Persaingan Usaha Dalam Transaksi Akuisisi

0
62

Nama influencer Arief Muhammad belum lama ini ramai diperbincangkan di dunia maya. Pasalnya wajah Youtuber dengan jutaan subscibers itu terpampang jelas di baliho besar menggunakan kemeja putih dan peci hitam di sekitar kawasan Tangerang Selatan. Hal tersebut membuat warga dunia maya khususnya twitter “menggila”, dalam baliho tersebut bertuliskan ‘siap menjadi nomor 1’. Banyak orang menduga-duga bahwa Arief Muhammad akan mencalonkan diri pada pilkada mendatang. Namun sayangnya, hal tersebut segera di bantah dengan pengumuman bahwa kejadian itu hanya teknik marketing saja. Telah diresmikan pada bulan oktober lalu Arief Muhammad mengakuisisi Prepp Studio.
Peristiwa akuisisi ini lazim dilakukan pengusaha untuk mengembangkan perusahaan atau menyelamatkan perusahaan yang akan mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP 57/2010, pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Dalam bisnis terdapat 2 jenis persaingan usaha, yaitu persaingan usaha yang sehat dan persaingan usaha tidak sehat. Guna menghindari persaingan usaha tidak sehat, pemerintah mengantisipasinya dengan menghadirkan aturan terkait hal tersebut.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 PP 57/2010, pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan usaha tidak sehat (PUTS). Praktik Monopoli dan/atau Persaingan usaha tidak sehat (PUTS) terjadi jika badan usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan.

Dalam transaksi akuisisi terdapat salah satu proses yang paling penting yaitu Pemberitahuan (Notifikasi) atas penggabungan dan peleburan badan usaha serta pengambilalihan saham perusahaan yang dilakukan secara terbuka. Proses Notifikasi ini bertujuan guna menghindari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 5-6 PP 57/2010 dan Pasal 2 PER-KPPU 3/2019, Merger, Konsolidasi dan Akuisisi (MKA) yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis transaksi MKA. Jumlah tertentu terdiri atas: nilai aset Badan Usaha hasil MKA sebesar Rp2.5 triliun dan/atau nilai penjualan Badan Usaha hasil MKA sebesar Rp5 triliun. Bagi pelaku usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis berlaku jika nilai aset melebihi RP. 20 triliun.

Dalam proses notifikasi ini pun rentan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Pelanggaran yang terjadi dalam hal ini dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, hal ini tercantum dalam Pasal 5-6 PP 57/2010 yang menyatakan bahwa dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis, pelaku usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 1 Miliar untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25 miliar. Kewajiban ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi.

Sebelum melakukan transaksi akuisisi, pelaku usaha pun dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai Peraturan yang berlaku. Dalam PP 57/2010 pun dikatakan bahwa KPPU akan melakukan penilaian dan akan memberikan saran, bimbingan dan/atau pendapat tertulis dalam jangka waktu maksimal 90 hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir dan dokumen secara lengkap. Penilaian KPPU bukan merupakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana transaksi MKA yang akan dilakukan oleh pelaku usaha dan tidak melakukan penilaian setelah transaksi MKA tersebut berlaku efektif secara yuridis. Hasil dari penilaian dinyatakan dalam bentuk penetapan Notifikasi.

Dalam transaksi akuisisi ini, KPPU memegang peranan yang cukup penting dikarenakan sejak awal pelaku usaha hendak melakukan akuisisi segala data harus dilaporkan secara jujur dalam proses konsultasi dengan KPPU. Selain itu, KPPU pun menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 PER-KPPU 3/2019. Dengan terjalinnya transaksi akuisisi yang bersih membuat suatu perusahaan terhindar dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

sumber :
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Profil Penulis:

Rastra Ananda merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 5, yang saat ini aktif menjadi Pengurus Bidang Mootcourt UKMF-PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan