Pajak STNK Motor Mati: Bisakah Polisi Menilang?

0
114

Oleh : Rosa Linda – Pengurus Bidang Kajian UKM-F PSBH 2020

Pelanggaran lalu lintas sering terjadi pada kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah para pengemudi kendaraan bermotor yang mengabaikan ketentuan untuk membayar pajak guna memperpanjang masa berlaku Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi.  Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran para pengendara dalam mematuhi aturan-aturan pemerintah tentang wajib membayar pajak kendaraannya. Secara umum pihak kepolisian berwenang untuk melakukan penindakan terhadap pemilik motor yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Tindakan yang diambil ini dapat berupa tindakan langsung atau sering disebut dengan tilang.

gambar diambil dari otomotif.kompas.coom

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tegas mewajibkan pengemudi kendaaraan bermotor untuk menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor, setiap diadakan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Hal ini diatur dalam Pasal 106 ayat (5) UU No. 22 tahun 2009 sebagai berikut:

Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

  1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  2. Surat Izin Mengemudi;
  3. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
  4. Tanda bukti lain yang sah.

Sahnya STNK Mengenai pengesahan STNK diatur dalam Pasal 70 UU No. 22 tahun 2009 sebagai berikut:

  • Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.
  • Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
  • Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaran Bermotor wajib diajukan permohonan.

Yang dimaksud dengan “pengesahan setiap tahun” adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor. Artinya, STNK dianggap sah hanya apabila wajib pajak telah membayar pajak kendaraan bermotor tesebut. dalam lampiran Surat Keputusan Nomor Pol. SKEP/443/IV/1998 tentang bukti petunjuk teknis tentang penggunaan blanko tilang bagian pendahuluan No. 4 huruf a ayat (2) mengenai pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dijelaskan bahwa sesuai penejelasan Pasal 211 KHUHAP, mengemudikan kendaran bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), yang sah atau tanda lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan Perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia memeperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwara dapat digolongkan dengan pelanggaran Lalu Lintas Jalan tertentu.

Maka yang menjadi dasar untuk seorang pemilik kendaraan bermotor yang STNKnya mati dapat ditilang, karena sesuai ketentuan dalam Pendahuluan huruf a Lampiran Surat Keputusan No. Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang buku petunjuk teknis tentang penggunaan Blanko Tilang, “tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar Peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Bab VI Pasal 211- 216 KUHAP dan penjelasannya.

 

Kemudian, Apa Akibatnya Jika Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

Pengesahan STNK diawali dengan pembayaran pajak. Pengesahan dan pembayaran pajak tersebut dikatakan merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Namun, polisi bukan mengurusi masalah pembayaran pajaknya, tetapi keabsahan STNK tersebut. “Penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota Polantas bukan terkait pajak mati, tapi berkaitan dengan keabsahan STNK,”

Warga yang tidak membayar pajak tidak akan dihukum, sehingga biasanya banyak orang yang nunggak membayar pajak kendaraan. Jika seseorang tidak membayar pajak, maka polisi belum bisa mengesahkan STNK yang dilakukan setiap tahun. Sebab, polisi akan mengesahkan STNK setelah pemilik membayar pajak. STNK yang tidak disahkan ini lah yang biasanya akan ditahan saat sedang razia.

 

gambar diambil dari GridOto.com

Benarkah jika STNK mati dikenai tilang?

STNK motor yang sudah mati otomatis akan dilakukan penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan ini dapat berakibat kendaraan bermotor tersebut tidak dapat diregistrasi kembali (pasal 74 ayat 3 UU LLAJ). Dalam kendaraan bermotor sudah tidak teregistrasikan, maka kendaraan bermotor tidak dapat dioperasionalkan dijalan. Karena sesuai pasal 68 ayat 1 UU LLAJ. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan wajib dilengkapi dengn surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor. Dalam hal ini tentunya STNK yang masih berlaku.

Polisi tetap berhak menilang berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a: Setiap kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan Polri (tidak sah) didenda dengan denda maksimal Rp 500.000.

Selain itu pada lembar pajak di STNK yang aktif tersebut terdapat cap atau stempel pengesahan dari pihak Kepolisian di Samsat.

Jadi kendati STNK hidup tetapi pajak belum dibayar, polisi berhak mengambil tindakan tilang. Inilah yang menjadi menjadi dasar Kepolisian Lalu Lintas untuk melakukan penilangan.

Berdasarkan pasal 70 ayat 2, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, STNK bermotor dan TNKB berlaku selama lima tahun dan harus dilakukan pengesahan tiap tahunnya. Sebelum berakhirnya jangka waktu, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan, bila pemilik kendaraan tidak melakukan kewajibannya, membayar pajak kendaraan setiap tahun dan per lima tahun, artinya surat-surat kendaraan tidak sah atau mati. Yang menjadi alasan tilang dari pihak kepolisian sebenarnya bukan karena pengendara belum membayar pajak kendaraan kermotor, melainkan karena pengendara mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi STNK yang sudah disahkan.

sumber:

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  2. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republk Indonesia No. Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang
  3. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f9cdef36680d/dapatkah-ditilang-karena-stnk-mati-
  4. https://tirto.id/pajak-stnk-nunggak-bisakah-polisi-menilang-dan-menyita-sim-ehpS?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share
  5. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3815/harga-tilang-lalulintas

Profil Penulis :

 

 

 

 

 

Rosa Linda merupakan mahasiswi Ilmu Hukum jurusan Hukum Pidana semester VI. Saat ini menjabat sebagai Pengurus Bidang Kajian UKM-F PSBH periode tahun 2020/2021.

Tinggalkan Balasan