Klinik Hukum: Hukum di Aceh Berbeda Dengan Hukum Nasional, Bagaimana Jika Pelaku Kejahatannya Bukan Orang Aceh?

0
62
gambar diambil dari : benarnews.com

Oleh : Aprita Dery Iga Saputri

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang di beri kewenangan istimewa dan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945. Keseluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di provinsi Aceh berdasarkan syar’i Islam yang diatur dengan Qanun Aceh. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi: aqidah, syar’iyah, dan akhlak sesuai yang diatur dengan Qanun Aceh tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Syari’at Islam wajib ditaati dan diamalkan oleh setiap pemeluk agama Islam di Aceh, sedangkan setiap orang atau badan hukum yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaannya. Jadi, apabila seseorang melakukan kejahatan di Aceh maka orang tersebut dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh, yaitu Qanun Aceh.

Profil Penulis :

Aprita Dery Iga Saputri, Pengurus Bidang Kajian yang juga merupakan Mahasiswi Semester VII Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Tinggalkan Balasan