Sulit Melawan Korupsi (Gelapnya Kasus Novel)

0
203

Oleh : Adam Khafi Ferdinand
Kepala Bidang Kajian UKM-F PSBH 2019/2020

Sudah lebih 2 tahun, kasus serangan air keras kepada Novel Baswedan selaku penyidik senior KPK belum juga terungkap. Ia disiram air keras oleh orang yang tak dikenal dan hingga hari ini kasusnya pun masih gelap. Dari penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian RI hingga terbentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang berakhir pada 17 Juli lalu, juga telah gagal menemukan pelaku penyerangan.

Enam bulan bekerja, TGPF yang beranggotakan 65 orang (52 polisi, 6 perwakilan KPK dan 7 pakar hukum) itu akhirnya mengumumkan hasil penelusurannya, Nur Kholis selaku jubir menyatakan timnya tak menemukan bukti kuat untuk menunjuk pelaku teror. Alih-alih mengungkap pelaku teror, tim ini justru menilai penyerangan itu diduga terjadi karena Novel menggunakan kekuasaan yang berlebihan (excessive use of power) selaku penyidik.

Saat ini, keseriusan negara kini tengah diuji, sejauh mana negara melindungi aparatnya. Sudah banyak kasus serupa-serangan kepada penyidik KPK- yang belum seluruhnya terungkap. Apakah kali ini akan selesai dan para pelakunya dapat tertangkap?

Foto diambil dari BBC

Kronologi Serangan

Teror terhadap Novel terjadi pada 11 Juli 2017 sekitar pukul 05.10 WIB. Ketika itu Novel Baswedan sedang berjalan kaki menuju rumahnya setelah shalat subuh di Masjid Al Ikhsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia diserang oleh dua orang berboncengan sepeda motor dengan menyiramkan air keras berupa asam sulfat (H2SO4) ke wajahnya. Walaupun serangan tersebut tak mengakibatkan kematian, namun serangan tersebut membuat Novel menderita yang mengakibatkan mata Novel cacat permanen.

Sejak saat itu, Novel menjalani serangkaian pengobatan untuk penyembuhan matanya, bahkan ia harus menjalani perawatan intensif di Singapura. Kini sudah 842 hari ia terus menanti penuntasan kasusnya. Sebab, hingga saat ini, polisi belum bisa mengungkap siapa dalang penyerangan tersebut.

Temuan Tim Pencari Fakta

Tidak ada yang baru dan signifikan dari hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tim yang sejak bekerja sejak Januari sampai 17 Juli lalu, masih belum bisa menemukan siapa dalang dari serangan tersebut. Lewat laporan utama setebal 170 halaman, mereka mencoba mengungkap peristiwa penyiraman air keras yang terjadi 11 April 2017. Namun, tingginya ekspektasi publik atas hasil kerja TPF ini hanya dibalas kekecewaan. Wajar jika KPK merasa kecewa, karena kasus ini merupakan serangan terhadap institusi anti rasuah itu.

Temuan tim pencari fakta menyatakan bahwa serangan terhadap wajah Novel hanya bertujuan untuk membuatnya menderita. Diduga motifnya karena balas dendam yang bisa dilakukan atas dasar kemampuan sendiri atau menyuruh orang lain. Ada 3 orang yang dicurigai terlibat teror, yaitu satu pria yang mendatangi rumah Novel pada 5 April 2017 dan dua orang yang berada di dekat rumah Novel pada 10 April 2017.

Temuan ini bukanlah barang baru atau bisa disebut juga barang lama. Saat kasus ini mencuat dua tahun lalu, keberadaan tiga orang ini sudah mulai dilaporkan sejumlah media lantaran tertangkap kamera CCTV.

Teror terhadap Novel ini menyangkut dengan pekerjaanya sebagai penyidik. Ada sekitar 5 kasus korupsi dan 1 kasus pidana umum saat Novel bertugas di Kepolisian Resor Bengkulu, yang diduga menjadi penyebab teror. Novel diduga menggunakan kewenangan yang berlebihan (excessive use of power) selaku penyidik, sehingga membuat dirinya menjadi musuh sejumlah orang yang berpekara di KPK.

Tak Logis dan Tak Etis

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mempertanyakan sikap polisi yang malah menuding Novel. Ia mempertanyakan terkait ditemukannya motif serangan tersebut, namun pelakunya tidak didapatkan. Alih-alih menemukan pelaku, tim gabungan tersebut malah menyalahkan Novel.

