Menakar Urgensi Kehadiran RUU Haluan Ideologi Pancasila

0
84

RUU Haluan Ideologi Pancasila diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019. Sebagaimana dilansir dalam website DPR, saat ini RUU Haluan Ideologi Pancasila selanjutnya disebut RUU HIP tengah memasuki tahapan Penetapan Usul DPR dalam rangka pengambilan keputusan untuk selanjutnya ditentukan apakah akan dilanjutkan menuju tahapan pembahasan bersama Presiden atau tidak. Adapun salah satu materi muatan RUU HIP ini sendiri ialah Haluan Ideologi Pancasila yang merupakan bentuk penjabaran dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum RUU HIP, yang nantinya Haluan Ideologi Pancasila ditujukan untuk mempedomani kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan. Artinya secara tidak langsung terdapat upaya mengkonkretkan nilai-nilai Pancasila dalam RUU HIP ini. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa, sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, melihat begitu fundamentalnya kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia, maka cukup menarik untuk dibahas sekiranya apakah yang menjadi maksud dan tujuan dari lahirnya RUU HIP ini sendiri serta seberapa urgensinyakah dibentuknya RUU HIP ini, lalu kemudian lantas adakah korelasi RUU HIP ini sendiri dengan upaya pendegradasian nilai-nilai Pancasila. Hal tersebutlah yang akan kita telisik lebih jauh dalam tulisan dan opini ini.

Secara teoritis Pancasila berkedudukan sebagai Grundnorm (norma dasar) yang bersifat pre supposed atau ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara, sehingga tidak dapat ditelusuri lebih jauh dasar berlakunya, oleh karenanya kita perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi, sebagai suatu hipotesa, sesuatu yang fiktif atau bahkan suatu aksioma. Hal ini ditujukan agar tidak menggoyahkan lapis-lapis bangunan tata hukum yang pada akhirnya menggantungkan atau mendasarkan diri kepadanya (Grundnorm itu sendiri). Norma dasar tersebut sebagai sesuatu yang telah ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat, kemudian nilai-nilainya dituangkan ke dalam suatu aturan dasar atau konstitusi, hal inilah yang mengakibatkan konstitusi menjadi dasar bagi seluruh perundang-undangan di suatu negara. Selain daripada itu bila merujuk kepada teori die stufenordnung der rechtnormen oleh Hans Nawiasky, maka kedudukan dari Pancasila ialah staatsfundamental norm (norma fundamental negara), yang menduduki hierarki paling atas dalam teori jenjang norma hukum tersebut. Berkaca dari sejumlah teori tersebut, maka dapat kita pahami bersama bahwa Pancasila memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum negara Indonesia dan nilai-nilai Pancasila telah dituangkan dalam konstitusi kita yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bila nilai-nilai Pancasila telah dituangkan dalam UUD NRI 1945 dan menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya, lantas hal apakah yang menjadi maksud dan tujuan dari pembentukan RUU HIP ini sendiri?

Maksud dan Tujuan dari Pembentukan RUU HIP…

Bila kita merujuk kepada landasan materiil RUU HIP yang dijabarkan dalam konsideran “menimbang” serta “Penjelasan Umum”, maka setidaknya dapat kita temukan maksud dan tujuan dari pembentukan RUU HIP. Adapun maksud dan tujuan dari pembentukan RUU HIP sebagaimana tertuang dalam konsiderannya ialah adanya kesadaran bersama bahwa pancasila merupakan suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, guna mencapai tujuan negara tersebut Pancasila perlu diuraikan lebih lanjut dalam bentuk kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila. Hal tersebut bukan asumsi belaka atau interpretasi sepihak saja dari penulis setelah melihat dan memahami konsiderannya, akan tetapi analisa penulis tersebut diuraikan pula dalam penjelasan umum RUU HIP sebagai berikut :

Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita hukum negara merupakan suatu haluan dan gerakan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdekaWujud nyata Pancasila sebagai suatu haluan sekaligus gerakan dalam mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, di dasarkan pada keberadaannya yang harus menjiwai penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman penyelenggaraan di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya serta pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan bernegara diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila. Sehingga Pancasila perlu dijabarkan dalam Haluan Ideologi Pancasila. Haluan Ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.”

Selain daripada itu masih dibagian penjelasan umum ditegaskan pula bahwa “Haluan ideologi Pancasila merupakan pedoman untuk menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Pembangunan Nasional dan peraturan perundang-undangan”. Artinya tujuan daripada pembentukan RUU HIP ini pada akhirnya menghendaki dipedomaninya Pancasila yang telah dijabarkan pada “Haluan Ideologi Pancasila” dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan. Selain daripada itu perlu diketahui pula bahwa secara garis besar materi muatan dalam RUU HIP ini meliputi Haluan Ideologi Pancasila, Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman Pembangunan Nasional, Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional kependudukan dan keluarga.

Lantas berkaca dari maksud dan tujuan dibentuknya RUU HIP sebagaimana uraian diatas, apakah telah menunjukan adanya suatu urgensi untuk segera dibentuk dan disahkannya RUU HIP ini sendiri ? Penulis pribadi beranggapan bahwa maksud dan tujuan tersebut belum menunjukan adanya urgensi dari pembentukan RUU HIP, hal ini dikarenakan bila tujuan dari pembentukan RUU HIP hanyalah mengkonkretkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila dan menjadikannya pedoman dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan nasional serta pembentukan peraturan perundang-undangan, bukankah hal demikian telah dilaksanakan selama ini. Mengapa penulis dapat mengatakan upaya mempedomani pancasila telah dilakukan sampai saat ini, hal ini disebabkan oleh nilai-nilai Pancasila yang telah dijabarkan dalam konstitusi atau UUD NRI 1945, dan sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa UUD NRI 1945 merupakan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara dalam rangka pembangunan nasional harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana konsekuensi dari negara hukum itu sendiri, artinya dengan demikian apabila penyelenggaraan negara dalam rangka pembangunan nasional harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan, dan setiap peraturan perundang-undangan diharuskan sejalan dengan UUD NRI 1945, maka secara tidak langsung mempedomani Pancasila sudah dilakukan selama ini dan merupakan suatu keharusan. Hal tersebut dipertegas pula dengan adanya ketentuan yang menetapkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum (Pasal 2 UU 12/2011). Justru penulis khawatir terkait metode dan cara-cara dari pembentuk undang-undang dalam menginterpretasikan dan menafsirkan nilai-nilai Pancasila dalam RUU HIP. Hal tersebut tentunya perlu untuk kita perhatikan bersama, mengingat betapa fundamentalnya kedudukan Pancasila, sehingga jangan sampai dalam penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila disisipi oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat, sebab bila demikian maka terjadilah upaya pendegradasian nilai-nilai Pancasila oleh pembentuk undang-undang. Selain daripada itu bukankah dengan adanya RUU HIP ini sendiri menunjukan adanya upaya untuk memasukan Pancasila kedalam bentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri, mengenai persoalan demikian Mahkamah Konstitusi pernah memberikan pertimbangan mengenai eksistensi dari Pancasila sebagai berikut.

Putusan MK No. 82/PUU-XVI/2018, dalam pertimbangan hukumnya MK berpendapat, “Penyebutan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum karena Pancasila merupakan grundnorm yang dapat diposisikan sebagai premis awal, tempat segala sesuatunya dimulai. Oleh karena itu secara doktriner validitasnya sudah diterima begitu saja, its valid because it is presupposed to be valid. Dengan demikian Pancasila tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari hukum positif karena sudah melampaui tata hukum positif (transcedental-logic), namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi penentu validitas seluruh tata hukum positif, in casu seluruh peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan oleh UU 12/2011 harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan pula dengan kehendak para pendiri bangsa yang menghendaki segala peraturan perundang-undangan harus mengandung nilai Pancasila.

Bila merujuk kepada argumentasi MK diatas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari hukum positif karena sudah melampaui tata hukum positif dan nilai-nilainya menjadi penentu validitas seluruh tata hukum positif. Inilah yang sebenarnya menjadi kekhawatiran utama penulis dengan kehadiran dari RUU HIP, penulis khawatir kedudukan RUU HIP yang secara gamblang memiliki maksud dan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara serta pembentukan peraturan perundang-undangan, justru mengakibatkan hilangnya eksistensi sesungguhnya dari Pancasila yang digantikan keberadaannya oleh RUU HIP. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan, sebab menurut penulis RUU HIP ini merupakan bentuk nyata dari upaya mendegradasikan nilai Pancasila ke dalam hukum positif, dan lebih parahnya lagi bagaimana bila nantinya justru keberadaan RUU HIP menjadi dasar validitas hukum positif Indonesia, karena sedari awal maksud dan tujuannya memang untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentunya hal tersebut berimplikasi hilangnya eksistensi dari Pancasila selaku dasar negara dan UUD NRI 1945 selaku konstitusi, dan hal demikian dapat mengacaukan sistem ketatanegaraan Indonesia itu sendiri.

Kesimpulan Penulis melihat maksud dan tujuan dari pembentukan RUU HIP, maka sejatinya tidak terdapat hal urgensi yang mengharuskan dibentuk dan disahkannya RUU HIP sebagaimana uraian Penulis diatas. Justru Penulis mengkhawatirkan kehadiran RUU HIP ini merupakan bentuk nyata dari upaya pendegradasian nilai Pancasila kedalam hukum positif, yang nantinya berimplikasi hilangnya eksistensi dari Pancasila itu sendiri sebab keberadaannya digantikan dengan RUU HIP yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila, yang nantinya akan dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan negara dalam pembangunan nasional dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingganya Penulis beranggapan bahwa tidak perlu dilakukan pembentukan dan pengesahan dari RUU HIP, biarlah nilai-nilai Pancasila terkandung saja didalam konstitusi kita yaitu UUD NRI 1945, tanpa perlu dikonkretkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang, toh lagipula UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan selaku dasar utama dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Selain daripada itu hal ini ditujukan agar tidak terjadi kekacauan dalam sistem hukum kita, dan guna tetap terjaganya eksistensi dari Pancasila dan UUD NRI 1945.

Sumber :

  • RUU Haluan Ideologi Pancasila
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  • Putusan MK No. 82/PUU-XVI/2018

Profil Penulis :

M. Giatama Sarpta merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester IV. Saat ini menjabat sebagai Pengurus Bidang Kajian UKM-F PSBH FH Unila Periode tahun 2020/2021.

Tinggalkan Balasan