gambar diambil dari : tagar.id

oleh : Rodrikson Alpian Medlimo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan lembaga yang bersifat independen dan mandiri, artinya tidak bisa diintervensi oleh siapapun, baik pemerintah, pihak swasta serta orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Namun, keadaan ini berubah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan perubahan tersebut, kedudukan KPK berpotensi menjadi lemah dan masalah mengenai revisi undang-undang tersebut terus bergejolak hingga saat ini, diperparah dengan terjadinya peristiwa pemecatan 51 pegawai KPK.

Peristiwa pemecatan 51 pegawai KPK akibat tidak memenuhi syarat kelulusan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mulai dipertanyakan keabsahannya, jika dikaji secara mendalam berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 yang di dalamnya mengatur mengenai pengalihan status pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memang tidak terdapat penjelasan mengenai Tes Wawasan Kebangsaan menjadi salah satu syarat dalam pengangkatan maupun pemberhentian pegawai KPK, hal inilah yang menyebabkan terjadinya polemik  dalam masyarakat.

Penyebab utama terjadinya polemik tersebut, disebabkan ketidakkonsistenan pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi Widodo yang menyatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan tidak dapat menjadi dasar dalam pemberhentian pegawai KPK, tetapi dalam praktiknya hal tersebut tidak dapat dibuktikan, faktanya terjadi pemecatan yang dilakukan terhadap 51 pegawai KPK per 30 September 2021. Sangat disayangkan hal ini terjadi di negara Indonesia, yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada hakikatnya, setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah memang akan menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Namun seyogyanya setiap kebijakan yang dikeluarkan dibuat secara transparan, disusun secara sistematis, dan tanpa ada unsur kepentingan di dalamnya, hal ini demi terciptanya Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi, dalam hal ini dengan memperkuat kedudukan dan wewenang KPK.

Dalam permasalahan Tes Wawasan Kebangsaan ini, tuntutan dari kalangan masyarakat yaitu pemerintah bersikap konsisten dan tidak mencampuradukkan kewenangan yang dimiliki (“detournement de pouvoir” maupun “exess de pouvoir”) dalam menilik permasalahan tersebut, sikap terbuka pemerintah menjadi kunci agar masyarakat percaya bahwa masalah ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik segelintir orang. Kepercayaan masyarakat merupakan cerminan bahwa pemerintahan itu bersifat adil dan transparan.

Lebih lanjut, jika permasalahan ini tidak segera diatasi maka bisa saja timbul pemikiran yang menyatakan bahwa “Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi sebagaimana bunyi Asas “Summum Ius Summa Inuria”. Peran semua pihak dibutuhkan dalam mencari solusi atau jalan keluar mengenai masalah ini, sehingga marwah dan kredibilitas lembaga KPK sebagai lembaga yang independen dan mandiri tetap terjaga di mata masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, perlu dikaji kembali urgensi Tes Wawasan Kebangsaan bagi pegawai KPK. Pada dasarnya, tes tersebut sangatlah berbeda dengan tes yang dilakukan terhadap Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dalam proses seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan dengan adanya peristiwa ini pihak yang diuntungkan hanyalah para koruptor, karena pusat perhatian KPK sekarang menjadi teralih tidak lagi mengatasi tindak pidana korupsi, namun beralih untuk memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengangkatan maupun pemberhentian pegawai KPK itu sendiri.

 

Referensi Undang-Undang :

  • Pemerintah Indonesia. 2019. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran RI Tahun 2019. Jakarta: Sekretariat Negara.

Referensi Peraturan Pemerintah :

  • Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Lembaran RI Tahun 2020. Jakarta: Sekretariat Negara.

Profil Penulis :

Rodrikson Alpian Medlimo, merupakan Anggota Tetap UKM-F PSBH yang juga merupakan Mahasiswa Semester III Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Tinggalkan Balasan