Gambar diambil dari: blog.netray.id

Oleh: Rodrikson Alpian Medlimo

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian seseorang. Yemil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

Gambar diambl dari: bbbc.com

Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut sexual harassment. Kata harass mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut. Sedangkan istilah sexual harassment diartikan sebagai unwelcome attention atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.

Gambar diambil dari: news.detik.com

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Buku II BAB XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual. Sedangkan kejahatan kesusilaan adalah peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan yang terjadi dalam bidang kesusilaan, dimana bidang kesusilaan merupakan kelakuan yang memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. Pengaturan di dalam KUHP tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual.

Pelecehan seksual termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual karena pelecehan seksual merupakan pemberian perhatian secara seksual baik secara lisan, fisik maupun tulisan terhadap perempuan dimana hal tersebut tidak diinginkan oleh perempuan yang bersangkutan, namun harus diterimanya sebagai sesuatu yang seolah-olah wajar. Sebagaimana halnya pelacuran, perkosaan, pornografi, dan penganiayaan terhadap pasangan, maka berdasarkan studi tentang perempuan yang berkembang secara pesat, pelecehan seksual ditempatkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi pada perempuan dari berbagai golongan usia dan kelas sosial, begitu pula pelakunya. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan yang mengalami pelecehan seksual tidak dapat berbuat suatu hal untuk menghindari dan terpaksa harus membiarkan pelecehan seksual terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan aturan hukum sebagai pagar pelindung dalam kasus kekerasan seksual. Namun, yang menjadi pertanyaan bagaimana sebenarnya kedudukan RUU PKS itu sendiri, apakah pengesahannya bersifat prioritas atau hanya formalitas? Pengesahan RUU PKS sebenarnya sangat penting dan bersifat mendesak mengingat kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun dilaporkan terus meningkat. Faktor yang menyebabkan pengesahan RUU PKS sangat penting dilakukan di antaranya:

  1. RUU PKS berbicara soal pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terus menerus sulit ditangani dan penanganannya sangat membuang waktu serta tenaga. Maka, seharusnya yang terpenting adalah menghentikan kekerasan tersebut.Pencegahan itu meliputi berbagai sektor dan pendidikan yang menjadi utama.
  2. RUU PKS memberikan perspektif untuk perlindungan korban, karena selama ini hukum pidana tidak berspektif korban, selalu mempermasalahkan hak tersangka bukan hak korban. Dalam RUU PKS, perspektif korban menjadi yang utama.
  3. RUU PKS memberikan adanya kepastian terkait hal pemulihan, artinya pemulihan tidak terbatas pada waktu dibawanya kasus kekerasan seksual ke pengadilan dan diputuskan. Pemulihan seharusnya sudah dilakukan sejak adanya kasus.
  4. RUU PKS berkaitan dengan hukuman yang manusiawi. Setiap pelaku kekerasan seksual tak selalu harus mendapatkan hukuman penjara karena itu hukuman yang sangat klasik dan lebih mengarah kepada balas dendam. Hukuman yang diberikan seharusnya bersifat edukatif, manusiawi, dan bisa membuat pelaku kekerasan seksual sadar, misalnya rehabilitasi dan kerja sosial. Hukuman seperti itu sangat mungkin diterapkan dengan RUU ini.
  5. RUU PKS menekankan bahwa upaya penanggulangan kekerasan seksual adalah tanggung jawab bersama, terutama negara.

Lebih lanjut, jika ditinjau berdasarkan ilmu viktimologi, maka ada korelasi secara langsung antara tindak pidana pelaku dengan kekerasan. Ilmu viktimologi berupaya melihat konteks pada apakah terdapat kontribusi korban dalam perilaku pelaku. Viktimologi sebenarnya ada delapan varian, tetapi mengacu pada doktrin Lorraine Wolhuter dkk, dapat disederhanakan menjadi tiga yakni viktimologi positivis, radikal, dan kritis. Jika kita mengacu kepada hak-hak korban, viktimologi yang sesuai adalah viktimologi kritis dan viktimologi radikal. Sayangnya, viktimologi kritis dan radikal tidak populer di Indonesia karena memang dari sistem hukum pidananya sendiri masih terdapat doktrin kausalitas yang mengakar begitu kuat.

Dengan demikian, proses pengesahan RUU PKS harus dipercepat dengan sistem yang kuat dan terorganisir tanpa melibatkan politik transaksional di dalamnya. Pada hakikatnya, setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah memang akan menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Namun, seyogyanya setiap kebijakan disusun secara sistematis dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi, dalam hal ini dengan diundangkannya RUU PKS sebagai payung utama perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

RUU PKS menjadi acuan bagi tindakan kekerasan seksual yang tidak dituangkan dalam KUHP sebagai acuan dalam tindakan kasus pidana, seperti pasal pernikahan, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, yang menetapkan syarat tertentu dalam proses peradilannya. RUU PKS tidak melegalkan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) dan perzinahan seperti yang selama ini mendapat kontra dari banyak pihak. RUU PKS sebelumnya sudah disuarakan oleh para aktivis pemerhati perempuan dan sudah dibuat RUU sejenis pada tahun 2005 silam dengan nama RUU Anti Kekerasan Seksual. RUU PKS merupakan pucuk dari semua rancangan tentang kekerasan seksual dan sudah seharusnya mendapat sambutan baik dari masyarakat agar Indonesia bisa menjadi negeri yang aman bagi warganya khususnya kaum perempuan.

Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa salah satu kasus yang paling gelap (tidak terhitung secara kuantitatif) adalah kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Pihak penegak hukum, lemahnya ketegasan dalam tindak pidana pelaku, dan stigma masyarakat yang menganggap korban adalah aib menjadi beberapa hal korban kekerasan atau pelecehan seksual ini tidak melaporkan tindakan pelaku. Oleh sebab itu, diharapkan segera diadakannya pembicaraan resmi hingga pengesahan dari RUU PKS ini oleh DPR RI dan pemerintah agar kekerasan dan pelecehan seksual tidak lagi menjadi momok di Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Chazawi, Adami. (2005). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Hartono. (2010). Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif. Jakarta: Sinar grafika.

Ilyas, Amir. (2012). Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education & Pukab.

Marpaung, Laden. (2008). Proses penanganan Perkara Pidana (penyidikan dan penyelidikan). Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, Rusli. (2011). Sistem Peradilan Pidana Indonesia.Yogyakarta: UII Press.

Muhtarom, M. (1997). Hukum Acara Pidana (bagian I). Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Muladi. (1990). Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang. Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum UNDIP Semarang; 24 Februari 1990.

Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Prasetyo, Teguh. (2010). Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.

Soesilo, R. (1976). Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan). Bogor: PT Karya Nusantara.

Profil Penulis:

Rodrikson Alpian Medlimo merupakan mahasiswa semester II Fakultas Hukum Universitas Lampung yang saat ini tercatat akif sebagai anggota muda UKM-F PSBH FH UNILA.

 

Tinggalkan Balasan