Memahami Efektivitas Pemberlakuan Hukuman di Indonesia

0
120

Oleh Mar’ie Muhammad Hidayah – Mahasiswa semester IV Fakultas Hukum Universitas Lampung

Berbicara tentang pemberlakuan hukuman bagi pelaku tindak pidana di Indonesia yang masih dianggap kurang adil bahkan memang tidak adil bagi segelintir pengamat hukum yang ada. Bagaimana tidak? Banyak sekali peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia yang pemberian atau penjatuhan hukumannya dianggap aneh, nyeleneh, dan janggal. Sebagai contoh, kasus seseorang yang diduga mencuri amplifier (penguat sinyal suara speaker) yang kemudian ditangkap lalu dibakar (2017), kasus Nenek Asyani (70), di Situbondo Jawa Timur, kasus dugaan pencurian 7 batang kayu dengan ancaman 5 tahun penjara (2015), dan kasus korupsi yang dilakukan aparatur negara dengan pengenaan hukuman terhadap pelaku dianggap ringan, mulai dari 2-5 tahun penjara. Padahal, kerugian negara akibat korupsi pada 2018 mencapai Rp 9,29 triliun. Hal ini merupakan hasil kajian dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dirilis pada Minggu (28/4/2019).

Dari kasus-kasus tersebut bisa kita lihat bahwasannya kecacatan hukum yang ditetapkan tidaklah tepat, bahkan miris untuk di pahami dan diteliti. Buramnya hukum yang ada di Indonesia membuat masyarakat kurang mempercayai hukum yang berlaku di Indonesia ini karena dianggap tidak adil dan tidak relevan. Hukuman-hukuman yang dikenakan tidak relevan dengan situasi, kondisi serta bukti yang terjadi pada tiap-tiap tindak pidana.

Lalu apakah yang harus dibenahi dari penegakkan hukum di Indonesia? Hukumnya atau penegak hukumnya?

Mari kita bahas mulai dari Hukum atau regulasinya. Haris Azhar, Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan “Hukum yang ada di Indonesia sudah cukup untuk menghukum” dikatakan dalam Serial Video 1 hari 1000 pesan dalam Channel YouTube Indonesia Lawyers Club. Dalam hal ini, pendapat saya mengenai statement tersebut adalah bahwa hukum yang berlaku sudahlah sangat cukup untuk menghukum para pelaku tindak pidana yang ada, selanjutnya bagaimana pelaksanaan pemberlakuan hukum itu sendiri dikenakan atau digunakan tepat atau tidak pada tiap kasus pidana yang ada. Karena hampir semua kegiatan interaksi sosial di Indonesia ada aturannya, jadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudahlah cukup, dengan harapan tidak lagi anggapan masyarakat KUHP adalah Kasih Uang Habis Perkara.

Efektivitas hukuman yang dikenakan saat ini masih dianggap buruk dan bahkan hukum adat masih jauh lebih baik, realistis, dan lebih pasti dalam memberi efek jera. Walaupun terbilang sedikit sadis dan melanggar HAM, hukum adat memiliki efek jauh lebih baik. Seperti hukum cambuk (Jinayat) di Aceh. Hukum pidana Islam yang mana hukuman ini dianggap tepat dan jauh lebih baik daripada pidana umum, serta bagaimana efek dari hukum cambuk ini langsung memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran. Rasa malu dihukum secara langsung di hadapan umum dan fisik akibat cambukan, membuat efek yang dihasilkan terlihat lebih nyata dan objektif. Berbeda dengan pidana umum, proses yang rumit belum lagi penggunaan pasal dalam menghukum pelaku yang sering kali meleset mungkin karena intervensi atau ada kesalahan pengenaan pasal pada penegak hukum yang sering kali terjadi, membuat hukuman yang dijatuhkan belum dapat dikatakan efektif untuk dapat membuat pelaku untuk berpikir dan sadar akan kesalahannya karena adanya pola pikir bahwa lambat laun waktu yang menyelesaikan. Artinya, seiring berjalannya waktu juga akan selesai. Di samping itu, adanya interaksi di dalam penjara saat masa hukuman antar narapidana yang sering kali terjadi memungkinkan adanya pembangunan relasi yang kemudian berbuntut perencanaan untuk melakukan tindak pidana lagi. Di dalam penjara mendapat materi dan pembelajaran baru atas tindak pidana baru dari interaksi sesama narapidana yang akan diimplementasikan setelah bebas nanti.

Gambar diambil dari freepik.com

Efektifitas penegakkan hukum yang ada di Indonesia terbilang sangat miris. Bagaimana tidak? Para penegak hukum acap kali menyeleweng dari dari yang seharusnya ia lakukan. Mengapa? Ketidaktertiban penegak hukum membuat masyarakat geram akan keadilan yang seharusnya mereka peroleh. Penegak hukum ini dianggap sebagaimana contoh atau icon untuk menunjukan ketertiban yang seharusnya diterapkan dalam lingkungan sosial masyarakat. Yang dikhawatirkan dari hal ini adalah tumbuhnya stigma di masyarakat “Kalau penegak hukumnya saja boleh melanggar hukum, kenapa masyarakat biasa harus dilarang?”. Namun demikian, penegak hukum tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Mengapa? Adanya intervensi hingga ancaman-ancaman yang sering terjadi pada penegak hukum, bahkan adanya tekanan dari luar (pemangku kepentingan) sangat mungkin terjadi. Hal ini merupakan salah satu faktor ketidaktertiban penegakkan hukum.

Lalu siapa yang patut disalahkan atas semua ini ?

Mungkin tidak ada yang harus disalahkan, karena menyalahkan hanya akan menghasilkan permasalahan baru. Pandangan yang ingin saya sampaikan atas kejanggalan terjadi pada penghukuman pada beberapa tindak pidana ialah, seharusnya dapat dibuat dan dibangun pola pikir yang cerdas, idealis, realistis, dan berani. Sejak kapan? Sejak dini, di mana kemampuan berpikir mulai harus dididik untuk membangun kinerja cara berpikir positif. Dengan tujuan penguatan pendirian untuk menegakkan keadilan. Dari situ, kesadaran akan hukuman yang berlaku akan terwujud. Sebagai contoh, orang tua yang mendidik anaknya dari dia bisa berbicara dan belajar berpikir baik seperti untuk tidak mengambil barang orang lain. Sang anak pun akan terbentuk pendirianya dengan kuat dan berani dalam bertindak dan bersikap jujur, yang nanti efeknya adalah apabila ia menjadi penegak hukum, maka nilai kejujuran akan terus tertanam, didikan orang tua, sekolah, serta pengawasan dalam pergaulan harus sering diamati karena sangat berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Peran pemerintah juga harus menonjol guna mengembalikan kepercayaan masyarakat akan pemerintah yang adil, para ahli hukum, dan para penegak hukum juga harus memahami dan terus mempelajari setiap regulasi atau aturan yang ada guna menerapkan hukuman yang seharusnya berlaku pada tindak pidana.

Dari sini kinerja apa yang harus dilakukan aparatur penegak hukum dan pemerintah? Serta apakah peran masyarakat?

Pemerintah harus berpikir untuk memberikan pembelajaran terhadap masyarakat untuk paham atau melek hukum. Artinya, setiap kali ada pelanggaran atau tindak pidana masyarakat harus sadar bahwa hukum lah yang harus mengadili, bukan kebebasan dalam melakukan segala tindakan terhadap kesalahan orang lain. Bukan karena seseorang benar, maka bebas melakukan apa saja terhadap yang salah. Pentingnya posisi penegak hukum disini ialah guna sebagai icon di lingkungan masyarakat guna tertib dalam beraktifitas sosial masyarakat, pengawasan masyarakat atau lembaga pengawasan pada penegak hukum yang dianggap salah harus dibenahi, jangan sampai semut yang diseberang pulau terlihat sedangkan sapi didepan rumah tidak terlihat. Artinya, jangan sampai penegak hukum melihat kesalahan masyarakat namun dalam penggunaannya sendiri banyak kesalahan tidak dibenahi. Kejujuran, disiplin, dan tertib dalam hidup setiap orang sudahlah cukup untuk membangun efektifitas hukum yang adil dan kuat agar kepercayaan itu terbangun dan ada bukan hanya kata-kata. Masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum saling berkaitan, tidak bisa tumpang tindih guna menyetarakan kedudukan di hadapan hukum.

Gambar diambil dari freepik.com

Melihat negara lain yang memiliki keadilan hukum yang tinggi dan efektifitas hukuman yang baik, ialah Belanda, negara dengan kasus dan pelaku tindak pidana yang sedikit. Bahkan penjara-penjara di Belanda kosong, sehingga disewakan untuk narapidana negara tetangga. Mengapa demikian?

Apa yang mengakibatkan Belanda bisa menurunkan angka kriminal serendah mungkin? Apakah penegak hukum yang tegas? Ataukah hukumnya yang kuat?

Belanda memiliki angka kriminalitas yang sedikit karena harmonisasi dari peran masyarakat, pemerintah, ahli hukum, dan penegak hukum yang berkaitan. Penegakkan hukum yang adil dijalankan oleh penegak hukumnya, peran pemerintah terhadap masyarakat akan kesadaran dalam hidup bersosial untuk memahami aturan atau hukum yang berlaku, yang kemudian para ahli hukum di Belanda melaksanakan kajian-kajian hukum guna membentuk regulasi sesuai fakta kehidupan masyarakat yang disesuaikan fakta dan data yang kemudian pemerintah mengkaji ulang yang kemudian bila efeknya baik maka pemerintah menerapkannya. Contoh regulasi narkotika jenis ganja yang kemudian dilegalkan, lalu regulasi tempat untuk menyewa PSK (Pekerja Seks Komersial), alkohol, dan tempat-tempat yang memiliki jenjang usia guna menertibkan situasi dan kondisi yang kemudian efeknya tidak mengganggu keamanan serta ketertiban. Hal tersebut tidak dapat dihilangkan hanya dengan pembuatan regulasi, penegak hukum juga diwajibkan untuk menegakan aturan dan menjaga kondisi yang baik di lingkungan masyarakat. Contoh, apabila tempat PSK ditutup, memungkinkan para PSK untuk membuka “layanan” di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang kemudian efeknya membuat gaduh. Selain itu, penularan penyakit bisa terjadi pada masyarakat, contoh penyakit HIV Aids akibat seks. Dengan membuat regulasi, para penegak hukum dan tim kesehatan bisa langsung memantau serta menjaga situasi tanpa susah-susah mencari para pekerja seks tersebut karena ada tempat yang disediakan atau sudah diatur regulasinya. Itulah yang dilakukan saat ini oleh Belanda, sehingga membuat angka kriminalitas yang rendah. Jadi, tidak ada lagi pelanggaran di lingkungan masyarakat soal seks, penggunaan alkohol, maupun lainnya karena aktifitas yang dianggap dapat mengancam ketertiban masyarakat, oleh Belanda telah diatur regulasinya.

Dari sini Negara Indonesia harus belajar guna memahami regulasi yang harus diterapkan sesuai efek yang terjadi didasari fakta dan data. Karena pola pikir visioner harus dikembangkan agar hidup fleksibel dan tidak kaku. Kemudian, efektifitas hukum dalam penegakannya memiliki pandangan yang baik serta hukuman yang dikenakan bila ada pelaku pidana dikenakan berdasarkan fakta dan data bukan intervensi.

Referensi:
ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp 9,29 Triliun https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun.
Penjara Kosong Melomponh, Ribuan Sipir di Belanda Terancam Nganggur https://internasional.kompas.com/read/2016/03/23/11534721/Penjara.Kosong.Melompong.Ribuan.Sipir.di.Belanda.Terancam.Nganggur.

Profil Penulis


Mar’ie Muhammad Hidayah adalah mahasiswa semester IV Fakultas Hukum Universitas Lampung, saat ini merupakan bagian dari Anggota Muda UKM-F PSBH FH UNILA.

 

Tinggalkan Balasan