Menilik Aturan Materi Muatan Perundang-undangan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945, Apakah Terdapat Perbedaan Signifikan?

0
14

Oleh : Nani Herawati – Pengurus Bidang Kajian UKM-F PSBH

Pada dasarnya, secara harfiah materi muatan dimaknai sebagai substansi atau perihal yang diperbincangkan atau ditulis. Berkaitan dengan materi muatan perundang-undangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut merupakan substansi yang termaktub dari suatu ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan Materi Muatan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Pada hakikatnya, materi muatan undang-undang berisikan:

  1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945
  2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang
  3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu
  4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau
  5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sehubungan dengan materi muatan perundang-undangan, adanya perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berdampak pula terhadap ketentuan materi muatan perundang-undangan. Apabila dipertanyakan adakah perbedaan dalam aturan materi muatan perundang-undangan sebelum dan setelah Perubahan UUD 1945, maka jawabannya tentu ada. Namun, apakah perbedaan tersebut terlihat begitu signifikan? Hal ini yang perlu ditelaah lebih lanjut.

A. Aturan Materi Muatan Perundang-undangan Sebelum Perubahan UUD 1945

Sebelum adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945, terdapat 3 rezim hukum yang mengatur terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni di antaranya:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerinah Pusa
  2. Sura Presiden Nomor 3639/Hk/59 Tanggal 26 November 1959
  3. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966
gambar diambil dari : pustakamadani.com

Sejatinya, dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 sudah dijelaskan terkait materi muatan berbagai jenis perundang-undangan dari setiap hierarki. Mulai dari UUD yang memuat pasal-pasal sebagai ketentuan tertinggi yang dilaksanakan melalui ketetapan MPR, undang-undang khsus, peratusan pemerintah, keputusan presiden, hingga peraturan pelaksanaan lainnya. Yang secara terperinci susunanya dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-undang
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Keputusan Presiden
  6. Peraturan pelaksanaan lainnya

B. Aturan Materi Muatan Perundang-undangan SetelahPerubahan UUD 1945

Sementara itu, setelah adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945, landasan yuridis terkait materi muatan perundang-undangan, yakni TAP MPR No.III/2000. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, yang berlaku pada saat ini ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masing-masing dari ketiga landasan yuridis tersebut memuat aturan masing-masing terkait materi muatan perundang-undangan. Dalam hal ini, pada Pasal 11 hingga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi;
  • pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undangundang;
  • pengesahan perjanjian internasional tertentu;
  • tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
  • pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
  1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang.

  2. Peraturan Pemerintah; materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

  3. Peraturan Presiden; materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

  4. Peraturan Daerah; materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya memang terdapat perbedaan materi muatan sebelum dan setelah adanya perubahan UUD 1945. Perbedaan tersebut menurut hemat penulis aturan materi muatan setelah perubahan UUD 1945 lebih terperinci dan rigid sehingga materi muatan atau disebut pula substansi dari suatu undang-undang yang dibuat dapat lebih jelas dan tidak multitafsir serta sesuai dengan tujuan dibuatnya ketentuan perundang-undangan yang dimaksud dengan memperhatikan asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, penulis juga berpandangan bahwa ketentuan aturan materi muatan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini lebih efektif dan efisien dibanding sebelum perubahan UUD 1945 karena frasa yang dijelaskan pada atura sebelum perubahan UUD 1945 tersebut masih terlalu umum serta tidak kompleks.

Sumber:

  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  • Redi, Ahmad. 2018. HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.┬áJakarta: Sinar Grafika

Profil Penulis:

Nani Herawati merupakan Pengurus Bidang Kajian UKM-F PSBH dan juga mahasiswi semester V Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tinggalkan Balasan