Hak Pekerja Korban PHK Imbas Wabah COVID-19

0
83

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Seperti yang kita ketahui, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus terjadi di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), terhitung sampai bulan juni sudah sebanyak 1,7juta pekerja telah dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kondisi itu disebabkan karena penurunan asset akibat wabah COVID-19. Perusahaan tidak sanggup lagi membayar upah/gaji para pekerja/karyawan. Sehingga, akibat paling buruk adalah terjadinya pemutusan
hubungan kerja (PHK).

Gambar diambil dari tirto.id

Lalu apa saja hak-hak yang didapatkan oleh pekerja korban PHK?
Berdasarkan pasal 164 ayat 1 di dalam UU Kemnaker Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak-hak yang berlaku bagi karyawan tetap korban PHK ini adalah mendapatkan 1 kali Uang Pesangon (UP), 1 kali Upah Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan 1 kali Uang Penggantian Hak (UPH).

Selanjutnya untuk besaran Upah Penghargaan Masa Kerja (UPMK) bagi karyawan tetap yaitu bagi masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun mendapat 2 bulan upah. Bagi masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun mendapat 3 bulan upah. Lalu masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun mendapat 4 bulan upah. Selanjutnya, masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun mendapat 5 bulan upah. Hingga masa kerja 24 tahun atau lebih mendapat 9 bulan upah.

Sedangkan untuk komponen Uang Penggantian Hak (UPH) meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Biaya atau ongkos pulang bagi pekerja dan keluarga ke tempat di mana pekerja diterima bekerja. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 persen dari uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dengan adanya peraturan tentang pemberian pesangon kepada pegawai ini, diharapkan perusahaan memberikan hak yang selayaknya kepada para pegawai. Para pegawai pun bisa memperkirakan jumlah yang didapat jika mereka harus mengalami pemutusan hubungan kerja.

Profil Penulis :
Yohanes Chrisnayanto, merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 3, yang saat ini menjadi Anggota Muda UKM-F PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan