Akibat Hukum Surat Dakwaan Jika Nota Keberatan Diterima Majelis Hakim

0
75

Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan defisini mengenai Surat Dakwaan, maka penulis akan mengambil pendapat dari Ramelan (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) dalam bukunya Hukum Acara Pidana, ia mengatakan “Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.” Jadi dapat diartikan bahwa Surat Dakwaan adalah suatu surat yang memuat uraian perbuatan yang diduga memenuhi rumusan tindak pidana dengan menyebutkan tempat dilakukannya (Tempus Delicti) dan kapan dilakukannya (Locus Delicti) tindak pidana.

Surat Dakwaan merupakan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara, Pasal 182 Ayat (4) KUHAPMusyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Maka daripadanya, Penuntut Umum didalam membuat Surat Dakwaan harus dengan memperhatikan syarat formil maupun syarat materiil. Syarat Formil (Pasal 143 Ayat (2) huruf a) merupakan syarat dalam arti formal yang harus dipenuhi dalam membuat Surat Dakwaan. Sedangkan syarat materiil (Pasal 143 Ayat (2) huruf b) merupakan syarat yang bersifat substansial terkait dengan Surat Dakwaan yang harus dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.

Apabila Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka hal ini dapat membuka kesempatan bagi Penasihat Hukum terdakwa untuk menyangkal, menepis dan membantah apa yang menjadi kekeliruan dalam membuat Surat Dakwaan. Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, “Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”. Dengan berlandaskan pada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, Penasihat Hukum terdakwa dapat mengajukan setidaknya tiga (3) materi keberatan antara lain: Kewenangan Mengadili dalam arti Absolut dan Relatif, Surat Dakwaan tidak dapat diterima dalam arti formil, dan Surat Dakwaan harus dibatalkan dalam arti materiil.

Lalu, bagaimana akibat hukumnya bilamana keberatan Penasihat Hukum terdakwa diterima oleh Majelis Hakim pada putusan sela? Simak penjelasan berikut.

  • Kewenangan Mengadili dalam arti Absolut dan Relatif

Kewenangan mengadil dalam arti Absolut adalah keberatan yang dapat diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa mengenai tidak tepatnya Jaksa Penuntut Umum dalam mendaftarkan suatu perkara pada lingkungan Lembaga Peradilan. Menurut Pasal 18 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada 5 Jenis Lembaga Peradilan yang berkedudukan di bawah Mahkamah Agung, antara lain: Lembaga Peradilan Umum, Lembaga Peradilan Agama, Lembaga Peradilan Militer, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Apabila Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah salah dalam mendaftarkan perkara ke lingkungan lembaga peradilan yang bukan seharusnya, maka Majelis Hakim dapat memutusnya terlebih dahulu dengan pemeriksaan secara tersendiri. Meskipun tanpa adanya keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tetap dapat menimbang persoalan tersebut mengenai kewenangan mengadili dalam putusan selanya. Dan bila keberatan Penasihat Hukum mengenai kompetensi absolut diterima oleh Majelis Hakim meskipun tanpa adanya keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya dapat menyatakan bahwa lingkungan lembaga peradilan bukanlah yang seharusnya memeriksa dan mengadili sehingga perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara dan meminta Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ke lingkungan peradilan yang semestinya sebagaimana harusnya.

Sedangkan untuk Kewenangan mengadili dalam arti Relatif adalah keberatan yang dapat diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa mengenai Yurisdiksi wilayah suatu Lembaga Peradilan. Pasal 84 Ayat (1) KUHAPPengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”. Namun apabila seseorang melakukan tindak pidana dipelbagai tempat yang menyangkut beberapa yurisdiksi wilayah suatu lembaga peradilan, maka tiap lembaga peradilan itu masing-masing berwenang mengaili perkara. Atau bilamana ada seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri maka lembaga peradilan jakarta pusat yang berwenang mengadilii. Jika Jaksa Penuntut Umum keliru dalam menetapkan yurisdiksi suatu lembaga peradilan, maka Jaksa Penuntut Umum atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk lembaga peradilan lain yang merupakan yurisdiksinya.

  • Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima dalam arti formil

Menurut KUHAP, syarat formil Surat Dakwaan dapat meliputi identitas terdakwa yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Jika Jaksa Penuntut Umum salah atau keliru dalam menuliskan identitas terdakwa, maka akan dimungkinkan terjadi eror in persona atau orang yang didakwa salah. namun dalam perkembangannya, syarat formil Surat Dakwaan mengalami perluasan makna pada praktek di pengadilan. Dalam hal Penasihat Hukum terdakwa mengajukan keberatan mengenai Surat Dakwaan tidak dapat diterima, dapat meliputi bentuk lainnya selain identitas terdakwa, Seperti Nebis in idem, Eror in Procedure, kadaluarsa, dan lain sebagainya. Apabila Majelis Hakim menerima keberatan Penasihat Hukum terdakwa dengan alasan Surat Dakwaan tidak dapat dierima maka akibat hukumnya adalah Surat Dakwaan tidak diterima sehingga pemeriksaan pokok perkara belum dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian. Menurut Yahya Harahap (mantan Hakim Agung) Surat Dakwaan yang tidak diterima dalam bentuk penetapan Majelis Hakim pada putusan sela dapat diperbaiki oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan isi ketetapan. Walaupun sejatinya dengan berlandas pada Pasal 144 Ayat (1) dan (2) KUHAP, Penuntut Umum dapat melakukan perubahan Surat Dakwaan setelah melakukan pelimpahan berkas perkara (P-31) ke Pengadilan Negeri dengan catatan: sebelum penetapan hari sidang atau selambat-lambanya tujuh (7) hari sebelum sidang di mulai. Meskipun demikian, hak Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki Surat Dakwaan yang tidak dierima tetap melekat oleh hanya karena tidak terpenuhinya syarat yang bersifat formal.

 

  • Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dalam arti materil

Menurut KUHAP, syarat materiil Surat Dakwaan meliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Menurut Surat Edara Jaksa Agung REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, pengertian cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut:

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Selain uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, Jaksa Penuntut Umum wajib menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Dan apabila Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat materil dengan menguaraikan secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, serta tidak atau salah menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana maka berdasarkan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP akibat hukumnya adalah Surat Dakwaan batal demi hukum. Maka apabila Majelis Hakim menyatakan Surat Dakwaan batal demi hukum, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 156 Ayat (3) dan (4) KUHAP, dapat melakukan perlawanan (verzet) untuk membatalkan penetapan Majelis Hakim pada tingkat pertama ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri. Lanjut di Pasal 156 Ayat (5), dalam hal perlawanan (verzet) Pengadilan Tinggi memiliki waktu empat belas (14) hari untuk membatalkan atau tidak membatalkan penetapan Majelis Hakim pada tingkat pertama.

Jadi, terdapat tiga (3) akibat hukum mengenai tiga (3)keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang diterima Majelis Hakim. Pertama, apabila keberatan tentang Kewenangan mengadili diterima, maka akibat hukumnya pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan sebelum adanya upaya hukum dari Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan registrasi pada lingkungan lembaga peradilan yang semestinya dalam hal kewenangan absolut dan pelimpahan berkas perkara atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk lembaga peradilan lain yang merupakan yurisdiksinya dalam hal kewenangan relatif. Kedua, apabila keberatan tentang Surat Dakwaan tidak dapat diterima menjadi diterima, maka akibat hukumnya adalah Surat Dakwaan tidak diterima, Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak untuk melakukan perbaikan pada Surat Dakwaan yang tidak diterima itu. Dan Ketiga, apabila keberatan tentang Surat Dakwaan harus dibatalkan menjadi diterima, maka akibat hukumnya adalah Surat Dakwaan batal demi hukum sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan perbaikan terhadap Surat Dakwaan melainkan dapat melakukan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri.

Profil Penulis:

M. Restu Akbar adalah anggota tetap UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, saat ini sedang duduk di bangku semester 5.

Tinggalkan Balasan