Sesuai dengan prinsip demokrasi yang dianut di negara Indonesia, lembaga legislatif memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan, termasuk mengenai lembaga permusyawaratan dan atau perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD. Salah satu perubahan yang amat disorot dan menimbulkan pro-kontra hingga saat ini adalah adanya hak imunitas bagi anggota lembaga legislatif.

Istilah imunitas dalam bahasa Inggris immunity yang artinya kekebalan, kata lainnya adalah immunis yang menyatakan “tidak dapat diganggu gugat”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hak Imunitas merupakan hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan.

Pada prinsipnya, hak imunitas dapat dipahami sebagai hak kekebalan hukum, yang secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”.

Hak imunitas bagi anggota lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat nyatanya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beragam anggapan dan praduga muncul atas hak ini, dengan dugaan dapat membuat anggota lembaga legislatif bertindak seenaknya. Masyarakat sering beranggapan dan menginterpretasikan bahwa hak ini akan benar-benar membuat anggota lembaga legislatif tak akan tersentuh oleh hukum. Jika dilihat dari definisinya, hak ini tidak sepenuhnya membuat anggota lembaga legislatif benar-benar kebal hukum, tetapi dibatasi oleh berbagai hal.

Menurut Munir Fuady, konsep hak imunitas mencakup pada beberapa hal sebagai berikut :

  1. Kebebasan berbicara dan berdebat di dalam sidang atau rapat-rapat di parlemen
  2. Pemungutan suara secara bebas di parlemen
  3. Penyediaan laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen
  4. Partisipasi dalam hearing, rapat, sidang, di parlemen atau dalam tinjauan lapangan secara resmi oleh parlemen atau anggota parlemen
  5. Kebebasan untuk tidak ditangkap dan ditahan
  6. Kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan.

Dalam undang-undang sendiri, pengaturan hak imunitas anggota DPR tertera dalam Pasal 224 ayat (1) hingga ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dalam pasal tersebut, intisari hak imunitas anggota DPR meliputi perlindungan hukum terhadap anggota parlemen hanya dalam beberapa hal sebagai berikut

  1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan- pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
  2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
  3. Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
  6. Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan tersebut.
  7. Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan angggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.
gambar diambil dari : radioidola.com

Berdasarkan pasal-pasal di atas, jelas tidak benar bahwa anggota dewan perwakilan rakyat benar-benar bebas atau kebal dari hukum. Sebagai contoh, jika ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan sebuah tindak pidana, mereka tetap dapat dipidana seperti masyarakat biasanya, terlebih jika mereka melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi.

Pasal 245 ayat (1) UU MD3 juga menyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 224 yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD, dalam Ayat (2) berbunyi, “Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR:

  1. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
  2. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau
  3. Disangka melakukan tindak pidana khusus

Kendati menimbulkan pro-kontra, hak imunitas sejatinya memang diperlukan bagi lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Hak imunitas diperlukan agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat berjalan secara bebas dan independen. Namun, perlu dibatasi dan pembatasan itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya, jika anggota dewan perwakilan rakyat melakukan tindak pidana diluar tugasnya di parlemen, hukum harus tetap dijalankan, agar supremasi hukum tetap berdiri tegak, karena pada hakikatnya semua orang sama di mata hukum.

 

Referensi:

  • Finny Alfinonita Massie, “Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Lex Administratum , Vol.6, No.4, Desember 2018.
  • Lanang Sakti, “Penerapan Hak Imunitas Dalam Melindungi Hak Konstitusional Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”, Jurnal Fundamental Justice, Vol.1, No.1, April 2020.
  • Supriyadi Arief, “Dekonstuksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif  Equality Before The Law”, Jambura Law Review, Vol.1, No.1, Januari 2019.
  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • Pasal 20A ayat (3), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Hukum Online, “KHN: Hak Imunitas DPR Harus Dibatasi” diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54073131d16d0/khn–hak-imunitas-dpr-harus-dibatasi/
  • Detiknews,  “Soal Hak Imunitas Anggota Dewan, Ini Kata Pimpinan DPR” diakses dari https://news.detik.com/berita/d-3726484/soal-hak-imunitas-anggota-dewan-ini-kata-pimpinan-dpr

 

Profil Penulis :

 

Rodrikson Alpian Medlimo, merupakan Anggota Tetap UKM-F PSBH sekaligus Mahasiswa Aktif Semester 3 Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Tinggalkan Balasan