Menilik Pinjol (Pinjaman Online) yang Mencekik

0
13

Oleh : Rodrikson Alpian Medlimo

Kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dikesampingkan. Dalam kondisi yang sangat mendesak, seseorang akan terpaksa untuk meminjam uang dengan harapan agar kebutuhan primernya tetap terpenuhi. Pinjaman biasanya didapatkan dari tetangga, teman dekat, koperasi hingga bank. Jenis pinjaman semakin banyak ragamnya, terlebih lagi di era digital saat ini yang mana mulai banyak ditemukan jenis pinjaman online.

Pinjaman online ini ada yang berbasis aplikasi, maupun spam SMS. Pinjaman online sangat mudah ditemukan di internet, mulai dari pinjaman online yang legal sampai yang ilegal. Mirisnya, pinjaman online yang ilegal inilah yang sangat banyak tersebar di internet. Tak sedikit masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online yang ilegal. Meskipun memiliki bunga yang lebih tinggi daripada bank, keadaan mendesak serta kemudahan dalam proses pinjaman membuat masyarakat lebih tertarik dengan pinjaman online.

Pinjaman online menjadi salah satu fenomena yang menyita perhatian akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus pinjaman online yang mana tagihannya sangat tidak masuk akal. Bunga yang diterapkan sangatlah tinggi, sampai-sampai melebihi utang pokok dengan jangka waktu yang sangat tidak wajar. Tidak hanya itu, pengguna pinjaman online selalu mendapat terror. Begitu pula dengan kontak telepon pihak yang berutang, mereka semua diteror dan ditagih sebagai penjamin.

Terkait dengan pinjaman online, pemerintah telah mengeluarkan aturannya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No.77/POJK.01/2016). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK tersebut, yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan dimana pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman bertemu melalui sistem elektronik yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung.

Selanjutnya, karena pinjaman online menggunakan sistem elektronik, maka hal ini akan berkaitan juga dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perjanjian pinjam meminjam secara online, tentunya akan menghasilkan kontrak elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Elektronik adalah perjanjian antarpihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Kekuatan hukum dari Kontrak Elektronik ini ditegaskan pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE, yakni “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Dari sini dapat dilihat bahwa kedudukan perjanjian yang dilakukan secara online dapat dipersamakan dengan perjanjian atau kontrak yang ada pada umumnya.

Kontrak elektronik diklasifikasikan sebagai akta di bawah tangan. Ia dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti. Akan tetapi, kekuatan pembuktiannya tidak sekuat bukti autentik atau notariil. Hal ini dikarenakan tidak terdapat saksi pada saat proses pembentukan akta di bawah tangan. Selain itu, salah satu pihak bisa saja menyangkal tanda tangan yang ada dalam akta bawah tangan tersebut.

Sah atau tidaknya suatu kontrak atau perjanjian, baik yang kontrak pada umumnya atau kontrak elektronik, maka hal ini akan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Empat syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu:

  1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang saling mengikatkan diri, yakni dapat dilihat dengan adanya persamaan kehendak atau keinginan yang dimiliki oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak, yaitu sudah dewasa dan bukan seseorang yang berada di bawah pengampuan.
  3. Adanya suatu hal tertentu, yaitu terdapat suatu objek dalam transaksi yang jelas status dan spesifikasinya.
  4. Suatu sebab yang halal, yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Hal ini menandakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Mengacu pada ketentuan yang ada dalam POJK No.77/POJK.01/2016, tepatnya pada Pasal 7, disebutkan bahwa penyelenggara yang akan melakukan kegiatan pinjaman online harus mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melihat fakta di lapangan, masih banyak layanan pinjaman online yang tidak memiliki izin dari OJK. Hal ini menyebabkan pinjaman online yang ilegal tidak berada di bawah pengawasan OJK. Berdasarkan data OJK, lebih dari 180 platform pinjaman online yang belum terdaftar atau berizin, sedangkan yang sudah terdaftar dan memiliki izin, jumlahnya kurang dari 150 platform.

ilustrasi diambil dari : ekbis.sindonews.com

Mengutip dari kompas, salah satu kasus pinjaman online yang cukup menarik perhatian ialah kasus seorang guru honorer yang terjerat 20 (dua puluh) pinjaman online dan harus bayar uang sejumlah 206 juta rupiah. Ialah Afifah, seorang guru honorer sekaligus seorang ibu. Awalnya, ia tengah mengalami kesulitan finansial sehingga tidak dapat membeli susu untuk anaknya. Kemudian, ia melihat aplikasi pinjaman online Pohon Uangku. Afifah pun langsung mengunduh aplikasi tersebut dan memenuhi langkah-langkah yang ada.

Setelah Afifah memenuhi persyaratan, ia mengajukan pinjaman sebesar 5 (lima) juta rupiah. Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam aplikasi, pinjaman tersebut dibayar dengan jangka waktu selama 91 (Sembilan puluh satu) hari disertai dengan bunga sebesar 0,04 (nol koma nol empat) persen. Tak lama kemudian, Afifah menerima transfer uang sejumlah 3,7 (tiga koma tujuh) juta rupiah. Uang itu tidak diambilnya karena merasa takut dan janggal. Pada pinjaman yang pertama, tidak ada persetujuan yang disertai dengan tanda tangan elektrik. Afifah hanya mengirimkan foto KTP beserta identifikasi wajah.

Pada awalnya, Afifah mengira bahwa waktu pelunasan akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Akan tetapi, di hari kelima setelah peminjaman, Afifah mulai menerima terror tagihan dan mendapat ancaman bahwa identitasnya akan disebar. Begitu pula dengan daftar kontak Afifah yang diakses oleh pihak layanan pinjaman online, mereka diteror dan dikirim foto dan KTP-nya disertakan narasi bahwa Afifah tidak bisa membayar utang. Karena kepanikannya, Afifah berusaha menutupi utangnya menggunakan pinjaman yang didapatkan dari aplikasi pinjaman online. Hal ini terus ia lakukan sampai pada akhirnya ia telah menggunakan 20 (dua puluh) aplikasi dengan total pinjaman mencapai 206 (dua ratus enam) juta rupiah.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat ketidaksesuaian pemenuhan hak pengguna layanan pinjaman online. Hal ini tergambar ketika proses bisnis penyedia layanan pinjaman online tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian, hal ini berujung dengan pengguna layanan yang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Perlu dipahami bahwa untuk menghindari jeratan pinjaman online, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih platform. Penting sekali untuk memastikan bahwa platform yang digunakan telah terdaftar dan memiliki izin dari OJK sehingga lebih terjamin legalitasnya. Selain itu, perlu diperhatikan juga beberapa risiko penggunaan layanan pinjaman online, seperti risiko bunga yang tinggi, pengenaan biaya layanan sebesar 3 sampai 5 persen, pendeknya jangka waktu pelunasan utang, limit kredit pinjaman online yang rendah dan yang sangat perlu untuk diwaspadai yaitu bocornya data handphone ketika mengajukan pinjaman online.

Pasal 29 POJK No.77/POJK.01/2016 telah mengatur mengenai prinsip dasar dari perlindungan pengguna. Hal tersebut diantaranya meliputi transparansi, keandalan, perlakuan yang adil, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa Pengguna yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya yang terjangkau. Dari sini timbul pertanyaan mengenai bagaimanakah perlindungan hukum khususnya bagi pengguna pinjaman online ilegal.

Berbicara mengenai keberadaan pinjaman online ilegal, pemerintah melalui OJK bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kepolisian RI, Kejaksaan, dan Badan Koordinasi Modal (BKPM) membentuk Satuan Tugas/Satgas Waspada dalam rangka mencegah dan mengatasi maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk di dalamnya pinjaman online ilegal. Secara umum, hal ini dilakukan melalui sosialisasi, edukasi dan pemantauan potensi dugaan tindakan melawan hukum. Upaya pemblokiran pinjaman online ilegal pun terus dilakukan, tetapi tetap saja banyak bermunculan pinjaman online ilegal yang baru.

Perlindungan konsumen yang dalam hal ini adalah pengguna layanan pinjaman online sangat erat kaitannya dengan sikap dari konsumen itu sendiri. Pinjaman yang diajukan pengguna layanan pinjaman online di Indonesia masih banyak digunakan untuk tujuan konsumtif. Untuk menyempurnakan upaya pencegahan menjamurnya pinjaman online ilegal, selain menggunakan instrumen dan keberadaan lembaga hukum terkait, perlu diadakan edukasi bagi konsumen dengan harapan dapat merubah perilaku konsumen.

 

Referensi :

  • Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata”, Jurisprudentie, Vol. 6, No. 2, Desember 2019.
  • Rayyan Sugangga dan Erwin Hari S., “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal”, PAJOUL: Pakuan Justice Journal of Law, Vol. 1, No. 1, Januari-Juli 2020.
  • Rodes Ober A.G.P dan Yuliana P., “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 3, Desember 2020.
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • Kompas, “Cerita Afifah yang Terjerat 20 Pinjaman Online untuk Lunasi Utang, Harus Bayar RP 206 Juta” diakses dari https://regional.kompas.com/read/2021/06/05/075700678/cerita-afifah-yang-terjerat-20-pinjaman-online-teror-jual-diri-untuk-lunasi?page=all

Profil Penulis :

Rodrikson Alpian Medlimo, Anggota Tetap UKM-F PSBH dan juga merupakan mahasiswa aktif semester III Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tinggalkan Balasan