Klinik Hukum :Tanggapan Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

0
16
ilustrasi diambil dari : mojok.co

Oleh : Octa Frenda Ranis

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 pada 31 Agustus 2021. Peraturan tersebut berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan menteri ini terdiri atas sebanyak 58 pasal yang kemudian ditanda tangani oleh mendikbudristek Nadiem Makarim. Aturan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap civitas akademika guna mewujudkan pembelajaran yang aman dan nyaman.

Berdasarkan Pasal 4 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 disebutkan bahwa sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi: mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, yang menjadi consent kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Perguruan Tinggi merupakan tempat untuk para generasi bangsa dalam menimba ilmu, namun bukan hal yang baru lagi bahwa di lingkungan perguruan tinggi menjadi salah satu tempat yang sangat rentan akan terjadinya kekerasan seksual di lingkup kampus. Pada dasarnya, yang menjadi korban tidak mengenal batasan usia, gender, kelas sosial sebab kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun tanpa adanya tanda-tanda yang terlihat.

ilustrasi diambil dari : pojoknasional.net

Dibentuknya peraturan ini didasarkan atas maraknya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Seperti kasus yang menimpa mahasiswi Universitas Riau (UNRI) yang menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen yang merupakan pembimbing skripsinya. Pada saat selesai memperoleh bimbingan skripsi, mahasiswi tersebut mengalami perlakuan yang tidak senonoh. Kedua pipinya dicium oleh pelaku. Selain itu, juga kasus serupa dialami oleh mahasiswi Universitas Sriwijaya (UNSRI) pada saat melakukan bimbingan dengan dosen pembimbingnya, pelaku langsung memeluk korban atas dasar simpati terhadap cerita korban yang terlambat lulus karena mengalami masalah keluarga. Namun, ternyata perbuatan dosen tersebut dilakukan secara berulang kali. Oleh karena itu, perbuatan kedua oknum dosen tersebut membuat trauma mendalam bagi korban serta dapat mengganggu aktivitasnya seperti biasa. Lebih mirisnya lagi, kedua oknum dosen tersebut memaksa dan mengancam korban untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada siapa pun dan bahkan salah satu oknum melaporkan balik atas pencemaran nama baik.

Perbuatan yang menimpa mahasiswi UNRI maupun mahasiswi UNSRI ini merupakan fenomena gunung es di mana hanya sedikit yang tampak di permukaan, namun ternyata di bawahnya lebih banyak dari yang nampak. Pada kenyataannya, hal ini benar-benar terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi tetapi tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib dikarenakan korban tidak cukup berani untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya dan takut mendapatkan stigma negatif dari teman-temannya. Tentunya, jika tidak segera dilaporkan kepada pihak berwajib dan di proses secara cepat, maka perbuatan tersebut akan terus menerus terulang kembali, bahkan dapat menjadi hal yang tidak tabu lagi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Berangkat dari permasalahan di atas, disahkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, memberikan perlindungan terhadap korban dan menjadikan hak korban sebagai prioritas utama serta diharapkan dapat memberi efek jera kepada oknum guna mengurangi tingkat kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Fokus peraturan ini adalah pada satu jenis tindak kekerasan seksual dengan definisi yang sangat jelas merujuk pada Pasal 1 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”. Peraturan tersebut tidak membahas aktivitas yang bertentangan dengan norma agama dan etika yang di luar terjadinya tindak kekerasan seksual. Kemudian, perlindungan dan hak atas korban menjadi prioritas utama serta Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan.

Sebagai tindak lanjut dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 maka seluruh perguruan tinggi wajib untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Satgas ini dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi yang bersifat ad hoc yang anggotanya terdiri dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan, minimal dua pertiga dari jumlah anggota. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 54 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menyatakan bahwa Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi (Monev) secara rutin terkait kinerja Satgas di lingkungan perguruan tinggi dan seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Dengan dibentuknya ketentuan ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif maupun represif oleh aparat penegak hukum dalam memutus rantai kekerasan seksual dan sebagai pendukung untuk menegakkan keadilan setinggi-tingginya serta dapat melindungi korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Penulis pribadi mendukung penuh pengimplementasian Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

 Referensi :

Profil Penulis :

Octa Frenda Ranis, Pengurus Bidang Kajian UKM-F PSBH dan juga merupakan mahasiswi aktif semester VII Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tinggalkan Balasan