Ilustrasi oleh suara.com

Oleh : Clarissa Rahma Dewi

Alasan Mengapa Perempuan Sering Terjadi Pelecehan/Kekerasan Seksual

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual. Salah satu penyebabnya adalah niat pelaku kekerasan seksual, dan yang lainnya adalah kurangnya pendidikan seks atau kurangnya pendidikan. Di Indonesia sendiri , pendidikan seks yang dilakukan di sekolah biasa hanya melibatkan kesehatan reproduksi dan terkait dengan kesehatan reproduksi. Ancaman tersebut berupa tidak adanya ancaman penyakit menular seksual dan seksual (PMS). Masalah perizinan di sekolah biasa dapat dikatakan sebagai hubungan persetujuan atau  tidak diajarkan seperti ini dengan orang lain.

Artikel dari “Deklarasi Hak Asasi Manusia” mengatur bahwa setiap orang harus memiliki hak dan kebebasan tanpa diskriminasi, termasuk non-diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Jika Artikel ini ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak-hak perempuan (seperti kekerasan terhadap perempuan) dapat dengan mudah diartikan sebagai tindakan yang dilarang (no shall be subyect to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment). 

Ada tiga penjelasan utama atas terjadinya kekerasan / pelecehan seksual:

  • Menunjukkan kondisi internal dan karakteristik pribadi pelaku kekerasan seksual / pelecehan seksual yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual.
  • Penjelasan tentang alasan yang mengarah pada karakteristik pribadi korban. Di sini, kekerasan / pelecehan seksual yang dialami oleh korban disebabkan oleh perilaku korban sendiri, atau korban memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya rentan terhadap kekerasan / pelecehan seksual.
  • Penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat, yang mengutamakan dan menomorsatukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan laporan data dari Komnas Perempuan, terdapat 4475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada 2014, 6.499 pada 2015, dan 5.785 pada 2016. Sementara itu, data Asosiasi Pengawas Kehakiman Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia berdasarkan pantauan pemberitaan media online dari Agustus hingga Oktober 2017-menunjukkan sedikitnya ada 367 laporan kekerasan seksual yang dilaporkan. Sebanyak 275 diantaranya terjadi di Indonesia. Menurut data, menyumbang 73% atau terbesar di Jawa, disusul Sumatera (13%), Papua (5%), Bali-NTB-NTT (4%), Sulawesi (3%) dan Kalimantan. (2%). Lebih menyedihkannya lagi, kasus kekerasan seksual terbanyak terjadi di rumah, yaitu 37%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan biasanya dilakukan oleh orang terdekat korban. Sementara itu, 11% kekerasan seksual terjadi disekolah  dan 10% kekerasan seksual terjadi di hotel.

Ilustrasi oleh news.detik.com

Secara umum kekerasan seksual atau pelecehan seksual sering terjadi terhadap perempuan, dikarenakan stigma yang ada di sebagian masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, dan pantas disalahkan apabila mengalami kekerasan seksual padanya. Tidak jarang pula banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan yang berpakaian tidak tertutup pantas untuk mendapatkan kekerasan/pelecehan seksual karena dianggap mereka “mengundangnya”.

Mengenai bagaimana wanita harus berpakaian untuk menghindari pelecehan, survei nasional terkait pelecehan di ruang publik juga dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menurut di antara semua responden yang pernah mengalami pelecehan seksual, bahwa perempuan yang menggunakan celana panjang dan rok panjang yang paling banyak mendapatkan pelecehan seksual dengan 17,47%, kemudian perempuan berbaju lengan panjang (15,82 persen), baju seragam sekolah (14,23 persen), serta pakaian lainnya hingga 19 jenis. Perempuan berhijab pendek/sedang (13,20 persen), berhijab panjang (3,68 persen), serta berhijab dan bercadar (0,17 persen) juga menjadi korban pelecehan. Bila dijumlahkan, sekitar 17 persen mengenakan hijab. Survei membuktikan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dengan penampilan seperti apapun.

Seperti kasus yang terjadi pada awal tahun 2020 di Bekasi, Saat itu, ibu dengan jilbab panjang hitam tersebut dalam perjalanan pulang usai berbelanja di pasar. Ia dikuntit oleh seorang pengendara sepeda motor yang kemudian mendahuluinya, sebelum akhirnya putar arah dan meraba payudara ibu tersebut. Kejadian itu terekam CCTV dan kemudian beredar luas di media sosial.

Kasus diatas menandakan bahwa pakaian terbuka bukan menjadi penyebab utama perempuan menjadi korban pelecehan seksual.

