Vaksinasi, Hak atau Kewajiban?

0
44

Sejak awal januari hingga detik ini pun seluruh penduduk di dunia, masih berjuang melawan Pandemi Covid-19. Di Indonesia, upaya penerapan protokol kesehatan secara ketat dengan 3M (memakai masker, menjaga jarak dari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir) terus dilakukan.

Berdasarkan data yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada senin sore(18/1/2021), di Indonesia tercatat ada 9.086 kasus baru pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Data tersebut terhitung sejak pukul 12.00 WIB Minggu (17/1/2021) hingga pukul 12.00 WIB pada senin (18/1/2021).

Sehingga secara akumulatif ada 917.015 kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga saat ini. Adapun jumlah penambahan itu didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap 47.488 spesimen dalam 24 jam terakhir.

Penanganan pengendalian Covid-19 di
Indonesia pada bulan januari 2021 ini,
telah memasuki tahap penting yaitu kehadiran vaksin sebagai bagian dari
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

 

gambar diambil dari kompas.com

Tercatat tanggal 13 Januari 2021 kemarin, Presiden Jokowi menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntikkan vaksin Covid-19. Dan terus dilakukan secara masif, bertahap, dan gratis terhadap pejabat, tenaga Kesehatan, public, tokoh agama, dan lain-lain di beberapa Kabupaten/Kota.

Namun di sisi lain, kehadiran vaksin di Indonesia (walaupun masih dalam jumlah yang terbatas dan sudah diizinkan oleh BPOM), yang seharusnya disyukuri dan disambut dengan sukacita oleh masayarakat, malah ditolak oleh beberapa pihak yang mungkin tidak ingin negeri ini kembali normal dalam segala hal.

Hingga saat ini, vaksinasi Covid-19 telah menjadi topik hangat perbincangan berbagai kalangan. Konkretnya, mengenai vaksinasi Covid-19 ini apakah sebuah hak atau kewajiban?

Terkait dengan vaksinasi dalam kondisi seperti ini, seharusnya tidak perlu berpolemik soal “hak atau kewajiban” mengenai vaksinasi ini. Mengapa? karena Pandemi Covid-19 ini merupakan wabah yang berbahaya dan tingkat penularannya yang tinggi, dan pada dasarnya tidak ada manusia yang kebal terhadapnya. Yang menjadi pembeda ialah daya tahan tubuh setiap masing-masing orang, makanya ada orang yang tidak terlalu berdampak jika terkena, namun berpotensi menularkan ke siapa saja.

 

gambar diambil dari liputan6.com

Oleh karena itu, vaksinasi Covid-19 ini merupakan kewajiban bagi masyarakat. Dengan catatan bagi mereka yang memenuhi ketentuan medis dan persyaratan untuk divaksin. Sebab untuk menerima vaksin harus memenuhi sejumlah persyaratan (jadi tidak sembarangan orang bisa divaksin). Kalau memang seseorang tidak memenuhi ketentuan secara medis untuk divaksin,
maka hal itu tidak boleh dipaksakan. Sebab jika hasilnya nanti buruk, maka pemerintah (negara) pula yang disalahkan.

Namun, dalam perspektif hukum, hak dan kewajiban mengandung implikasi yang berbeda. Hak adalah sebuah pilihan yang bisa digunakan atau tidak digunakan, sedangkan kewajiban adalah sebuah keharusan yang mengandung sanksi jika tidak dilakukan.

Pada prinsipnya, setiap orang berhak untuk memilih pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak secara mandiri bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka vaksinasi Covid-19 adalah sebuah hak individu sebagai bagian pemilihan pelayanan kesehatannya sendiri.

Namun, Apabila dilihat dari aspek kewajiban masyarakat dalam membantu Negara mewujudkan derajat kesehatan masyarakat maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”. Pasal 9 ayat (2) menyebutkan “Kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya
meliputi upaya kesehatan perseorangan,
upaya kesehatan masyarakat dan
pembangun-an berwawasan kesehatan”.

Dengan demikian, Berdasarkan penjelasan
angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas, maka dalam kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 di dunia dan di Indonesia, vaksin merupakan salah satu cara untuk mencegah atau mengurangi penyebaran virus Covid-19. Maka daripada itu,
masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut membantu penyelenggaraan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

 

gambar diambil dari beritasatu.com

Sehingga, mengenai vaksinasi dapat
disimpulkan bahwa vaksinasi ini merupakan kewajiban demi terwujudnya keselamatan setiap warga Negara (kepentingan umum, bukan individu) agar terlindungi dari Covid-19. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.

Jadi, mari kita bersikap bijak untuk
mensukseskan vaksinasi Covid-19. Karena
dengan divaksinasi, kita bukan hanya
menyelamatkan diri sendiri tetapi juga
melindungi keselamatan orang lain juga.

Semoga vaksinasi ini juga kita harapkan
mampu menurunkan tingkat mutasi virus,
sehingga lambat laun pandemi COVID-19
akan bisa teratasi.

 

Referensi :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

https://nasional.kompas.com/read/2021
/01/18/16410981/update-18-januari-
9086-kasus-baru-covid-19-tersebar-di-32-
provinsi-dki?page=all

https://seword.com/umum/vaksinasi-
covid-19-adalah-kewajiban-mK9I6jX6qc

https://kumparan.com/marjono-
1591148869369739290/vaksinasi-hak-
atau-kewajiban-1v0D4Qdv90r/full

 

Profil Penulis :

Yohanes Chrisnayanto merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 3, yang saat ini aktif menjadi Anggota Muda UKMF-PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan