Larangan Mudik Di Masa Pandemi Covid-19, Membuat Kejahatan Meningkat?

0
33

Seiring dengan menyebarnya wabah Covid-19 ke hampir setiap negara di dunia hingga 18 Mei 2021 lebih dari 164.265.954 kasus dan mengakibatkan lebih dari 3.400.000 orang meninggal dunia dan 133.960.970 telah sembuh Wabah Covid-19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai Pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 maret 2020.

Covid-19 diduga menyebar melalui orang yang telah terkontaminasi virus corona. Dan virus corona ini akan mudah menyebar melalui percikan pernafasan atau tetesan kecil dari hidung dan mulut yang dihasilkan pada saat batuk atau bersin.

Kebijakan pemerintah melalui Satgas Penaganan Covid-19 yang bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Porli membuat kebijakan Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 12 hari pada tanggal 6 – 17 Mei 2021 yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021. Melalui surat edaran tersebut, pemerintah melarang masyarakat melakukan kegiatan mudik demi melindungi dari penularan virus Covid-19.

Larangan ini diberlakukan untuk semua moda transportasi yang ada kecuali kepentingan non mudik berupa layanan distribusi logistik, perjalanan dinas, kunjungan sakit/duka, dan pelayanan ibu hamil. Kepentingan nonmudik ini harus dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat dan surat bebas Covid-19.

Pelarangan mudik harus dikaji lebih lanjut karena akan meberikan dampak yang timbul seiiring berlangsungnya larangan mudik. Dengan adanya peraturan larangan mudik akibat Covid-19 tidak dipungkiri dapat membuat kegagalan sistem transportasi. Kegagalan sistem transportasi akan mengganggu perkembangan suatu wilayah/kota, mempengaruhi efisiensi ekonomi perkotaan, bahkan kerugian lainnya juga berakibat pada masalah sosial, kemiskinan, dan kecemburuan sosial.

Ilustrasi diambil dari katadata.co.id

Dengan begitu banyak perusahaan transportasi yang akan mem-PHK karyawannya dikarenakan tidak adanya pemasukan selama pelarangan mudik. Pemberhentian karyawan atau PHK memerlukan dana yang cukup besar, diantaranya membayar dana pensiun atau pesangon karyawan dan untuk membayar tunjangan-tunjangan lainnya, banyak perusahaan yang melakukan PHK kepada karyawannya tidak memberikan pesangon kepada karyawannya dengan alasan perusahaan tersebut tidak mempunyai dana dan perusahaan hampir gulung tikar. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada Bab IV tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 156 ayat (1) berbunyi “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan mebayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.

Mengenai sanksinya diatur dalam Pasal 185 ayat (1) berbunyi “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.”

Masalah ketenagakerjaan tidak hanya hubungan antara para tenaga kerja dengan pengusaha, tetapi secara luas juga mencakup persoalan sistem ekonomi dari sebuah negara.

Selain itu larangan mudik ini akan berpotensi membuat masyarakat tidak patuh dan nekat untuk melakukan mudik, bahkan bisa saja terjadinya potensi kejahatan dan pelanggaran dikarenakan pelarangan mudik akan membuat sekelompok masyarakat yang bekerja dibidang retail, transportasi, restoran dan hotel serta pedagang asongan berhenti beroperasi dan berdampak pada perekonomian  yang akan menurun signifikan.

Hal ini dibuktikan oleh Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan dalam situasi normal pertumbuhan uang beredar saat mudik Lebaran bisa meningkat lebih dari 10% dari biasanya atau bisa mencapai Rp. 10 triliun. Mudik Lebaran biasanya berkontribusi setidaknya 25% lebih terhadap total PDB atau ekonomi nasional.

Menurut penulis dengan adanya larangan mudik, maka peputaran uang akan berkurang dan dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Perlu kita ketahui peningkatan jumlah kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk.

Ilustrasi dari news.detik.com

Data Kepolisian RI menunjukkan, tingkat kriminalitas meningkat pada bulan juni 2020 sebesar 38,45 persen. Pada pekan ke-23 sebanyak 4.244 kasus dan ke-24 sebanyak 5.876 kasus. Kenaikan tertinggi terjadi pada kasus perjudian, pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan pemberatan.

Pada bulan januari 2021 terjadi kenaikan sebesar 7,56 persen, pada pekan ke-3 sebanyak 4.878 kasus dan ke-4 sebanyak 5.247 kasus. Kenaikan tertinggi terjadi pada kasus penyalahgunaan narkotika, pencurian berat, pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan.

Perlu kita ketahui bahwa setiap tahunnya menjelang Lebaran Idul Fitri, kejahatan pencurian dengan pemberatan (363 KUHP) terus mendominasi, diikuti  pencurian dengan kekerasan (365 KUHP), pencurian kendaraan bermotor (362 KUHP) dan penganiyaan berat (354 KUHP).

Hal tersebut menandakan efek dari pandemi covid-19 dapat meningkatkan kejahatan di Indonesia. Dengan adanya pelarangan mudik perilaku masyarakat yang secara alami tidak memiliki rasa puas akan suatu hal dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mampu mendorong berbuat segala cara untuk memenuhinya, dengan begitu masyarakat akan terkena dampaknya dan berpotensi meningkatkan angka kejahatan karena tidak adanya pekerjaan yang pasti.

Philippe de Seynes mengatakan, kejahatan telah dianggap mempunyai ukuran-ukuran baru, tidak lagi dipandang sebagai suatu cacat kemasyarakatan (a cocial blemish). Sekarang kejahatan telah diakui sebagai suatu masalah socio politik, yang tidak hanya menuntut tindakan-tindakan yang bersifat teknis tetapi memerlukan tindakan luas yang disusun pada tingkatan politik yang tertinggi.

Disini pemerintah perlu membuat plan kebijakan yang memang dapat menguntungkan segala aspek, meski sangat sulit untuk diterapkan dan akan menimbulkan pro dan kontra antar masyarakat.

Pemerintah dapat membuat kebijakan berupa pemberian sembako atau THR kepada masyarakat yang terkena dampak dari larangan mudik ini. Yang terpenting sekarang kita harus bekerjasama untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, agar Kembali hidup normal dan kejahatan pun dapat berkurang.

Referensi:

Franita, Riska, “Analisa Pengangguran di Indonesia.” Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial), 2016

Tamin, B. Y. “Tingkat Kriminalitas di Indonesia dan Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana”, 2018

Romli Atmassasmita, “Teori dan kapita selekta Kriminologi” (Bandung 2010), hal. 3

Dian Andaka, “Dampak Pelarangan Mudik Akibat Pandemi Covid19 Terhadap Bisnis Angkutan Udara Di Indonesia”, Jurnal of Civil Engineering and Planning Vol.1, No.2, 2020

Aminah, Siti, “Transportasi Publik dan Aksebilitas Masyarakat Perkotaan.” Jurnal Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung 1142-1155, 2018

Website:

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617074741-12 514117/polri-sebut-kriminalitas-naik-3845-persen-jelang-new-normal

https://kabar24.bisnis.com/read/20210517/15/1394400/175-kasus-kejahatan-diungkap-selama-operasi-ketupat-2021.

Profil Penulis:

Ilham Nur Pratama, merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Di Universitas Lampung pada tahun 2019 dan Penulis sekarang menempuh di Semester IV, dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1912011181. Penulis pernah mengikuti berbagai Lomba Peradilan Semu yaitu NMCC Piala Franseda Atma Jaya Jakarta dan NACMCC Piala KPK 2020 Universitas Parahyangan.

Tinggalkan Balasan