Ilustrasi oleh hukumonline.com

Oleh : Verella Anjora Br Ginting

Ilustrasi oleh nasional.okezone.com

Indonesia merupakan Negara hukum, pernyataan ini tertera jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang merupakan hasil dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat menjadi (UUD 1945), yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Jika dilihat berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka semua aspek kehidupan di negara ini diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain nya.

Jadi, semua perilaku manusia diatur oleh hukum untuk meminimalisir timbulnya permasalahan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan  lingkungan bermasyarakat semua permasalahan yang muncul harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi di Indonesia masih banyak masyarakat  yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Salah satu  kasus yang marak kita temui sekarang ini adalah banyaknya pencemaran nama baik di media sosial atau dimanapun banyak sekali ditemui kasus penghinaan yang merupakan pelanggaran pada hak asasi manusia. Kasus pencemaran nama baik digolongkan ke dalam kasus kejahatan dunia maya atau cybercrime.

Penyebaran pencemaran nama baik/ penghinaan/ fitnah yang dilakukan dengan cara tertulis dikenal juga dengan libel, sedangkan yang diucapkan disebut sebagai slander. Berdasarkan pada penjelasan yang diuraikan dalam KUHP tertulis bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dilakukan secara lisan atau tulisan (tercetak). Penghinaan mempunyai 5 kategori bentuk yaitu, pencemaran secara tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah beserta dengan pengaduan, dan fitnah dengan tuduhan. Dalam penjelasan KUHP bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika memenuhi dua unsur, yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan tersebut dijelaskan menjadi konsumsi publik.

Dalam KUHP dibahas tentang tindak pidana penghinaan yang diatur pada Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Baik penghinaan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan cara menista, memfitnah, ataupun mengadu secara memfitnah diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Dan pengaturan hukum lainnya pada pencemaran nama baik dan penghinaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan beberapa undang-undang sektoral atau khusus lain.

Akibat dari melakukan perbuatan pencemaran nama baik dapat mengganti rugi. Pergantian kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan pencemaran nama baik di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disingkat dengan KUHPerdata Pasal 1372 sampai dengan 1380, sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365.

Pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Yang berarti di dalam KUHP jelas bahwa perbuatan penghinaan tersebut harus dilakukan terhadap seseorang dan merupakan delik aduan. Soesilo menjelaskan pada bukunya bahwa semua kejahatan penghinaan adalah delik aduan, kecuali apabila dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya yang sah. Pelaku hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang menderita kejahatan itu. Ini artinya, tuntutan hanya bisa dilakukan apabila ada aduan yang disampaikan kepada polisi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Referensi :

Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicalprudence), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 20.

Hadiba Z. Wadjo, “Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers”, Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 2, April-Juni 2011, hlm. 3-4

Wildan Muchladun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.3 No.6, 2015, hlm. 2.

Profl Penulis :

Ilustrasi oleh pixabay.com

Verella Anjora Br Ginting merupakan mahasiswi semester II Fakultas Hukum Universitas Lampung yang saat ini tercatat aktif sebagai anggota muda UKM-F PSBH FH UNILA.

Tinggalkan Balasan