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan/Pelecehan Seksual

Seperti kasus yang sudah dijelaskan diatas, Hukum adalah salah satu jalan untuk perlindungan bagi perempuan korban kekerasan/pelecehan seksual. Pada Pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia”. Oleh karena itu, karena hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan ini harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, dan tidak boleh ada yang mengabaikan, mengurangi atau menghilangkannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori ’kekerasan/pelecehan seksual’ yaitu:

  • Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);
  • Perzinahan (Pasal 284);
  • Pemerkosaan (Pasal 285);
  • Pembunuhan (Pasal 338);
  • Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)

Permerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak pada pihak lainnya. Korban dapat berada di bawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak beradaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain, sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggungjawab atas apa yang terjadi padanya.

Menurut E.Kristi Poerwandari, pemerkosaan adalah tindakan pseudo-sexual, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).

Namun, undang-undang kekerasan seksual di Indonesia masih belum memberikan keuntungan bagi korban, korban kejahatan seksual biasanya menanggung beban ganda. Setelah diperkosa, mereka tetap harus membuktikan bahwa dirinya diperkosa. Sebagaimana prosedur pembuktian, berdasarkan yang diatur pada KUHAP, seperti Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

 Penyebab Perempuan Korban Kekerasan Seksual Tidak Melapor ke Pihak Berwajib

Masih sangat banyak perempuan korban kekerasan yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya apalagi berani mendatangi lembaga pelayanan untuk meminta pertolongan. Ketidakmauan dan ketidakmampuan perempuan korban kekerasan ini lebih banyak disebabkan karena adanya stigma yang berkembang dimasyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, “perempuan penggoda” atau tidak memiliki akhlak yang baik dan menurut masyarakat karena hal itulah sudah sepantasnya perempuan tersebut mendapat tindakan kekerasan seperti yang dialaminya.

Ilustrasi oleh jogjapolitan.harianjogja.com

Dalam kasus kekerasan seksual di KDRT, perkosaan menempati posisi tertinggi dengan 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Perkosaan dalam perkawinan juga banyak terjadi dengan 135 kasus. Data yang ditunjukkan diatas merupakan data yang didapatkan dari para korban yang melapor, faktanya masih banyak kekerasan yang menimpa kaum perempuan dan korban tersebut tidak berani melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal ini ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga pengada layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas.

Menurut wakil ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, ada pun alasan perempuan korban kekerasan seksual tidak melapor karena kesulitan dalam mengakses lembaga layanan terkait seperti tempat tinggal yang jauh dari lembaga layanan tersebut sehingga membutuhkan biaya, perubahan atau restrukruisasi, adanya aspek kesalahan teknik dan pola pendataan di lembaga negara yang belum sempurna.

Selain itu, Komnas Perempuan juga mengatakan bahwa ada banyak jenis kejahatan seksual dan tidak terbatas pada perkosaan belaka, seperti intimidasi seksual termasuk ancaman/percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual. Kategorisasi kejahatan seksual seperti ini masih asing di Indonesia yang kemudian menyebabkan korban tak melapor karena kasus kekerasan seksual tersebut tidak diakomodasi KUHP.

Kesimpulan

Kekerasan seksual/pelecehan seksual yang menimpa perempuan dapat terjadi di mana saja, di ruang publik maupun di ruang privat. Kekerasan ini ada yang menimbulkan kerugian fisik dan ada yang tidak. Pelecehan seksual atau sexual harassment pertama kali dinamakan pada tahun 1975.

Kekerasan/pelecehan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan/pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling khas dialami oleh perempuan karena sangat terkait dengan cara pandang sebagian mayarakat yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual.

Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai second class citizens.

Referensi :

Booklet Komnas Perempuan, , 2013, 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Jakarta

E.Kristi Poerwandari, Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi dan Feministik Alumni, Bandung, 2000, hlm-24.

Saparinah Sadli, Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, Alumni, Bandung, 2000, hlm-1.

Brilio Case, “DARURAT KEKERASAN SEKSUAL”, diakses dari https://w ww.brilio.net/stories/kekerasan/

Dr.Budiyono, dan Rudy.2015.Buku Ajar “Konstitusi dan HAM. Lampung.

Walhoff. 1995. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta:Timun Mas

Website :

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/26/10580911/5-kasus-pelecehan-seksual-yang-viral-dua-pekanterakhir-tiga-pelaku?page=all

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191126131351-282-451567/komnasperempuan-tiap-hari-8-wanita-diperkosa-di-indonesia

Profil Penulis :

Ilustrasi oleh pixabay.com

Clarissa Rahma Dewimerupakan mahasiswi semester IV Fakultas Hukum Universitas Lampung yang saat ini tercatat aktif sebagai anggota muda UKM-F PSBH UNILA.

Tinggalkan Balasan