan tindakan tersebut bertujuan untuk percepatan pemulihan situasi keamanan dan ketertiban. Namun, apakah benar hanya itu yang terjadi setelahnya? Masyarakat terhalangi untuk mengakses berita. Seluruh berita.

Dengan demikian, bukankah berita kebenaran juga ikut terbungkam?

Hak atas akses internet sebagai cara mewujudkan hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi serta hak-hak lainnya diakui, dihormati, dilindungi, serta dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dan undang-undang, maka negara berkewajiban atas pemenuhan terhadap hak-hak tersebut.

Pasal 28F UUD 1945
‚ÄúSetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
(Juga diatur pada Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan substansi yang sama)

Di sisi lain, adalah benar bahwa setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan undang-undang berdasarkan Pasal 28J UUD 1945 yang membuat hak atas informasi yang merupakan bagian dari HAM tidaklah bersifat mutlak, melainkan dapat dibatasi. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai pembatas ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Pasal 40 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016
“(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Dalam pasal tersebut, pemerintah memang berwenang melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Namun, Majelis Hakim yang merujuk pada Penjelasan Umum alinea ke-9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menarik kesimpulan bahwa luas lingkup/cakupan kewenangan pemutusan akses sebagaimana dimaksud hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet.

Suasana persidangan di PTUN Jakarta – Foto diambil dari zonautara.com

Pemutusan akses terhadap jaringan internet yang bukan wewenang dari pemerintah itu justru menimbulkan dampak lain yang bersifat negatif, seperti terganggunya sektor perekonomian hingga pariwisata. Hal tersebut tidak hanya menyebabkan masyarakat tidak terpenuhi hak-haknya, tetapi juga konten-konten positif yang didapat melalui di internet dapat terputus aksesnya. Bukankah jika tidak suka timun dalam nasi goreng cukup pinggirkan saja, tidak perlu dibuang sepiring-piringnya?

Hal-hal yang dikhawatirkan pemerintah seperti penyebaran hoax, hasutan, ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA yang berpotensi menimbulkan kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan serta mengancam keamanan bangsa dan negara, juga telah diatur di dalam UU ITE yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan proses hukum pidana terhadap pihak-pihak yang melanggarnya. Pemerintah semestinya dapat lebih fokus pada penegakkan hukumnya. Oleh karena itu, pemutusan akses terhadap jaringan internet bukan hal yang perlu dilakukan.

Perlambatan akses dan pemblokiran layanan internet bukanlah solusi. Internet adalah tempat bebas untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Maka yang seharusnya dibatasi adalah isi, bukan akses dari internet itu sendiri. Tindakan pemerintah ini tidak hanya merefleksikan rendahnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan masyarakat dalam menelaah kebenaran informasi, tetapi juga mencerminkan keraguan pemerintah terhadap keberlakuan hukum yang telah mereka buat sendiri.

Pemerintah masih punya waktu sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Apakah pemerintah akan mengaku salah dengan menyerah? Atau akan melakukan upaya hukum lain setelah kalah? Kita tunggu saja.

Tapi Pak, jangan lupa, masih banyak urusan lain seperti jual beli data pribadi, penipuan, dan masalah-masalah ITE lain yang juga menunggu untuk diselesaikan.

Maaf, sekadar mengingatkan.

 

Profil Penulis

Nirmala Rosa adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, saat ini tergabung dalam Pengurus Bidang Kajian UKM-F PSBH FH UNILA Periode 20/21.

Tinggalkan Balasan