Anggota Tim Advokasi Novel Baswedan, Haris Azhar mempertanyakan juga terkait kesimpulan tim gabungan yang menyalahkan Novel. Ia menanyakan kewenangan yang mana yang dilakukan Novel melampaui hukum. Hal tersebut malah menyudutkan Novel, padahal dalam kasus ini jelas-jelas Novel merupakan seorang korban.

Foto diambil dari Detik.com

Salah satu pegiat antikorupsi dan hak asasi manusia di Lampung, yakni Puskamsikham (Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia) menyesalkan tudingan tersebut. Hal itu sangatlah tidak pantas ditujukan kepada Novel yang saat ini sedang mencari keadilan. Jangankan mengungkap dalang penyerangan terhadap penyidik senior KPK itu, mengidentifikasi pelaku lapangannya saja mereka tidak mampu. TGPF berdalih tidak memiliki kemampuan sehingga merekomendasikan pembentukan tim baru untuk mengejar pelaku.

Mengapa Sulit Dibongkar?

Sebelum ditangani tim satgas, penyidik dari Polres dan Polda pun telah gagal menemukan pelaku penyerangan. Kemudian dibentuk Satgas bentukan Kapolri yang juga gagal membuahkan hasil. Dan sekarang mengapa kasus ini dikembalikan lagi ke penyidik namun dengan sebutan ‘Tim Teknis’?, TPF sendiri dalam surat tugasnya bukan hanya mencari fakta tapi juga mengungkap para pelaku. Seharusnya tim tersebut secara paralel dapat melakukan penyidikan, sehingga tidak perlu meminta penambahan waktu.

Apabila kita melihat lebih dalam, kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan ini bukanlah termasuk kriteria kasus sulit. Jika merujuk pada indikator kasus sulit menurut Pasal 18 ayat (3) Perkap Nomor 12 Tahun 2009 juncto Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Dalam huruf d disebutkan bahwa “Barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat”.

Padahal seperti yang kita ketahui, merujuk laporan penyelidikan Komnas HAM dan tim satgas sendiri ditemukannya berbagai macam alat bukti, misalnya lebih dari 75 saksi, 38 CCTV, 114 toko bahan kimia diperiksa. Bahkan menurut anggota tim TGPF Hermawan Sulistyo dalam keteranganya pada acara Mata Najwa yang berjudul “Sebelah Mata Novel Baswedan” mengatakan, mereka telah meminta bantuan teknis dari negara lain seperti Australia, Jepang maupun Inggris. Namun tetap saja mereka tidak mampu menemukan pelakunya.

Menurut Komnas HAM, ada dua kendala untuk mengusut tuntas kasus Novel. Di antaranya soal adanya keterangan yang terputus pada kasus tersebut, serta political will dari para pihak terkait. Mereka juga menilai telah terjadi abuse of process dalam menyelidiki kasus serangan ini. Novel sendiri menganggap tuduhan tim gabungan merupakan dalih untuk menutupi temuan Komnas HAM yang menyebut Polda Metro Jaya terlalu lama menangani kasusnya.

Setidaknya terdapat 6 kasus ‘high profile‘ yang berkaitan dengan teror yang dialami Novel, diantaranya adalah kasus E-KTP, kasus mantan ketua MK Akil Mochtar, kasus mantan bupati Buol Amran Batalipu, kasus mantan sekjen MA Nurhadi, kasus korupsi Wisma Atlet dan kasus penembakan pencuri sarang burung walet. Novel sendiri mempertanyakan soalnya dirinya yang dianggap melakukan abuse of power selama menjadi penyidik pada kasus-kasus tersebut.

Pengungkapan kasus terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi itu mestinya tidak perlu ditunda lagi. Semakin lama kasus ini diungkap sama dengan undue delay (penundaan berlarut) sehingga dapat melanggar hak asasi korban untuk mendapatkan keadilan sesegera mungkin.

Dan juga dengan penambahan waktu lagi untuk mengungkap kasus Novel, hal tersebut seakan memberi peluang bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti, membuat alibi baru dan pelaku dapat menghilangkan diri bahkan mengulangi perbuatannya lagi.
Foto diambil dari katadata,co.id

KPK Dapat Bertindak

Dalam rekomendasinya, Komnas HAM juga mendorong KPK untuk pro-aktif dalam melawan segala bentuk teror yang dialami pegawainya. KPK sebenarnya bisa ikut melakukan penelusuran dengan menggunakan Pasal 21 UU Tipikor tentang obstruction of justice (menghalangi proses penegakan hukum). Bukan tidak mungkin, karena pada saat kejadian Novel diserang, ketika itu ia sedang mendalami kasus korupsi yang berskala besar.

Saat itu Novel tengah menyidik kasus mega korupsi KTP Elektronik. Kasus itu menyeret berbagai orang yang tengah berkuasa, dimulai dari pejabat eselon I Kemendagri, anggota DPR, kepala daerah hingga politisi. Total kerugian negara dari kasus itu mencapai Rp. 2,3 triliun. Novel pun diketahui menjadi Kepala Satuan Tugas dari kasus tersebut.

Selanjutnya pimpinan KPK akan mendalami terlebih dahulu temuan dari Komnas HAM itu. KPK juga mengambil langkah untuk meningkatkan keamanan bagi para personilnya, keamanan data maupun keamanan bangunan fisik. Agus Rahardjo selaku Ketua KPK mengatakan saat ini KPK sudah mengenalkan tombol ‘panic button‘ untuk melindungi para pegawainya jika mendapat serangan maupun teror. Namun Novel beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah merupakan solusi, perlindungan terbaik menurutnya justru ketika teror terhadap para pegawai KPK berhasil diungkap.

KPK sendiri terus mendorong institusi Polri untuk mengusut tuntas kasus Novel ini. Novel juga mengapresiasi sikap perhatian Presiden Joko Widodo terhadap kasus yang dialaminya.

Saat ini Polri telah membentuk tim teknis lapangan yang akan menindaklanjuti temuan tim gabungan. Tim ini akan memburu tiga pelaku terduga terlibat penyerangan terhadap Novel. Presiden Joko Widodo juga telah memberikan tenggat waktu 3 bulan kepada tim teknis Polri untuk menyelesaikan kasus ini.

Menurut penulis, ini merupakan sebuah langkah mundur terhadap penyelesaian kasus Novel. Sulit mengharapkan tim yang bertanggung jawab kepada Polri itu untuk independen. Ketika TGPF sendiri dibentuk, tim itu penuh kontroversi karena dinilai penyidikannya dianggap lamban, adanya intervensi kepentingan serta abuse of process yang tentunya membuat masyarakat hilang kepercayaan kepada institusi Polri. Diharapkan kali ini, Polri lebih bersikap profesional dengan menggunakan asas hukum equality before the law dalam menelusuri kasus ini secara komprehensif.

Kasus yang dialami Novel ini bukan hanya serangan air keras biasa, melainkan intervensi kepada institusi KPK. Bukan juga hanya persoalan pemberantasan korupsi, kasus ini juga menyangkut permasalahan hak asasi. Kini negara tengah diuji keseriusannya dalam melindungi aparatnya.

Yang jelas, bukan hanya kedua mata Novel Baswedan yang saat ini menunggu kejelasan kasusnya, melainkan sebanyak 262 juta pasang mata, mata kita menagih negara, menuntut menuntaskan hutangnya. Bukan hanya Indonesia, kasus ini pun sudah menjadi sorotan dunia.

Baca juga : Dunia Menyoroti, Tamparan Keras Penegakan Korupsi

Sumber :

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/08/10111431/waktu-habis-tim-bentukan-kapolri-untuk-ungkap-kasus-novel-dinilai-gagal

https://tirto.id/kerja-6-bulan-cuma-bisa-salahkan-novel-baswedan-tpf-ngapain-eetP

https://beritagar.id/artikel/berita/penyerang-novel-bakal-dijerat-pasal-obstruction-of-justice

Perkap Nomor 12 Tahun 2009 juncto Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Referensi :


“Sebelah Mata Novel Baswedan | Mata Najwa”

https://majalah.tempo.co/read/…/langkah-mundur-temuan-tim-gabungan-kasus-novel

Profil Penulis :

Adam Khafi Ferdinand merupakan mahasiswa Ilmu Hukum jurusan Hukum Pidana semester VII. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Bidang Kajian UKM-F PSBH periode tahun 2019/2020. Prestasi yang pernah diraih yakni Juara 1 RMCC Piala Dekan I Universitas Lampung 2017 dan predikat Penuntut Umum Terbaik dalam NMCC Anti-Money Loundering V di Universitas Trisakti tahun 2018.

Tinggalkan Balasan