Urgensi Pengaturan Prostitusi di Indonesia

0
11

Oleh: Dewi Indah Purnamasari

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, sudah semestinya seluruh tata kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia diatur oleh hukum beserta dengan norma-norma yang ada. Salah satu perwujudan dari norma hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seiring dengan perkembangan zaman, maka masalah penegakan hukum akan semakin bermunculan. Hal ini dikarenakan seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang berkembang pesat maka akan semakin memiliki pengaruh terhadap perubahan sosial budaya termasuk tindakan kejahatan.

Fenomena kejahatan merupakan masalah yang terus berkembang seiiring dengan moderenisasi. Jika ditinjau dari aspek sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat yang menimbulkan pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan di masyarakat diantaranya adalah; (1) Faktor ekonomi, (2) faktor pergaulan,  dan (3) faktor adanya kesempatan. Masalah praktek prostitusi atau pekerja seks komersial merupakan sebuah fenomena gejala sosial  yang  bertentangan dengan definisi sosiologi sebagai kejahatan karena gejala sosial tersebut merupakan sebuah perbuatan jahat yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan.

Menurut Edlund dan Korn (2002) menyebutkan bahwa prostitusi adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh wanita yang memiliki keterampilan rendah untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Sehingga, tak mengherankan jika praktek prostusi kian marak dikarenakan masalah ekonomi dan rendahnya pendidikan. Banyak mucikari yang memanfaatkan  faktor tersebut untuk dapat mempekerjakan perempuan agar menjadi pekerja seks komersial. Masalah maraknya praktik prostitusi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja namun juga disebabkan oleh adanya faktor kesempatan para pengguna jasa prostitusi yang belum diberi payung hukum. Menurut data Kementerian Kesehatan jumlah warga Indonesia yang menggunakan jasa seks berbayar pada tahun 2012 berjumlah sekitar 6,7 juta jiwa. Dengan demikian masalah prostitusi atau pekerja seks komersial masih menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia.

Sebenarnya pandangan bahwa praktek prostitusi sebagai kejahatan terhadap kesusilaan sebenarnya didukung oleh negara melalui muatan yang terkandung dalam  beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentan Informasi dan Transaksi Elektronik,  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Gambar diambil dari beritagar.id

Namun, peraturan-peraturan tersebut sebagian hanya dapat menjerat bagi mucikari saja dan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti pada tercermin pada pasal 296 KUHP dan 506 KUHP yang hanya memberikan jeratan kepada orang yang menyediakan layanan seks komersial secara illegal seperti mucikari dan tidak dapat menjerat pekerja maupun penggunanya. Lalu, Undang-undang ITE yang hanya dapat menjerat pelaku jika menyebarkan konten pornografi secara daring. Serta Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang hanya dapat menjerat mucikari yang mendapatkan keuntungan. Hingga saat ini belum ada satupun aturan khusus di Indonesia yang benar-benar secara tegas mengatur tentang prostitusi terlebih pengguna jasa prostitusi. Sehingga pertumbuhan tempat-tempat prostitusi terus bermunculan dengan dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena terus adanya permintaan dari para pengguna jasa prostitusi akibat tidak ada pengaturan hukum dan payung hukum yang dapat memberikan efek jera kepada pengguna. Sehingga,  perlu adanya pengaturan khusus menganai prostitusi di Indonesia.

Tentu saja pembaharuan hukum terkait dengan prostitusi ini diperlukan karena kegiatan ini memberikan begitu banya dampak negatif kepada masyarakat. Dengan adanya praktik pelacuran atau prostitusi maka dapat mendatangkan penyakit kelamin, HIV/ AIDS, menghancurkan ikatan perkawinan yang sah, dan dapat memicu kekerasan. Tentu saja hal ini membahayakan, merugikan keselamatan, keaamanan, kedamaian, kesehatan baik fisik maupun psikis serta kehidupan masyarakat. Terlebih, pelacuran sampai saat ini merupakan gejala sosial yang masih bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Melihat hal tersebut maka diperlukan sebuah  Undang-Undang mengenai prostitusi sebgai upaya pembaharuan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut sehingga dapat tercipta perlindungan serta keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Referensi:

Hardianto Djanggih, Nurul Qamar.”Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime).” Pandecta. Vol 13. No 1. 2018. Hlm 11.

Lucky Elza Aditya, “Urgensi Kriminalisasi Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.” Jurnal Hukum. 2016. Hlm 2.

Suhar Nanik, dkk. “Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme.” Wacana. Vol 15. No 4. 2012. Hlm 2.

Kania Mulia,dkk. “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia.” PAMPAS: Journal of Criminal. Vol 1. No 2. 2020. Hlm 25.

Islimia Ayu Anindia, R.B. Sularto. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 1. No. 1. Tahun 2019. Hlm 19.

Yolanda Islamy, Herman Katimin. “Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi. Vol 9. No 1. 2021. Hlm 78-79.

Profil Penulis:

Dewi indah Purnamasari merupakan mahasiswi semester VI Fakultas Hukum Universites Lampung yang saat ini tercatat aktif sebagai Pengurus Bidang Internasional Law UKM-F PSBH FH UNILA.

Tinggalkan Balasan