Pilkada serentak yang akan berlangsung tahun ini menimbulkan beragam problematika dikalangan masyarakat, selain dilaksanakan ditengah wabah Covid-19, pilkada 2020 juga dikaitkan akan adanya politik dinasti yang dilakukan oleh para pejabat pusat maupun pejabat daerah. Terbentuknya dinasti politik ini sudah tentu berawal dari lahirnya orang kuat produk pilkada, selanjutnya orang tersebut menyebarkan anggota keluarganya ke pos jabatan politik di legislatif dan birokrasi, serta pos-pos penting di sektor ekonomi dan masyarakat.

Mengapa politik dinasti terus menjadi fenomena saat pilkada?

gambar diambil dari terakota.id

Nagara Institute melakukan riset terbaru terkait fenomena politik dinasti saat pilkada. Hasilnya, sebanyak 124 calon kepala daerah (cakada) diketahui terpapar dinasti politik.
“Secara hasil disini terdapat 124 calon kepala daerah yang terafiliasi menjadi dinasti politik yang akan ikut berkompetisi di pilkada 2020 dengan rincian 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati, 20 calon walikota dan 8 calon wakil walikota, 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur”, Menurut peneliti Nagara Institute Febriansyah Ramadhan (12/10).
Beberapa calon kepala daerah yang maju dalam pilkada 2020 yang memiliki kerabat dekat pejabat antara lain :

Pilkada Kota Surakarta, Jawa Tengah              •Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa (8partai)                                                                    PDIP, Gerindra, NasDem, PAN, PSI, PKB dan PPP Gibran adalah Putra Presiden Jokowi, maju sebagai calon Wali Kota Solo

Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara
• Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman (8 partai)
PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, Hanura, PSI dan PPP Bobby adalah menantu Presiden Jokowi, maju sebagai Wali Kota Medan

Pilkada Tangerang Selatan, Banten
• Siti Nur Azizah-Rumahaben (3 partai)
PKS, Demokrat dan PKB. Siti Nur Azizah adalah putri Wapres Ma’ruf Amin, maju sebagai Wali Kota Tangsel

• Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (5 partai)
Gerindra, PDIP, PSI, PAN dan Hanura. Rahayu Saraswati adalah keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, majuu sebagai calon wakil wali kota Tangsel

Gambar diambil dari law-justice.co

Fenomena ini membangun opini publik bahwa politik dinasti semakin menjadi di dalam penyelenggaraan pilkada 2020. Apalagi tidak ada aturan yang melarangnya. Hal ini dikarnakan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 34/PUU-XII/2015.
Dalam aturan tersebut, menyebutkan bahwa syarat menjadi calon kepala daerah tak memiliki kepentingan dengan petahana, baik hubungan darah, ikatan perkawinan, dan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.
Karna menurut MK pembatalan Undang-Undang pasal 7 UU No 1 Tahun 2015 tentang pilkada ini lantaran setiap kandidat di pilkada yang memiliki hubungan dengan petahana seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut belum tentu akan melakukan politik dinasti.

Lantas bagaimana solusi terkait fenomena politik dinasti saat pilkada?

Gambar diambil dari harianbhirawa

Dalam rangka perbaikan sistem partai politik dalam merekrut kader partai di masa mendatang, Nagara Institute memberikan rekomendasi kepada para pejabat pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk segera merevisi UU Partai Politik. Khususnya mengenai kaderisasi partai politik yang mengharuskan seorang calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik telah berproses menjadi kader partai sekurang-kurangnya selama lima tahun.
Pemerintah diharapkan melakukan transparansi data diri calon kepala daerah kepada rakyat selama hal tersebut tidak melanggar hukum agar rakyat dapat cermat memilih calon pemimpin dan dapat merancang kembali Undang-Undang yang akan memutus politik dinasti ini.

 

Referensi :

https://republika.co.id/berita/qi2zha396/riset-124-cakada-pilkada-2020-terpapar-dinasti-politik

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/28/13551171/politik-dinasti-meningkat-tiap-pilkada-pengamat-ingatkan-bahayanya

Profil Penulis :

Wanda Irawan merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 1, yang saat ini aktif menjadi Anggota Muda UKMF-PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan