Mempertanyakan Batasan Mengenai Eksistensi Kebebasan Berpendapat Bagi Warga Negara

0
112

Sejatinya, kebebasan berpendapat merupakan suatu hal yang dirasa cukup esensial bagi tiap perorangan warga negara. Hal ini demikian, karena manusia selalu bersentuhan dengan manusia lainnya guna memberikan gagasan dan pemikiran terkait hal apapun, baik yang menyinggung aspek formil seperti masalah ketatanegaraan dan politik, maupun hal-hal yang sifatnya informil berupa masalah pribadi dan kepentingannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya manusia dengan kodrat yang dimiliki memperoleh perlindungan terhadap keinginan untuk berpendapat di muka umum sehingga memperoleh tempat yang semestinya.

Namun perlu diketahui pula bahwa manusia dalam hidup bermasyarakat, karena hubungan yang terjalin begitu kompleks pada akhirnya dikhawatirkan akan mengganggu hak-hak orang lain atau kepentingan umum dikarenakan tidak adanya koridor batasan dalam berpendapat di masyarakat. Untuk itu, perlu adanya batasan yang jelas dalam mengemukakan pendapat sehingga tiap individu warga negara tidak sewenang-wenang dalam mempergunakan hak berpendapat yang dimiliki.

Konstitusi negara kita, UUD NRI 1945 telah mengamanatkan bahwa hak berupa kebebasan dalam berpendapat sudah selayaknya ditegakkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jaminan atas hak kebebasan berpendapat termuat di dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Landasan ini juga berkorelasi dengan muatan di Pasal 28 F UUD NRI 1945, berupa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Jaminan mengenai hak kebebasan berpendapat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tersebut, selanjutnya diturunkan lagi ke dalam peraturan dibawahnya yaitu melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tepatnya pada muatan Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Supremasi kebebasan berpendapat telah dijamin sebagaimana mestinya, namun jika melihat ketentuan yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat tersebut sejatinya tidak ada batasan yang jelas mengenai sejauhmana warga negara mampu mengimplementasikan hak berpendapatnya dengan tidak merugikan hak orang lain serta negara itu sendiri. Jika melihat amanat UUD NRI 1945 tepatnya pada Pasal 28 J yang berbunyi, “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
“(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dalam hal ini, konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa tidak ada hak asasi manusia yang mutlak di Ibu Pertiwi ini, yang ada hanya hak asasi manusia yang diatur atau dengan kata lain yang ada hanya hak asasi manusia yang dapat dibatasi. Oleh karenanya, batasan mengenai hak kebebasan berpendapat juga seharusnya dapat tercermin dalam ketentuan undang-undang yang substansinya mengatur mengenai hak seseorang dalam berpendapat.

Tapi kenyataannya bahwa amanat Undang-Undang Dasar ataupun peraturan turunan dari UUD, belum mampu mengakomodir hal mendasar terkait batasan warga negara dalam menyampaikan hak kebebasan berpendapat yang dimilikinya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penolakan dari masyarakat tentang berbagai macam kebijakan yang dianggap cukup “otoriter”. Bagaimana tidak? Tercatat ada beberapa kebijakan pemerintah yang seakan memonopoli hak kebebasan berpendapat bagi warga negara.

Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), era kepemimpinan Presiden Jokowi sejak Tahun 2015–2020 tercatat ada 28 kebijakan yang menunjukkan adanya indikasi kebijakan yang otoriter. Salah satunya dalam hal kebebasan berpendapat, pemerintah melalui Putusan MA: Golkar pada tahun 2015 lalu, mengeluarkan kebijakan berupa pelemahan (kemungkinan adanya) oposisi dengan mengacak-acak parpol melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Yang terbaru tepatnya pada Tahun 2019, adalah kasus operasi militer ilegal di Papua yang berkorelasi dengan pemadaman internet secara masif di Papua sehingga berimplikasi pada kasus Ferry Kombo (eks Ketua BEM Universitas Cendrawasih) yang dituntut oleh Penuntut Umum selama 10 Tahun penjara dengan tuntutan makar atau penghinaan terhadap Presiden, meskipun pada akhirnya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan hanya memvonis 10 Bulan penjara.
gambar diambil dari share.america.gov

Selain itu, masalah kebebasan berpendapat juga cukup identik dengan wartawan atau peliput berita di berbagai media Tanah Air, karena wartawan merupakan komponen dalam masyarakat yang keberadaannya merupakan pembawa informasi sehingga riskan terhadap masalah hate speech. Salah satu yang cukup menghebohkan adalah ancaman kepada salah seorang wartawan media Detik.com yang diancam pembunuhan melalui pesan singkat whatssapp pada Bulan Mei lalu.
Dalam hal ini timbul persoalan baru, tentang sejauhmana negara atau masyarakat menafsirkan mengenai hak kebebasan berpendapat itu sendiri. Apakah kemudian instrumen hukum merupakan bentuk konkret koridor pembatasan dalam bersuara? Atau justru ada misinterpretasi dari penguasa dalam menanggapi berbagai macam fenomena hak bersuara bagi warga negara, sehingga penguasa dianggap mempergunakan instrumen hukum yang telah ada dengan tujuan menegakkan wibawa penguasa dimata rakyat, sehingga melupakan esensi hak kebebasan berpendapat bagi warga negara.

Persoalan mengenai tolak ukur pembatasan hak kebebasan berpendapat, sebetulnya bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Baru-baru ini, kasus di Filipina yang cukup menjadi berita headline dunia Internasional adalah terkait dengan pimpinan redaksi “Rappler”, yang bernama Maria Ressa, baru saja divonis bersalah karena disebut melakukan tindakan pencemaran nama baik secara online. Selain Maria, penulis Rappler, Reynaldo Santos, juga dinyatakan bersalah sama pengadilan. “Rappler” merupakan media independen di Filipina yang terkenal atas kritikannya terhadap pemerintahan Filipina yang sedang menjabat sekarang, yaitu Presiden Rodrigo Duterte.

Kasus ini bermula dari berita yang ditulis Rappler pada tahun 2012 lalu tentang hubungan antara seorang pengusaha kaya asal Filipina, bernama Wilfredo Keng, dengan para hakim top di negara tersebut. Padahal, disebutkan juga bahwa Wilfredo ini ada hubungannya dengan bisnis narkoba dan human trafficking. Lima tahun kemudian, Wilfredo Keng mengajukan keberatannya atas artikel tersebut dan melaporkan sang pimpinan Rappler tersebut, Maria Ressa dan penulisnya Reynaldo Santos dengan tuduhan pencemaran nama baik secara online. Selain itu, keduanya juga dijerat dengan undang-undang siber, padahal artikelnya ditulis empat bulan sebelum undang-undang itu ada. Menurut keterangan Jaksa, di tahun 2014 (dua tahun setelah artikelnya di-publikasikan), pihak Rappler mengedit di artikel tersebut, sehingga hukuman karena undang-undang sibernya sudah berlaku.

Jadi meskipun kebebasan pers dijamin di undang-undang, namun hasil penelitian dari lembaga Freedom House menyebut bahwa Filipina merupakan salah satu negara yang paling tidak aman bagi jurnalis. Hal ini tentu ada hubungannya dengan kepemimpinan Presiden Duterte yang disebut otoriter dan kerap menggunakan kekuasaannya untuk membungkam jurnalis. Perlu diketahui bahwa, Filipina ada di ranking 136 dari 180 negara yang terdaftar di World Press Freedom Index. Sementara Indonesia? Ada di peringkat 119. Apakah hal tersebut cukup?

Sumber :
• UUD NRI 1945
• UU 39/1999

Profil Penulis :

Kevin Danilo merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester IV. Saat ini menjabat sebagai Pengurus Bidang Kajian UKM-F PSBH FH Unila Periode tahun 2020/2021.

Tinggalkan Balasan