Posisi Indonesia Ditinjau Berdasarkan Aspek Negara Nachtwachterstaat vs Welvaarstaat

0
36

Oleh: Rodrikson Alpian Medlimo

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, muncul sebuah pertanyaan apakah realita atau kenyataan ini memang benar terjadi atau hanya menjadi objek semata? Berbicara soal hukum, erat kaitannya dengan kaidah atau aturan-aturan. Dalam konsep bernegara, negara hukum bukanlah sesuatu yang baru, dalam pembicaraan mengenai bagaimana negara dijalankan dan dikelola. Pada abad-19 muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip check and balances antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme.

Konstitusionalisme merupakan dasar dalam praktik tataran hukum yang ada pada sebuah negara, hal ini mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum, berkaitan dengan hal itu maka negara yang menganut hukum senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Menurut UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi (democratische rechstaat) dan sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan aturan hukum (constitutional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dalam paham negara hukum yang demikian itu, pada hakikatnya, hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin ‘the rule of Law, and not of Man’. Dalam kerangka ‘the rule of law’ itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of law), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (equality before the law), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuk praktiknya (due process of law).

Berkaitan dengan hal itu maka sebagai penganut sistem hukum Civil Law, Indonesia mengenal adanya pemisahan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya antara das sein dan das sollen. Oleh sebab itu dalam hukum positif (Ius Constitutum) esensi hukum yaitu mewujudkan kehidupan yang selaras dan harmonis. Namun, faktanya penegakan hukum di Indonesia masih kurang sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (equality before the law), hal ini dapat terlihat dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, ketimpangan hukum sering terjadi, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sebuah kalimat yang menggambarkan realita hukum yang terjadi di Indonesia saat ini. Saya ingin mengutip pernyataan dari Prof. Dr. Mahfud MD dalam tulisan disertasi yang dibuatnya, beliau mengatakan

“ Hukum seharusnhya menjadi panglima tertinggi namun pada praktiknya Politik adalah panglima tertinggi”,

maka tidak heran jika fungsi hukum sering disalahgunakan akibat kekuasaan politik yang dimiliki oleh segelintir orang.

Negara Hukum (rechtstaat), selalu berkorelasi dengan berbagai hal, misalnya agama, artinya penegakan hukum selain berlandaskan keadilan, maka seharusnya mengutamakan prinsip ketuhanan. Dalam mengambil keputusan, seorang penegak hukum harus menganut substansi agama, sehingga ketika melakukan olah seni hukum maka para penegak hukum selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keluhuran, serta nilai-nilai moral sesuai ajaran agama. Namun apakah kenyataannya memang demikian? Sungguh mengherankan jika kita melihat keputusan seorang hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap seseorang yang melakukan pencurian pisang dihukum dengan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan mereka yang melalukan tindak pidana korupsi. Dalam mengambil keputusan seharusnya hakim bisa menggunakan intuisi yang dimilikinya, hal ini senada dengan istilah “rechstvinding” (penemuan hukum). Dengan demikian maka seharusnya hakim bisa memutus suatu perkara dengan adil melihat berdasarkan tolak ukur (benchmark) yang diatur dalam Undang-Undang.

Gambar diambil dari Hukumonline.com

Penemuan hukum (rechstvinding) selalu memperhatikan seluruh elemen yang ada pada norma-norma hukum itu sendiri. Ditinjau dari aspek hukum pidana maka penemuan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim berkaitan dengan Asas “Ius Curia Novit”, yaitu seorang hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan belum ada hukum yang mengatur hal tersebut, di sisi lain hakim juga tidak boleh menghukum seseorang melakukan tindak pidana sebelum ada hukum yang mengatur perbuatan tersebut, hal ini dimaksud dengan Asas Legalitas. Oleh sebab itu setiap pengambilan keputusan dalam suatu perkara harus mempertimbangkan aspek-aspek lain di luar Undang-Undang. Dengan kata lain dalam hukum, tidak ada pendapat yang sepenuhnya benar ataupun tidak ada pendapat yang sepenuhnya salah.

Secara konseptual cita-cita negara hukum bangsa Indonesia sebenarnya tetap sama dari waktu ke waktu, hanya saja penjabarannya yang selalu berkembang secara dinamis dan aktif. Dengan demikian cita supremasi hukum dalam tataran implementasinya tetap mengandung empat tujuan yang meliputi; perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan ditambah dengan ketertiban dunia yang berdasar pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (sebagai bingkai politik luar negeri Indonesia). Hal ini sejalan dengan pendapat seorang “founding father”, Soepomo, yang mengatakan bahwa konsep negara hukum dilandasi oleh suatu Cita Negara Integralistik. Jikalau kita membicarakan tentang dasar sistem pemerintahan, maka sistem pemerintahan itu tergantung pada “Staatsidee” yang hendak kita pakai untuk pembangunan negara Indonesia.

Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan negara sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip “welvaarstaat”, yang merupakan kebalikan konsep dan prinsip dari “nachtwachternstaat” atau negara penjaga malam. Sebab ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Pemajuan kesejahteraan umum; Pencerdasan kehidupan bangsa; dan Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Merujuk pada pendapat Hamid S. Attamimi yang menyarikan pendapat Soepomo atas paham negara integralistik, menunjukkan bahwa konsep negara hukum yang diberlakukan di Indonesia harus sejalan dengan cita memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dengan kata lain bahwa hukum harus selalu menjunjung tinggi kemajemukan dan keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia. Jika hal tersebut dapat terwujud maka akan cukup mudah untuk melakukan penilaian apakah implementasi konsep negara hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum, yaitu dengan melihat kesejajaran praktiknya dengan ketercapaian integritas bangsa Indonesia. Dengan kata lain hal ini mengacu pada penyelanggaraan sistem pemerintahan yang ada dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantm dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4.

Dengan demikian, arah perwujudan konsep negara hukum Indonesia hendaknya mengupayakan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai keadilan, demokrasi, keterbukaan, fleksibilitas, dirajut dalam bingkai integritas bangsa, yang terwujud dalam praktik tataran hukum yang ada di Indonesia, sehingga terciptalah suatu kedaulatan hukum yang diharapkan oleh rakyat atau warga negara, bukan semata-mata hanya sebagai retorika atau  objek kehidupan saja, yang pada hakikatnya tidak memiliki nilai kegunaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sebuah konsep NKRI.

Sumber Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid 1 hlm 44-65. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI

Kusnardi, Moh, dkk. 1981. Pengantar Hukum Tata Negara. Jilid 4 hlm 41. Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sasongko, Wahyu. 2012. Mengenal Tata Hukum Indonesia. Lampung: Universitas Lampung.

 

Sumber Jurnal

Ridlwan, Zulkarnain. 2011. Praktik Penyelenggaraan Negara Ditinjau Berdasarkan Kehadiran Negara Sebagai Nachtwachterstaat Atau Welvaarstaat. Journal of Law Faculty Lampung University.

Profil Penulis

Rodrikson Alpian Medlimo merupakan mahasiswa semester II Fakultas Hukum Universitas Lampung yang saat ini aktif sebagai Anggota Muda UKM-F PSBH FH UNILA.

Tinggalkan Balasan