Jerat Hukum Pelanggar Regulasi Mudik di Masa Pandemi

2
87

Oleh: M. Restu Akbar – Pengurus Bidang Kajian 2020/2021

Di masa pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Produk Hukum ini merupakan respon pemerintah dalam menekan dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di Indonesia. Salah satu bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang keluarkan pemerintah adalah larangan mudik baik melalui darat, laut, dan udara. Bentuk larangan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Kementrian Perhubungan berupa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. Permenhub ini ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ad Interim (sementara), Luhut Binsar Pandjaitan, dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Widodo Ekatjahjana, 23 April 2020.

Larangan mudik ini terbagi menjadi 2 (dua) klaster, yaitu:

  1. Dimulai dari tanggal 24 April – 7 Mei, bagi masyarakat yang ketahuan melakukan mudik diklaster pertama ini akan diberikan sanksi untuk kembali ke daerah sebelumnya atau memutar balik kendaraannya.
  2. Setelah sosialisasi bentuk sanksi bagi pelanggar mudik pada klaster pertama, maka setelah itu pada tanggal 8 mei – 31 mei, Bagi masyarakat yang tertangkap melakukan mudik akan dikenakan sanksi mulai dari hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun sampai dengan denda hingga 100 juta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Mengenai wilayah mana saja yang dapat dijangkau oleh ketentuan larangan mudik ini telah dijelaskan didalam Permenhub, bahwa larangan sementara penggunaan sarana transportasi berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan/atau masuk yang meliputi wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar, zona merah penyebaran Covid-19, dan aglomerasi wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar.

Adapun terdapat beberapa moda transportasi darat yang mendapatkan pengecualian dari pelarangan mudik ini, yaitu:

  1. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia.
  2. Kendaraan dinas operasional berpelat dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
  3. Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol.
  4. Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.
  5. Mobil barang/logistik dengan tidak membawa penumpang.

Sedangkan untuk angkutan laut, pengecualian larangan diberikan kepada hal-hal tertentu, yakni:

  1. Kapal penumpang yang membawa pulang tenaga kerja Indonesia (TKI), anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal milik asing ataupun terkait dengan penanganan pencegahan wabah Covid-19.
  2. Kapal penumpang yang melayari rute non-mudik untuk pelayaran terbatas dalam satu aglomerasi kecamatan, kabupaten, ataupun provinsi dan tidak termasuk di wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau berada di zona merah penyebaran Covid-19.
  3. Kapal penumpang yang ditugaskan mengangkut personel TNI dan Polri serta tenaga medis dan logistik bantuan kesehatan serta kebutuhan pokok masyarakat.

Khusus untuk angkutan udara, pelarangan dikecualikan bagi pesawat dengan kondisi:

  1. Pesawat yang digunakan untuk mengangkut pimpinan lembaga tinggi negara.
  2. Pesawat bagi kedutaan besar, konsulat asing, dan perwakilan organisasi internasional di Indonesia.
  3. Pesawat mengangkut pemulangan warga Indonesia atau warga negara asing.
  4. Penerbangan untuk kepentingan penegakan hukum dan pelayanan darurat.
  5. Angkutan kargo.
  6. Pesawat untuk keperluan pengangkutan khusus bantuan kebutuhan kesehatan dan pangan.

Adapun beberapa pertanyaan menyoal mudik di masa pandemi.

Apakah mudik lokal boleh dilakukan?

Mudik lokal boleh dilakukan namun dengan beberapa catatan penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat, catatan penting yang harus diperhatikan masyarakat adalah dengan mengikuti aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya wilayah jabodetabek. Dimana antara wilayah satu dan wilayah lainnya merupakan daerah yang saling berdampingan dan sama-sama memberlakukan PSBB sehingga interaksi transportasi begitu intensif dan masif. Catatan yang dimaksudkan seperti bagi pengguna sepeda motor, jumlah penumpang yang diperbolehkan maksimal dua orang, dengan catatan harus berada pada alamat KTP yang sama. Pemotor juga diwajibkan menggunakan masker, sebagai standar operasional untuk bepergian ditempat umum. Jadi, mudik lokal hanya dikhususkan di jabodetabek, karena wilayah satu dengan lainnya saling berdampingan dan sama-sama sedang menerapkan PSBB, sehingga saling berkesinambungan.

Lalu bagaimana dengan mudik jarak jauh atau pulang kampung? 

Pada dasarnya aktivitas mudik jarak jauh atau pulang kampung tetap dilarang selama masa pandemi ini, namun pemerintah melalui Gugus Tugas Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 memberikan kriteria dan persyaratan pengecualian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Perjalanan Dinas Lembaga Pemerintah/Swasta, persyaratan:

  • Identitas diri (SIM/KTP/Tanda pengenal yang sah).
  • Surat tugas yang ditanda-tangani pejabat setingkat eselon II bagi ASN/TNI/Polri, atau direksi bagi pegawai perusahaan.
  • Surat pernyataan bermaterai dan diketahui Lurah/Kepala Desa bsgi non-pegawai pemerintah/swasta.
  • Melaporkan rencana perjalanan dari keberangkatan hingga kepulangan.

Kedua, Perjalanan Pasien yang Butuh Pelayanan Kesehatan Darurat, persyaratannya:

  • Identitas diri (SIM/KTP/Tanda pengenal yang sah).
  • Surat Rujukan dari rumah sakit.
  • Hasil negatif Covid-19 berdasarkan surat keterangan sehat dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, atau klinik.

Ketiga, Perjalanan Orang yang Anggota Keluarga Intinya Meninggal Dunia, persyaratannya:

  • Identitas diri (SIM/KTP/Tanda pengenal yang sah).
  • Surat keterangan kematian dari tempat almarhum/almarhumah.
  • Hasil negatif Covid-19 berdasarkan surat keterangan sehat dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, atau klinik.
  • Hasil negatif Covid-19 berdasarkan surat keterangan sehat dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, atau klinik.

Keempat, Repatriasi Pekerja Migran, WNI dan Pelajar yang Berada di Luar Negeri, serta Pemulangan Orang dengan Alasan Khusus oleh Pemerintah, persyaratannya:

  • Identitas diri (SIM/KTP/Tanda pengenal yang sah).
  • Hasil negatif Covid-19 berdasarkan surat keterangan sehat dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, atau klinik.
  • Surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau dari perwakilan RI di luar negeri (untuk pekerja migran/WNI di luar negeri).
  • Surat keterangan dari universitas/sekolah masing-masing (pelajar dan mahasiwa).
  • Proses pemulangan harus dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan universitas.

Bagaimana jika telah membeli tiket setelah berlakunya Permenhub ini?

Penyelenggara sarana transportasi wajib mengembalikan biaya tiket secara penuh atau melakukan penjadwalan ulang atau dapat merubah rute perjalanan kepada calon penumpang yang telah membeli tiket untuk perjalanan pada tanggal berlakunya ketentuan larangan mudik ini baik transportasi darat, laut, dan udara. Lebih rincinya dapat dilihat didalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020.

Siapa yang melakukan pelaksanan larangan mudik?

Yang melakukan pelaksanaan larangan mudik melalui transportasi darat adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan. Sedangkan Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPTD), melakukan pelaksanaan pelarangan mudik untuk kapal angkutan penyeberangan dan kapal angkutan sungai dan danau. Lalu, untuk pelaksanaan larangan mudik melalui transportasi laut dilaksanakan oleh syahbandar pelabuhan dan gugus tugas Covid-19 di pelabuhan setempat.

Dimana saja titik pengecekan (check point) dilakukan?

Titik pengecekan (check point) dilakukan meliputi akses utama keluar dan/atau masuk pada jalan tol dan jalan non-tol. terminal angkutan penumpang, pelabuhan penyeberangan, dan pelabuhan sungai serta danau. Namun, apabila terjadi perubahan kondisi lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan perubahan pengaturan lalu lintas.

suara.com
suara.com

Perlu ditegaskan kembali bahwa larangan mudik ini hanya bersifat sementara sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan atau setidak-tidaknya sampai dengan penyebaran Covid-19 sudah menurun. Pasalnya, hal tersebut belum dapat dipastikan, melihat pemerintah kabarnya ingin melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang justru penulis tidak menampik bahwa virus ini akan semakin merajalela menjangkit banyak orang. Tentu sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya kita menaati himbauan yang dikeluarkan pemerintah, kendati banyak kebijakan yang dirasakan tidak diinginkan oleh masyarakat. Namun, kita tetap harus bersama-sama  memberikan masukan kepada pemerintah, tentang keluhan-keluhan dan masukan-masukan agar pemerintah dapat mendengarkan suara aspirasi dari kalangan bawah.

Penulis juga berkesimpulan bahwa jerat pidana bagi pelanggar mudik adalah suatu keputusan yang tepat, agar dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 diberbagai daerah Indonesia. Pemberlakukan sanksi sudah sepatutnya diindahkan oleh para penegak hukum untuk berlaku seadil-adilnya, sehingga masyarakat yang bersikukuh melakukan mudik mendapatkan efek jera dari perbuatan yang mereka lakukan, juga  kepada masyarakat lain yang masih beruntung tidak dikenakan sanksi agar dapat mengurungkan niatnya melakukan mudik di masa pandemi ini. Dengan uraian-uraian yang sudah dijelaskan diatas agar masyarakat dapat memahami bahwa ada hal-hal yang prinsipil mengenai perbuatan yang harus dilakukan, boleh dilakukan, dan dilarang dilakukan.

Melalui tulisan ini, saya sebagai warga negara juga menghimbau kepada masyarakat sekalian untuk mematuhi himbauan pemerintah dan menyalurkan tangan kepada rakyat kecil sebagai implementasi Sila ke-2 Pancasila tentang Nilai Kemanusiaan, agar timbul perasaan sadar diantara masyarakat sekalian, pada hakikatnya kita tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain.

Mari kita berdoa dan berjuang bersama-sama, semoga Indonesia kembali pulih secepatnya dari Covid-19. aamiin

SUMBER:

  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
  • Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
  • INDONESIA.GO.ID
  • WWW.COVID19.GO.ID

PENULIS:

M. Restu Akbar merupakan mahasiswa semester IV Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pengurus aktif bidang kajian Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) periode 2020.

2 KOMENTAR

  1. Kesal lihat oragn yang mudik di masa pandemi ini, kapan selesainya di Indonesia, masa harus menunggu sampai akhir tahun hanya karena masyarakat suka ngeyel

    • Terlepas dari banyaknya masyarakat yang memutuskan mudik di masa pandemi ini tidak dapat dipisahkan oleh beberapa regulasi yang cenderung tidak tegas dan membingungkan. Sehingga masyarakat cenderung ‘masa bodoh’ mengambil tindakan nekat untuk mudik dengan menghalalkan berbagai cara seperti mudik melalui jalur tikus, membuat surat keterangan sehat palsu, sampai dengan melobby aparat keamanan agar dapat lolos dari halauan petugas. Jadi alasan banyaknya masyarakat yang memutuskan mudik di masa pandemi ini bisa jadi antara tidak mengerti regulasi ataupun bentuk frustasi kepada pihak penyelenggara negara.

Tinggalkan Balasan