Gambar diambil dari: syriology.com

Oleh: Rodrikson Alpian Medlimo

Istilah restorative justice merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju, keadilan restoratif bukan sekadar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa, keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender. (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku).

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:7 Restorative Justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school diclipinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya sistem penegakan hukum di Indonesia apakah sudah menerapkan sistem keadilan restoratif? Menjawab pertanyaan ini tentunya tidak mudah karena sesungguhnya sistem keadilan restoratif merupakan sinergitas seluruh aparatur penegak hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak memang menjadi tantangan khususnya di era disrupsi saat ini.

Gambar diambil dari: hukumonline.com

Penerapan konsep keadilan restoratif di Indonesia setidaknya melewati tiga tahap. Pertama yaitu keterlibatan, artinya semua pihak (mereka yang terluka, mereka yang dirugikan dan masyarakat) disediakan kesempatan untuk berpartisipasi, membentuk proses dan membuat keputusan. Dalam hal ini terdapat peluang yang jelas untuk berdialog. Keputusan dibuat secara konsensus oleh mereka yang terkena dampak langsung, sehingga keputusan harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Kedua pertanggungjawaban, artinya fokus pada identifikasi, mengakui dan menangani bahaya, kebutuhan dan penyebab yang muncul. Hal ini menciptakan peluang bagi pertanggungjawaban secara aktif. Ketiga perbaikan, artinya berfokus pada memulihkan luka fisik, emosional dan sosial dari semua pihak yang terkena dampak dan kebutuhan untuk sedapat mungkin menangani semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan kriterium perkembangan konsep atau pendekatan keadilan restoratif di atas, apabila dikaitkan dengan pengimplementasian konsep atau pendekatan keadilan restoratif di Indonesia, maka sesungguhnya para penegak hukum belum sepenuhnya menganut substansi tersebut. Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan istilah integrated criminal justice system. Integrated criminal justice system merupakan suatu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:

  1. Sinkronisasi Struktural (structural synchronization) adalah keserempakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
  1. Sinkronisasi Substansi (substance synchronization) adalah keserempakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
  1. Sinkronisasi Budaya (cultural synchronization) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, di antaranya:

  1. Pendekatan normatif, memandang keempat aparat penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum;
  1. Pendekatan administratif, memandang keempat lembaga penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
  1. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial, sehingga masyarakat ikutbertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, kelembagaan ini harus dilihat berdasarkan konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwasanya sistem peradilan pidana tidak hanya mengejar kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil atau nilai-nilai yang hidup dan diakui dalam masyarakat.

Penegakan hukum yang berdasarkan undang-undang akan memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Semua itu akan terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interelasi serta saling memengaruhi satu sama lain.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, tentunya harus dilakukan reorientasi terhadap berbagai aturan warisan Belanda yang sering dikatakan telah usang dan tidak adil (absolute and unjust) serta sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi sesuai kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya serta tidak lagi responsif terhadap kebutuhan sosial dewasa ini.

Prinsip keadilan restoratif merupakan pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban sudah tidak ada dendam lagi. Hal ini terlepas dari pelaku kejahatan sudah memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan. sehingga penderitaan korban kejahatan sangat merasa terbantu, karena korban bisa saja telah menderita kerugiaan materiil atau menderita psikis akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Perwujudan keadilan restoratif merupakan tanggung jawab seluruh aparatur penegak hukum. Dalam merealisasikan hal tersebut maka diperlukan sinergitas antar lembaga penegak hukum. Jika sinergitas antar aparatur penegak hukum dapat tercipta maka dengan sendirinya keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional di era disrupsi saat ini.

 

DAFTAR PUSTAKA

Manan, Bagir. (2015). Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir. Jakarta: Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Mudzakir. (2013). Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Profil Penulis:

Rodrikson Alpian Medlimo merupakan mahasiswa semester II Fakultas Hukum Universitas Lampung yang saat ini tercatat akif sebagai anggota muda UKM-F PSBH FH UNILA.

Tinggalkan Balasan