-
Akibat Hukum Surat Dakwaan Jika Nota Keberatan Diterima Majelis Hakim
Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan defisini mengenai Surat Dakwaan, maka penulis akan mengambil pendapat dari Ramelan (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) dalam bukunya Hukum Acara Pidana, ia mengatakan “Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau…
-
Hak Pekerja Korban PHK Imbas Wabah COVID-19
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Seperti yang kita ketahui, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus terjadi di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), terhitung…
-
Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
Tidak dapat dipungkiri, masyarakat Indonesia sudah sejak lama mengenal istilah perjanjian pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga. Hal ini sering dijumpai pada masyarakat pedesaan dengan ekonomi menengah ke bawah yang dapat dikatakan sudah menjadi budaya (culture) dalam meminjam uang. Walaupun sudah membudaya di kalangan masyarakat, ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist perbuatan ini…
-
Menelaah Dalih Force Majeur Sebagai Alasan Untuk Membatalkan Kontrak Di Tengah Pandemi Covid-19
Perkembangan wabah Covid-19 yang semakin meningkat, berimbas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu yang terlihat adalah pada aspek ekonomi. Bertambahnya status darurat Covid-19 membuat Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Selain itu, dibentuk juga Peraturan Pemerintah No.…
-
Aplikasi Hukum Tepat Guna Mengedukasi Remaja
Teknologi telah berkembang begitu pesat, kini industri teknologi telah mencapai era 4.0. dengan berbagai kemajuan dan kemudahan teknologi, selalu memiliki sisi positif dan negatif yang ada. Sisi negatif itu diantara lain kenakalan remaja. Dewasa ini telah banyak anak muda yang tersandung kasus hukum dan dijebloskan ke penjara. Kurangnya pengawasan orang tua dan kebebasan mengakses internet…
-
Urgensi Kebersamaan dan Kemanusian di tengah Merebaknya penyebaran pandemi Covid 19 di Ibu Pertiwi
Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai macam ragam bahasa, budaya, adat, ras, suku, serta kepercayaan yang beredar di dalamnya. Sehingga bukan pekara mudah jika ingin menyatukan pandangan, menentukan ideologi, penggunaan bahasa, sampai sumber hukum yang pantas untuk dijadikan pedoman dalam menegakkan keadilan di negeri yang penuh dengan keragaman ini. Maka lahirlah istilah pancasila sebagai…
-
Mempertanyakan Batasan Mengenai Eksistensi Kebebasan Berpendapat Bagi Warga Negara
Sejatinya, kebebasan berpendapat merupakan suatu hal yang dirasa cukup esensial bagi tiap perorangan warga negara. Hal ini demikian, karena manusia selalu bersentuhan dengan manusia lainnya guna memberikan gagasan dan pemikiran terkait hal apapun, baik yang menyinggung aspek formil seperti masalah ketatanegaraan dan politik, maupun hal-hal yang sifatnya informil berupa masalah pribadi dan kepentingannya. Oleh karena…
-
Lelucon Ala Buzzer
Oleh: Yoel Hatigoran G.S,Mahasiswa Fakultas Hukum Semester IV, Pengurus Bidang Kajian 2020/2021 Sekarang tempat berbicara dan berpendapat pun dibantai dengan sejumlah Buzzer diatas kepentingan tertentu/stakeholder. Dan lebih gila-nya yang dikritisi adalah ketidakadilan terhadap orang lain tetapi Para Buzzer membuat Lelucon dengan marah-marah dan tuduhan yang sangat ekstrim dan radikal. Dimulai kasus penyiriman air keras pada…
-
Menakar Urgensi Kehadiran RUU Haluan Ideologi Pancasila
RUU Haluan Ideologi Pancasila diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019. Sebagaimana dilansir dalam website DPR, saat ini RUU Haluan Ideologi Pancasila selanjutnya disebut RUU HIP tengah memasuki tahapan Penetapan Usul DPR dalam rangka pengambilan keputusan untuk selanjutnya ditentukan apakah akan dilanjutkan menuju tahapan pembahasan bersama Presiden atau tidak. Adapun…
-
Tuntutan Terdakwa NOVEL BASWEDAN! Fakta atau Hanyalah Rekayasa semata.
Oleh: Denis Anelka, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Semester IV, Pengurus Bidang Kajian 2020/2021 Indonesia adalah Negara Hukum Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa ” Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu…