Gambar diambil dari tempatpinjamuang.co.id
Gambar diambil dari tempatpinjamuang.co.id

Tidak dapat dipungkiri, masyarakat Indonesia sudah sejak lama mengenal istilah perjanjian pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga. Hal ini sering dijumpai pada masyarakat pedesaan dengan ekonomi menengah ke bawah yang dapat dikatakan sudah menjadi budaya (culture) dalam meminjam uang. Walaupun sudah membudaya di kalangan masyarakat, ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist perbuatan ini dikenal sebagai riba yang haram untuk dilakukan.

Renten atau kegiatan renten merupakan suatu aktifitas dimana seseorang (rentenir) meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Masyarakat cenderung akan memilih meminjam uang kepada rentenir dari pada meminjam uang dari bank. Dikarenakan dalam praktiknya lebih mudah dan lebih efisien. Sebab apabila masyarakat meminjam uang dari rentenir selain proses pencairan uang yang cepat, pihak peminjam tidak perlu memberikan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha. Serta untuk pengembaliannya dapat dilakukan dengan mencicil atau mengangsur uang pinjaman yang jangka waktu dan besarnya cicilan sudah sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah disepakati antara peminjam dan rentenir.

Gambar diambil dari dara.co.id
Gambar diambil dari dara.co.id

Dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam uang adalah Pasal 1754 KUH Perdata, yang dirumuskan sebagai berikut :
“Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”
Berangkat dari sebuah perjanjian, perjanjian pinjam-meminjam pun haruslah tetap memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :
1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya objek tertentu.
4. Adanya kausa yang halal
Apabila perjanjian pinjam-meminjam tidak memenuhi syarat dalam pasal tersebut, akibatnya perjanjian dapat dibatalkan ataupun perjanjian batal demi hukum.

Cacat kesepakatan atau cacat kehendak dapat terjadi karena kekhilafan atau kesesatan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan. Tiga cacat kehendak yang pertama diatur dalam KUHPerdata sedangkan penyalahgunaan keadaan tidak diatur dalam KUHPerdata, namun lahir dari yurisprudensi. Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi, yang membuat satu di antara dua pihak berada dalam keadaaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.

Menurut Van Dunne (1987) ajaran penyalahgunaan keadaan bertumpu pada hal :
a) Penyalahgunaan keunggulan ekonomi, yaitu terletak pada ketidakseimbangan kekuatan dalam melakukan tawar menawar atau perundingan antara pihak ekonomi kuat dan pihak ekonomi lemah, yang kemudian menyebabkan adanya keterpaksaan dalam mengadakan perjanjian.
b) Penyalahgunaan kejiwaan, terjadi apabila salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif atau keadaan jiwa yang istimewa.
Penyalahgunaan keadaan dapat mengakibatkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, kalau perjanjian itu diadakan dengan bertolak dari suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan tidak dapat mengambil putusan yang bersifat independen.

Jadi, sebenarnya perjanjian pinjam-meminjam uang yang terdapat penyalahgunaan keadaan di dalamnya tidaklah berakibat apa-apa (artinya tetap berlaku ketentuan-ketentuan perjanjian secara umumnya bagi para pihak) sepanjang tidak melakukan permohonan pembatalan perjanjian pada pengadilan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau merugikan salah satu pihak.

Sumber :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)
2. Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian oleh Ahmad Arif Syarif (No. 2 VOL. 2 JULI 2017: 278 – 299)
3. Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak) – Salim H.S., S.H., M.S.
4. https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e9142b20cbe/dapatkah-rentenir-dipidana-/

Profil Penulis :
Hafid Adzam, merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 5, yang saat ini menjadi Anggota Muda UKM-F PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan