Problematika Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Konsep Demokrasi di Era Undang-Undang ITE

0
16
Ilustrasi oleh tirto.id

Oleh: Rima Marta Ajeng Septiana

Ilustrasi oleh lpmvisi.com

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi selalu berusaha untuk menjunjung tinggi kebebasan warga negara untuk turut serta berpartisipasi mengawal jalannya proses konstitusi pemerintahan. Termasuk  dalam hal memberikan pendapat,aspirasi, serta kritikan bagi wakil-wakil rakyat yang diberikan kepercayaan mewakili mereka secara langsung. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan asumsi ganda dalam proses penyampaian kritik serta aspirasi, seolah-olah peraturan ini menjadi tameng bagi oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk terhindar dari kritik dan pendapat yang ditujukan pada mereka sebagai wakil rakyat. Sebaliknya peraturan ini dianggap sebagai bumerang bagi mereka sebagai warga negara untuk ikut bersuara dan mengawal kinerja pemerintah yang telah mereka beri kepercayaan untuk mewakili sesuai dengan konsep demokrasi melalui media-media elektronik. Dari hasil kajian ini akan diuraikan beberapa problematika-problematika yang menyangkut penerapan kebebasan berpendapat di era undang-undang ITE.

Setiap warga negara memiliki hak kebebasan untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasinya. Terlebih Indonesia yang merupakan negara yang menganut paham demokrasi,  kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritikan kepada pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang sangat fundamental guna menghindari bentuk pemerintahan yang otoriter. Kendati demikian dalam proses penerapannya di lapangan tidak selalu berjalan lancar salah satunya dengan seiring berkembangnya zaman guna mengimbangi era globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi digital dibentuklah suatu peraturan perundangundangan yang mengatur tentang bagaimana proses berprilaku di dunia maya yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan perundang-undangan ini warga negara seolah-olah dibatasi dan dijegal dalam melakukan kritik dan penyampaian aspirasi  melalui media sosial yang ditujukan pada pemerintah.

Secara garis besar tujuan dari dibentuknya  Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur di bidang IPTEK seiring dengan semakin berkembangnya zaman. Undangundang ini sebelum disahkan menjadi sebuah peraturan yang resmi telah melalui serangkaian proses yang panjang. Undang-undang ini pertama kali disusun pada Maret 2003 tepatnya pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ditinjau dari sudut isi peraturan ini maupun risalah sidang paripurna DPR tentang pembahasan rancangan Undang-Undang ITE, pada dasarnya peraturan ini dibentuk karena adanya jenis-jenis kejahatan baru terutama di bidang ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital.Dengan demikian pengaturan yang berkaitan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE tidak diatur secara khusus seperti pada KUHP. Dalam undang-undang ini hanya menyebutkan perbuatan yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik saja namun tidak menjabarkan lebih rinci apa saja unsur-unsur yang dapat dikategorikan kedalamnya.Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008  yang mengatur tentang ITE tidak menyebutkan secara rinci terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Disisi lain upaya menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah merupakan wujud dari pengamalan nilai-nilai demokrasi, lantas apabila diberikan sebuah batasan dengan rincian unsur muatan yang tidak spesifik dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman penafsiran antara menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan penghinaan serta pencemaran nama baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ITE sejatinya dibentuk untuk menjadi dasar hukum bagi kegiatan ekonomi melalui teknologi informasi digital. Sehingga mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi digital hanya disebutkan secara umum dan tidak spesifik. Sehingga perlu dikaji ulang untuk menghindari adanya hambatan dalam proses demokrasi khususnya terkait penyampaian aspirasi dan kritikan kepada pemerintah.

Profil Penulis :

Ilustrasi oleh pixabay.com

Rima Marta Ajeng Septiana merupakan mahasiswi semester II Fakultas Hukum Universitas Lampung yang saat ini tercatat aktif sebagai anngota muda UKM-F PSBH FH UNILA.

 

Tinggalkan Balasan