Kendala Pelaksanaan E-Court dan Solusi dalam Rangka Mendukung E-Court di Indonesia

0
25

Oleh : Yulius Parlindungan

Ilustrasi oleh et-asia.com
Ilustrasi oleh et-asia.com

Pandemi covid-19 membuat segala aktivitas menjadi terhambat, batal atau bahkan berubah dengan menyesuaikan situasi ditengah pandemi covid-19. Aktivitas peradilan pun menjadi berubah yang sebelum pandemi dilakukan secara luring kemudian saat pandemi menjadi daring, hal ini harus dilakukan sebab peradilan memiliki asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang termuat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4). Asas ini kemudian membuat inovasi bagi peradilan untuk membuat persidangan secara luring agar penyelesaian perkara di pengadilan dapat berjalan secara efektif. Lalu, bagaimana kendala pelaksanaan dan solusi dalam Rangka Mendukung E-Court di Indonesia?

Untuk memahami lebih dalam terlebih dahulu kita mengetahui atas dasar hukum atau aturan apa E-Court dapat terbentuk dan pengertian E-Court. Terbentuknya E-Court sudah lama dicanangkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara secara Elektronik di Pengadilan kemudian berkembang menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pekara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan terakhir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elekteronik.

Pengertian E-Court menurut Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Akan tetapi pelaksanaan E-Court terdapat kendala diantaranya, yaitu: (1) Besarnya pembiayaan teknologi dalam menunjang E-Court (2) Permasalahan data terkait privasi, keamanan, serta kerahasiaan; (3) Adanya penolakan dari golongan advokat yang tidak seluruh advokat memahami penggunaan e-court. Solusi untuk permasalahan (1) Pemerintah dapat melakukan diskusi dengan pejabat terkait mengenai pendanaan teknologi dalam rangka mendukung E-Court serta melakukan analisis terkait teknologi agar dana yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan sehingga anggaran dan teknologi E-Court dapat digunakan dengan efektif dan efisien; solusi permasalahan (2) terkait dengan data sangat berkaitan erat dengan permasalahan (1) bagaimana teknologi yang digunakan pemerintah dalam E-Court agar lancar saat digunakan serta keamanan data dapat terjaga; solusi permasalahan (3) pemerintah membuat buku panduan terkait penggunaan E-Court agar kiranya advokat yang tidak memahami E-Court dapat memahaminya Kiranya judul yang diangkat ini dapat membuka pemahaman kita bersama mengenai E-Court dan kendala pelaksanaan E-Court.

Website :

http://www.pta-palangkaraya.go.id/berita/berita-pengadilan-agama/buntok/846-selayang-pandang-mengenai-inovasi-e-court-dari-mahkamah-agung-republik-indonesia

https://kumparan.com/william-khoswan/penerapan-e-court-di-indonesia-1vK26xIVHKR

Profil Penulis:

Yulius Parlindungan merupakan mahasiswa semester II Fakultas Hukum Universitas Lampung yang saat ini tercatat aktif sebagai anggota muda UKM-F PSBH FH UNILA.

Tinggalkan Balasan