Perubahan APBN Di Tengah Pandemi. Apa Dasar Hukumnya ?

0
103

Oleh: Hafid Adzam, Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Semester IV, Anggota Muda 2020/2021.

Seluruh negara di dunia pada saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, keadaan ini bermula saat ditemukannya virus baru yaitu Korona atau Covid-19 (corona virus disease 2019) pada akhir desember 2019. Terkonfirmasi lebih dari 200 negara saat ini yang sudah terpapar virus Korona. Virus Korona ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Ditemukannya virus tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap dunia internasional. Indonesia termasuk negara yang telah mengonfirmasi terhadap adanya penyebaran virus korona. Awal mula virus korona masuk ke Indonesia yang dikonfirmasi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 maret 2020 yang mengumumkan bahwa virus korona masuk dan menginfeksi 2 warga negara indonesia.

Dampak yang ditimbulkan pun sampai pada tatanan perekonomian negara Indonesia. Berbagai sektor terkena imbas dari pandemi ini, baik UMKM maupun perusahan besar yang berkaitan dengan perekonomian. Hal itulah yang membuat APBN akan dilakukan perubahan, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

APBN kadangkala disebut sebagai Anggaran Negara adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran serta rincian kegitan-kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk dalam jangka waktu satu tahun. Dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945 meyebutkan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sifat Hukum UU APBN :

  1. Proses Pembentukan

UU APBN diatribusikan secara tegas dalam Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 kepada presiden untuk mengajukan RUU APBN.

  1. Keberlakuannya

RUU APBN yang telah disetujui DPR akan menjadi UU APBN, yang keberlakuannya hanya memiliki jangka waktu satu tahun.

  1. Kemampuan Mengikatnya

UU APBN tidak memenuhi syarat materil suatu UU sebab tidak bersifat mengikat umum, melainkan hanya mengikat pemerintah dan bagian-bagiannya sebagai penerima otorisasi anggaran oleh DPR

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

  1. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
  2. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
  3. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
  4. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
Gambar diambil dari Instagram @smindrawati

Pada dasarnya perubahan APBN dapat dilakukan pada pertengahan tahun anggaran yang berjalan berdasarkan usulan perubahan RAPBN dari presiden. Adanya Covid-19 membuat APBN yang merupakan instrumen fiskal utama pemerintah tahun 2020 sudah banyak mengalami perubahan, Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan merelokasi anggaran untuk merespon dampak pandemi Corona. Dampak yang ditimbulkan akibat situasi saat ini sangat memukul perekonomian. Hampir seluruh indikator ekonomi makro mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perubahan APBN pada saat pandemik sangatlah dimungkinkan, perubahan ini harus harus segera dilakukan melihat situasi perekonomian yang sedang terguncang.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang diberikan DPR melalui Badan Anggaran (Banggar). Pertama, pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama di penjelasannya. Revisi penjelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3% ke 5% dari PDB dan rasio hutang terhadap PDB tetap 60%.

Kedua, Pemerintah perlu segera menerbitkan Perppu terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, sebagai UU Perubahan Kelima dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan. Poin penting dari penerbitan Perppu ini memberikan insentif PPh orang pribadi dengan tarif PPh 20% bagi yang simpanannya di atas Rp 100 miliar. Namun yang bersangkutan wajib memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 1 miliar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 ke BNPB sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Ketiga, Banggar mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu APBN 2020 mengingat tidak dimungkinkannya pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat, sebagai konsekuensi kebijakan social distance. Perppu dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyesuaikan kembali APBN 2020 dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini, dan beberapa bulan ke depan.

Gambar diambil dari Kompas.com

Sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 telah diresmikan DPR sebagai undang-undang (UU). Perppu tersebut berisi tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi coronavirus disease 2019 ( Covid-19).

Dalam Perppu ini terdapat empat hal yang akan dilaksanakan Pemerintah yaitu  penanganan Covid-19, bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan. Artinya, secara serempak pemerintah akan segera mengambil alih. Sehingga diharapkan dengan perpu ini kita semua akan segera keluar dari krisis saat  ini.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, perlu wadah produk hukum untuk kondisi kegentingan yang memaksa. Kondisi itu saat ini adalah pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah dan lembaga terkait harus mengambil kebijakan dan melakukan langkah-langkah tidak biasa.

APBN akan mengalami perubahan yang luar biasa dari sisi alokasi anggaran sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 secara otomatis APBN mengalami perubahan. Perubahan APBN oleh pemerintah akan berfokus pada penggunaannya dalam rangka penanganan covid 19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan pemerintah akan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian nasional.

Sumber :

Buku Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Unila

Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi coronavirus disease 2019 ( Covid-19)

Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4951405/maukah-sri-mulyani-rombak-apbn-seperti-usulan-dpr

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/13550511/perppu-nomor-1-tahun-2020-untuk-tangani-pandemi-covid-19-resmi-jadi-uu?page=all

 

Profil Penulis:

Hafid Adzam merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Semester IV, dan sekarang dia sebagai anggota UKM-PSBH 2020/2021.

Tinggalkan Balasan