Pernah Dengar Tentang Menikah Beda Agama? Gimana Sih Hukumnya di Indonesia? Simak, Yuk!

0
68

Pernikahan merupakan salah satu goals yang diidamkan oleh setiap orang, menjalankan rumah tangga dengan segenap hati bersama orang yang dicintai selama sehidup semati. Pernikahan sewajarnya dilakukan sekali seumur hidup, mencari pasangan yang bersedia menerima setiap perbedaan yang dimiliki. Mulai dari ras, budaya, suku, bahasa, dan agama.

“Loh, agama?”

“Iya, agama. Kenapa?”

“Pernikahan di indonesia kan harus satu agama. Emangnya mungkin menikah beda agama dibolehkan? Kalau mungkin, gimana aturannya?”

“emmm…”

Mari kita bahas.

Agama sering kali menjadi suatu tembok penghalang dua insan dalam menjalin hubungan yang pada akhirnya berakhir kandas. Untuk mempersatukan perbedaan dikonteks ini sama sekali tidak mudah, karena harus mempertaruhkan antara hubungan dengan Tuhan dan keluarga. Cara yang paling sering ditempuh agar mencapai pernikahan keduanya adalah salah satunya harus pindah agama. Namun, harus siap dalam menerima konsekuensi pergolakan tekanan batin dan lingkungan sosial baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar yang menganggap pernikahan beda agama sama sekali tidak diperbolehkan dan sangat ditentang. Masyarakat menganggap bahwa hal ini melanggar peraturan yang dibuat oleh Tuhan.

Pasalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibuat berdasarkan Instruksi Presiden 1/1990 menjelaskan bahwa “Pernikahan dianggap tidak sah dan batal jika pasangan beda agama.” Tapi, di UU 1/1974 tentang Perkawinan tidak ada aturan eksplisit yang melarang pasangan beda agama untuk menikah.

Mengenai sahnya pernikahan adalah pernikahan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]:221). Selain itu juga, dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6:14-18).

Di Islam, penafsirannya bermacam-macam soal boleh atau tidaknya tentang menikah beda agama. Ada penafsiran ulama yang melarang mutlak pernikahan beda agama, ada yang memperbolehkan secara bersyarat yang membolehkan laki-laki islam menikahi perempuan dari golongan ahlul kitab (Nasrani, Yahudi), ada pula ulama yang menafsirkan bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan.

“tetap mau cari celah supaya bisa nikah beda agama ya?”

“betul..”

 

gambar diambil dari islamkafah.com

Nah, secara konstitusi sangat memungkinkan. Misalnya dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang isinya tidak ada pelarangan soal pernikahan beda agama, disitu hanya diatur soal bagaimana pernikahan dilaksanakan, yakni harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

Selain UU Perkawinan, dasar hukum soal perkawinan beda agama juga mengacu pada UU Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999. Disebutkan bahwa paling tidak, ada 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh dikurangi oleh siapapun. Diantaranya, soal memilih pasangan, menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Secara konstitusional, UU tersebut menjamin tidak ada halangan bagi pasangan beda agama menikah. Namun, bagian sulitnya adalah praktek dilapangan.

 

gambar diambil dari dara.co.id

Di Indonesia, terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KPS) terhadap masyarakat yang beragama Non Islam.

Berdasarkan Putusan MA No 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Kasus ini bermula dari pernikahan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki/Kristen). Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam , maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut.

Secara a contrario, maka KUA wajib melangsungkan perkawinannya, Karena perempuan yang beragama Nasrani tidak lagi menghiraukan statusnya yang beragama Nasrani. Oleh karena itu, melakukan penundukan hukum secara jelas kepada seluruh Hukum Islam yang terkait dengan perkawinan.
Dengan demikian, dari semula pasangan yang berbeda agama tidak perlu melakukan penyelundupan hukum dengan mengganti agama untuk sementara, namun bisa melangsungkan perkawinan tanpa berpindah agama.

 

Referensi :

Jurnal : Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara) oleh tim dibawah pimpinan Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl290/gimana-caranya/

https://www.google.com/amp/s/www.vice.com/id/article/wjpb4q/kata-siapa-di-indonesia-tak-bisa-menikah-beda-agama

https://mojok.co/rzp/ulasan/pojokan/kita-bisa-menikah-beda agama-di-indonesia-dan-itu-legal/

Profil Penulis :

Mita Nurfadilah merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 1, yang saat ini aktif menjadi Anggota Muda UKMF-PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan