Konstitusionalitas Dalam Proses Legislasi

0
122

Indonesia sebagai negara hukum, mengharuskan segala aspek kehidupan diatur oleh hukum yang membentuk suatu sistem hukum nasional. Didalam sistem hukum nasional tersebut terdiri dari berbagai produk hukum yang saling menunjang satu sama lain guna mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Salah satu produk hukum dalam sistem hukum nasional ialah undang-undang, yang secara hierarkis berkedudukan dibawah UUD NRI 1945 dan TAP MPR. Akhir-akhir ini proses legislasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tengah mendapat sorotan yang cukup tinggi dari masyarakat. Hal ini ditenggarai oleh hadirnya sejumlah undang-undang yang menuai kontroversi bagi masyarakat sebagai pihak yang akan merasakan dampak keberlakuan dari suatu undang-undang. Beragam protes dilayangkan oleh publik terhadap sejumlah undang-undang yang telah dan akan dibentuk akhir-akhir ini seperti UU KPK, UU Minerba dan sejumlah RUU lainnya. Masyarakat menilai kualitas produk hukum yang dilahirkan oleh pembentuk undang-undang akhir-akhir ini sangat jauh dari konstitusionalitas, mulai dari prosedural pembentukannya yang dinilai tidak berkesesuaian dengan konstitusi hingga materi muatannya yang dinilai masyarakat melanggar hak-hak asasi yang mereka miliki. Sehingganya cukup menarik rasanya untuk mengulas apa yang menjadi tolak ukur konstitusionalitas dalam proses legislasi itu sendiri.

Pertama perlu kita pahami bersama bahwa yang dimaksud konstitusionalitas ialah sesuai dengan konstitusi atau dapat dimaknai pula dalam hal proses legislasi ialah kesesuaian antara undang-undang dengan konstitusi yaitu UUD NRI 1945, baik dalam hal formil ataupun materiil. Paham konstitusionalitas ini sangat erat kaitannya dengan negara hukum, hal ini guna menegakan konstitusi sebagai hukum dasar negara. Adapun dalam hal proses legislasi, konstitusionalitas suatu undang-undang dapat ditinjau dari segi formil yaitu berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan materiil yaitu berkenaan dengan substansi atau materi muatan undang-undang. Berbicara mengenai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formil maupun materiil, maka akan timbul suatu pertanyaan bagi kita seberapa pentingnya kah suatu undang-undang harus sesuai dengan konstitusi baik dalam hal formilnya maupun materiilnya, dan hal tersebut tentunya perlu untuk kita ketahui bersama sebelum membahas apa yang menjadi tolak ukur dari konstitusionalitas itu sendiri.

Keharusan setiap undang-undang untuk tidak bertentangan dengan konstitusi dikarenakan UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar Negara Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau UU P3 pada Pasal 3 ayat (1) yang mengatur “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan”. Adapun didalam penjelasannya yang dimaksud dengan hukum dasar adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pengaturan tersebut artinya segala Peraturan Perundang-undangan harus mengacu kepada UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dan tidak boleh mempertentanginya. Selain daripada itu perlu diketahui pula bahwa UU 12/2011 merupakan tindak lanjut dari perintah Pasal 22A UUD NRI 1945 yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”, sehingganya UU 12/2011 juga menjadi rujukan utama dalam menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dalam hal formilnya, disamping UUD NRI 1945 selaku konstitusi.

Konstitusionalitas dalam hal formil undang-undang didasari oleh prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, hal ini dikarenakan dalam konteks negara hukum, penyelenggaraan negara diatur dengan hukum yaitu peraturan perundang-undangan, hal ini berimplikasi setiap organ negara dalam melaksanakan kewenangannya terikat pada sah atau tidaknya perbuatan berdasarkan hukum, begitupula dalam hal proses legislasi, ketika undang-undang dibentuk tanpa mengikuti prosedural yang telah diatur oleh hukum maka undang-undang tersebut tidak memiliki keabsahan, sehingga patut untuk dibatalkan. Sedangkan konstitusionalitas dalam hal materiil undang-undang berkenaan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia setiap rakyat Indonesia. Adapun pengujian mengenai konstitusionalitas undang-undang dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi dengan mekanisme constitutional review.

Tolak ukur konstitusionalitas …

Berbicara mengenai tolak ukur konstitusionalitas dapat ditinjau dari segi formil dan materiilnya sebagaimana uraian sebelumnya. Mengenai tolak ukur konstitusionalitas ini sendiri, dapat kita kaitkan dengan pendapat Prof. Maria Farida dalam kompendium perundang-undangan, yang menyatakan bahwa dalam pembentukan undang-undang paling tidak ada tiga komponen utama yang saling terkait dan harus dipenuhi yaitu :

  1. Lembaga Pembentuk Undang-Undang, artinya undang-undang harus dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan legislasi, adapun lembaga yang berwenang ialah DPR dan DPD serta Presiden ;
  2. Prosedur atau tata cara pembentukannya, artinya setiap undang-undang harus dibentuk berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan terkait, termasuk pula pelaksanaan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU 12/2011 ;
  3. Substansi yang akan diatur dalam undang-undang, artinya setiap substansi undang-undang harus merepresentasikan keinginan rakyat dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dan hak mendasar lainnya, termasuk pula pada setiap pasal atau norma yang dimuat dalam materi muatan undang-undang harus merepresentasikan asas materi muatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UU 12/2011 yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dari ketiga komponen diatas konstitusionalitas dalam hal formil berkenaan dengan lembaga negara dan prosedur pembentukan suatu undang-undang, sedangkan substansi undang-undang berkenaan dengan konstitusionalitas dalam arti materiil. Apabila salah satu komponen utama pembentukan undang-undang tersebut tidak dipenuhi atau tidak berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah produk hukum yang cacat dan dapat dibatalkan melalui hak uji yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Produk hukum yang cacat inilah, yang dapat dikatakan tidak sejalan dengan konstitusi dan harus diujikan konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi.

Peranan Masyarakat dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitution terhadap Konstitusionalitas Suatu Undang-Undang…

Pada akhirnya berbicara mengenai konstitusionalitas serta relevansinya dengan proses legislasi, maka perlu diketahui bagaimana peranan rakyat dalam menyikapi maraknya produk hukum yang jauh dari nilai-nilai konstitusi itu sendiri dan bagaimanakah peranan Mahkamah Kontitusi sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menjaga konstitusi. Untuk mengetahui sejauhmana peranan rakyat dalam menyikapi berbagai undang-undang yang dianggap bermasalah, maka hendaknya kita memperhatikan pandangan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 27/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan ”rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the sovereign) yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat.

Dari tafsir dan pandangan MK tersebut dapat kita simpulkan bahwa kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Pengawasan terhadap setiap produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang tersebut ialah melalui pengujian undang-undang di MK atau yang lebih dikenal dengan Constitutional Review. Oleh karenanya mekanisme pengujian undang-undang merupakan bentuk partisipasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam mengoreksi sejumlah produk hukum yang lahir dari proses legislasi oleh Pembentuk undang-undang. Sehingganya dalam menjaga konstitusionalitas proses legislasi di Indonesia perlu peranan bersama antara masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menjaga konstitusi, guna menjaga tetap terjamin dan terlaksananya nilai-nilai konstitusi sebagai hukum dasar Negara Indonesia.

Sumber :

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
  • Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan ;
  • Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009.

Profil Penulis :

M. Giatama Sarpta merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester IV. Saat ini menjabat sebagai Pengurus Bidang Kajian UKM-F PSBH periode tahun 2020/2021.

Tinggalkan Balasan