Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Keadaan Tertentu

0
81

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu memprihatinkan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Bahkan saat pandemi Covid-19 korupsi tetap dilakukan.

Penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

gambar diambil dari suara.com

Menteri Sosial yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi tersangka kasus korupsi sudah tentu sangat menyakiti masyarakat Indonesia. Seluruh pihak tentunya sangat menyesalkan masih terdapat pejabat yang mencuri uang Negara di saat seluruh masyarakat tengah berjuang melawan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Para pemimpin seharusnya fokus pada upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Ketika masyarakat sebagian besar kehilangan penghasilan dan membutuhkan pertolongan, mirisnya pemegang kekuasaan justru mencuri uang Negara dan memperkaya diri sendiri.

Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK pada Minggu (06/12) dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos). Penetapan tersangka Juliari merupakan perkembangan operasi tangkap tangan pada Sabtu (05/12) lalu terkait dugaan korupsi bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial.

Dalam konferensi pers, Ketua KPK, Firli Bahuri, menduga Juliari Peter Batubara (JPB) menerima Rp17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona. KPK menduga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi.

“KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi adalah AIM dan HS,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (06/12) dini hari.

Penangkapan sejumlah pejabat Kemensos dan pihak swasta ini juga memberi pesan sekaligus warning dari KPK kepada publik bahwa tindak pidana korupsi masih masif terjadi, tidak peduli kondisi musibah pandemi yang dihadapi negara. Bahkan tidak pandang bulu anggaran untuk penanggulangan Covid-19 juga dikorupsi.

Juliari menjadi menteri kedua pemerintahan Presiden Jokowi yang ditangkap karena kasus dugaan korupsi. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) non aktif Edhy Prabowo juga ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi izin ekspor benih.

Bagaimana ancaman pidana penyalahgunaan alokasi dana Covid-19?

gambar diambil dari radarcirebon.com

Akan ada ancaman apabila terjadi Penyalahgunaan dana jika dilakukan dalam keadaan bencana, seperti yang terjadi saat ini, dengan status darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional akibat wabah Covid-19. Ancaman pidana mati ini diatur UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengancam hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu.

Jika mereka tidak amanah, maka akan ada ancaman hukuman yang akan diberikan kepada oknum tersebut berupa ancaman hukuman mati, sesuai dengan UU tipikor pada pasal 2 ayat (1) dan (2).

Ayat (1) mengatur bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Ayat (2) menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Dalam penjelasannya frasa “keadaan tertentu” itu sebagai pemberatan hukuman jika korupsi dilakukan, diantaranya dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Dalam keadaan tertentu disini dijelaskan maksudnya adalah seperti bencana nasional, atau keadaan darurat.

Status wabah COVID-19 di Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
Ketua KPK Firli Bahuri pada Agustus lalu menuturkan, kondisi pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur ‘dalam keadaan tertentu’ sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

gambar diambil dari intaikasus.com

Namun keluarnya Perppu Nomor 1 tahun 2020 justru melemahkan penegakan hukum UU Tipikor dan perubahannya. Yang mana Perppu tersebut berisi tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi covid 19 pada pasal 27 ayat 1 pada perppu 1/2020 yang mana harus diperhatikan dalam pasal tersebut berbunyi:

“Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.”

Dan Pasal 27 Ayat (2) berbunyi: “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita pelaku tindak pidana korupsi dapat berlindung didalam pasal tersebut hal ini dikarenakan pasal tersebut kontaproduktif dengan UU tipikor serta perubahannya. Hal ini karenakan seolah-olah aparat tidak dapat melakukan Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi tersebut.

Yang paling membingungkan adalah apa substansi yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 1 tersebut adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini bukan merupakan kerugian negara. Hal ini merupakan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Saat ini masyarakat akan melihat apakah jaksa dan hakim berani mengambil keputusan terkait dengan tindak pidana korupsi ini, hukuman mati atau apabila jaksa dan hakim berani mengambil keputusan lebih tinggi dari pada yang selama ini dilakukan, yang mana selama ini kita tahu bahwa hukuman bagi para pelaku koruptor masih diangka yang rendah dan tidak berani mengambil keputusan berat, maka bisa disimpulkan kualitas tuntutan menjadi salah satu kunci pemberian hukuman bagi para pelaku tindak pidana.

“Selama ini raga koruptor terpenjara, tapi bisnis dan hidup sosialnya lancar jaya. Ada yang salah dalam sistem hukum kita, terutama bobot hukuman dan efek jera” Najwa Shihab

 

Referensi :

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ecf866fd71bd/pidana-mati-bagi-koruptor-dana-penanggulangan-covid-19

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360/

Profil Penulis :

Wanda Irawan merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 1, yang saat ini aktif menjadi Anggota Muda UKMF-PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan