Seperti yang kita ketahui bersama, Ketua The United Liberation Movement untuk West Papua (ULMWP) Benny Wenda secara tiba-tiba mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat dan mendeklarasikan diri berpisah dari Pemerintahan Indonesia, Selasa 1 Desember 2020.

Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ditandai dengan pengibaran Bendera Bintang Kejora dan mengangkat Benny Wenda Sebagai presiden sementara. Kemerdekaan tersebut dideklarasikan oleh Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) di tengah meningkatnya dugaan kekerasan yang terjadi di Papua Barat baru-baru ini dengan membentuk pemerintahan sementara yang baru.

Lantas apa sebenarnya United Liberation Movement untuk West Papua (ULMWP)?

Laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement pada 2015 lalu menyebutkan bahwa banyak kelompok pecahan OPM berbasis di luar negeri seperti di Pasifik, Eropa, hingga Amerika Serikat.

Organisasi-organisasi tersebut berupaya menghimpun dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua. Salah satu di antaranya adalah West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang didirikan di Vanuatu pada 2005 dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Sebby Sambom menyatakan, pihaknya tidak mengakui klaim dari Benny Wenda. ”Karena deklarasi itu diumumkan di wilayah negara asing yang tidak punya legitimasi mayoritas rakyat Papua, di luar wilayah hukum revolusi,” ujarnya melalui keterangan tertulis kemarin.

Apa sebenarnyaa Organisasi Papua Merdeka (OPM)?

gambar diambil dari merdeka.com

Organisasi Papua Merdeka atau yang lebih dikenal sebagai OPM adalah gerakan separatisme yang terjadi sejak tahun 1963. Pada tanggal 26 Juli 1965, dibawah pimpinan Permenas Ferry Awom, mantan anggota Batalyon Sukarelawan Papua (Papua Vrijwulinger Corps), terjadi pemberontakan untuk pertama kalinya di Manokwari. merupakan organisasi yang terdiri dari tiga elemen, yaitu: kelompok bersenjata, dengan tiap-tiap kelompok memegang kontrol wilayah yang berbeda; kelompok yang melakukan demonstrasi dan melakukan protes; serta kelompok kecil pemimpin yang memiliki basis di luar negeri (Institute for Policy of Conflict, 2015).

Dalam OPM terdapat dua fraksi utama yang dipimpin oleh Terianus Aronggear, dan Aser Demotekay. Fraksi yang didirikan oleh Aser Dmotekay berpusat di Jayapura serta memilih jalur kooperasi dalam perjuangannya. Aser meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada Papua sesuai dengan janji Kitab Injil dan janji leluhur. Sedangkan fraksi di bawah pimpinan Terianus Aronggear berpusat di Manokwari. Sedikit berbeda dari fraksi sebelumnya, fraksi ini menyusun perlawanan secara politik serta fisik terhadap pemerintah Indonesia.

Bagi Pemerintah Indonesia, OPM merupakan sebutan bagi setiap organisasi atau fraksi yang ada di Irian dan juga yang berbasis luar negeri yang memiliki tujuan yakni melepaskan Irian Jaya (Papua Barat) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pimpinan pro-Papua Barat.

Instrumen hukum internasional yang mengatur tentang kaum pemberontak dalam subjek hukum internasional adalah Konvensi Den Haag IV 1907, terkhusus Pasal 1, 2, 3 tentang syarat-syarat kaum pemberontak yang mendapat pengakuan internasional. Hal ini juga berkaitan dengan Geneva Convention 1949 (Konvensi Jenewa 1949) & Protocols Additional II to The Geneva Convention 1949 (Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949) tentang perang dan pemberontakan. Sehingga dewasa ini, subjek hukum internasional yang telah memiliki personalitas hukum dalam kancah hubungan internasional ialah Negara, Organisasi Internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, Individu dan Kaum Pemberontak.

Dalam perspektif subjek hukum internasional, OPM tidak termasuk sebagai subjek hukum internasional maupun sebagai kaum pemberontak yang mendapatkan pengakuan internasional, karena OPM tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai kaum pemberontak yang tertulis dalam Konvensi Den Haag IV 1907 dan Konvensi Jenewa 1949.

Apa yang melatarbelakangi pemberontakan OPM?

gambar diambil dari kompasiana.com

1. Ketidakpuasan akan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)

Keputusan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) ditetapkan secara sah dalam Resolusi PBB Nomor 2504, dengan menyebutkan bahwa adanya pemindahan kekuasaan Papua ke tangan Indonesia (Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea, 1996).

Masyarakat pro-Papua beranggapan bahwa pemungutan suara yang dilakukan tidak melibatkan rakyat Papua dan tidak menggambarkan kepentingan rakyat Papua. Sementara itu, Pemerintah Indonesia pada tahun 1969, dibawah kepemimpinan Soeharto, merujuk pada Perjanjian New York, memilih 1.026 orang untuk mewakili orang Papua dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera). Bagi masyarakat pro-Papua, keputusan tersebut dianggap sebagai sebuah kecurangan. Kesenjangan presepsi terkait integrasi Papua ke Indonesia menjadi salah satu pemicu timbul konflik separatism.

2. Berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat Papua

Keputusan pemerintah pusat yang dianggap merugikan rakyat Papua. Salah satunya adalah pemberlakuan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Tuduhan eksploitasi alam juga menjadi pemicu separatisme tetap melakukan pemberontakan. Ditandatanganinya kontrak kerjasama dengan perusahaan pertambangan Amerika Serikat, Freeport-McMoran selama kurang lebih 30 tahun, menimbulkan keyakinan bahwa kekayaan alam Papua akan dieksploitasi oleh pihak eksternal. Program transmigrasi oleh pemerintah juga dianggap merugikan mereka. Adanya program transmigrasi ini membuat wilayah Papua lebih didominasi oleh pihak-pihak yang bukan asli Papua. Kesenjangan ekonomi dan sosial semakin dirasakan oleh masyarakat Papua. Mereka merasa bahwa wilayah mereka memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, namun yang menikmati justru pihak luar, sedangkan masyarakat asli justru tidak dapat merasakannya.

Bagaimana solusi penyelesaian gerakan separatis OPM?

gambar diambil dari lampungmediaonline.com

Sejauh ini, belum pernah dilakukan dialog antara Pemerintah Indonesia dengan OPM. Padahal, pentingnya melakukan dialog antara TNI dengan OPM sudah menjadi wacana sejak era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun tidak pernah terlaksana sampai akhir kepemimpinannya. Begitupun di era Presiden Jokowi. Lewat TNI, sebenarnya diharapkan adanya dialog dengan OPM agar lebih mengerti keinginan OPM sebenarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Wiranto, pada tahun 2019 menegaskan bahwa dialog antara pemerintah dengan kelompok bersenjata OPM tidak mungkin untuk dilakukan. Pertama, karena kedudukan yang tidak sejajar antara kelompok bersenjata dengan pemerintah, karena di mata pemerintah, mereka adalah kelompok kriminal yang harus ditangkap atau diselesaikan. Kedua, akan ada keraguan dari pihak OPM apakah dalam dialog tersebut OPM dapat benar-benar mengutarakan keinginan mereka dan TNI akan menerimanya, ataukah dialog ini disokong oleh pemerintah pusat. Lalu yang ketiga, besar kecenderungan dari pihak OPM untuk tidak mau melakukan dialog, karena mereka selama ini dipandang sebagai musuh pemerintah, dan dapat dijebak atau ditangkap oleh Pemerintah Indonesia sewaktu-waktu atas tuduhan separatis.

 

gambar diambil dari alinea.id

Dialog harus dilakukan antara kedua aktor yang seimbang (horse-trading). Maka dalam kasus antara Pemerintah Indonesia dengan OPM, dialog yang dilakukan antara kedua pihak tersebut harus melakukan beberapa penyesuaian. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia merupakan pihak yang harus menyesuaikan posisinya dalam dialog tersebut. Pemerintah Indonesia dapat menurunkan level aktor yang melakukan dialog. Menurunkan level aktor yang dimaksud adalah mengurangi dari segi kuantitas dan atribut kemiliteran. Karena pemerintah pada umumnya melibatkan berbagai jajaran pemerintahan dan sifatnya sangat state-centric.

Dialog serupa pernah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam negosiasi untuk membebaskan Warga Negara Indonesia yang disandera Kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah Indonesia mengirimkan negosiator yang dapat berdiskusi dengan penyandera dan memanfaatkan bantuan aktor non-negara yang memiliki kedekatan dengan masyarakat di wilayah Filipina Selatan. Dalam kasus ini, Pemerintah Indonesia mengandalkan pihak yang sekiranya lebih dapat diterima oleh penyandera dengan juga mempertimbangkan komunikasi dan informasi yang dibutuhkan untuk bisa bernegosiasi dengan penyandera.

Cara tersebut dapat dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melakukan dialog dengan OPM dengan menurunkan aktor kelompok atau individu yang mewakili pemerintah namun di sisi lain juga ahli dalam bernegosiasi dan memiliki informasi yang cukup untuk bisa menyampaikan tuntutan Indonesia dan mendengar tuntutan dari OPM.

Selain mengubah aktor yang dilibatkan dalam berdialog, Pemerintah Indonesia juga harus menekankan pada hasil yang ingin dicapai. Dapat kita lihat usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah hanya berfokus pada pembangunan di Papua. Padahal aspek yang dilibatkan dalam upaya pemulihan keadaan di Papua tidak hanya sekadar pembangunan saja. Pemerintah seolah melupakan aspek-aspek lain seperti adanya kekerasan, diskriminasi dan bentuk kesenjangan lain.

 

Referensi :

Klik untuk mengakses 299656-internal-conflict-resolution-between-gov-c21aeee2.pdf

OPM Tolak Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat

 

Profil Penulis :

Wanda Irawan merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 1, yang saat ini aktif menjadi Anggota Muda UKMF-PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan