BAGAIMANA JERAT PIDANA TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR?

1
124

Tindak Pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, maka dari itu kejahatan dapat mengancam setiap orang, baik itu orang dewasa maupun anak-anak.Tindak Pidana atau yang biasa dikenal dengan strafbaarfeit merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Apabila seseorang telah melakukan tindak pidana maka akan timbul akibatnya yaitu pertanggung jawaban pidananya. Pidana sendiri merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dewasa ini marak terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap anak dibawah umur lainnya yang dapat ia kendalikan baik itu secara fisik maupun secara psikis. Banyak hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak dibawah umur,seperti faktor lingkungan dan tempat tinggal,faktor pendidikan dan ekonomi,faktor teknologi,faktor kejiwaan dan lain sebagainya. Dalam hal ini anak yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas)tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengutip pendapat R.soesilo dalam karyanya yang bertajuk “KUHP Serta Komentar-komentarnya, perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya,cium-ciuman,meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya; termasuk pula persetubuhan namun diundang-undang disebutkan sendiri.
Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 sampai dengan Pasal 296.

Merujuk pada Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan:
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Yang mana selanjutnya pidana mengenai perbuatan tersebut tertuang dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

 

gambar diambil dari suara.com

Namun apabila dalam hal ini anak yang melakukan tindak pencabulan merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau sama dengan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, maka seorang anak yang melakukan tindak pidana pencabulan maka diupayakan penggulangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 agar dalam proses hukum hak-hak anak tetap terjaga dan terlindungi. Apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana pencabulan sudah mencapai 14 (empat belas) Tahun maka ia dapat diminta pertanggung jawaban pidananya namun apabila seorang anak itu sudah berusia diatas 12 (dua belas)Tahun namun belum berusia 14 (empat belas) Tahun maka ancaman pidananya adalah paling lama ½ dari pidana orang dewasa.

Berdasarkan UUD NRI 1945 bahwa ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa tidak dapat disamakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Pendekatan restorative justice harus dikedepankan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak:
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Hal tersebut dapat dilakukan melalui diversi yang tujuannya antara lain untuk menyelesaikan perkara anak diluar peradilan,menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,mencapai perdamaian antara anak dan korban,menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak,dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

Dalam hal penjatuhan pidana terhadap anak wajib memperhatikan hak-hak dan kebutuhannya sebagai seorang anak. Hakim harus mempertimbangkan bahwa Anak yang bermasalah atau berkonflik dengan hukum adalah ”seorang anak” dengan memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan.

 

gambar diambil dari hukumonline.com

Dalam hal tindak pencabulan yang dilakukan seorang anak maka tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggung jawab (sehat jasmani dan rohani) tertuang dalam Pasal 82 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Terkait juga mengenai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang ancamannya dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dipidana diatas 7(tujuh )tahun maka tidak dapat ditempuh jalur diversi.

Tentang Perlindungan Anak diversi tidak dapat diupayakan dikarenakan pidana penjara pada Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan pidana penjara paling lama 15(lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) maka dari itu sanksi terhadap pencabulan yang dilakukan oleh anak tidak ditempuh jalan diversi melainkan diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 82 ayat(1) Undang-Undang Perlindungan anak tanpa mengindahkan kesehatan mental anak serta hak-hak anak maupun asas the last resort dengan tujuan melindungi hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Jadi, kesimpulannya adalah tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP Pasal 287 – 296.
Namun apabila pelakunya masih dibawah umur, dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau sama dengan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, maka dapat dilakukan upaya penggulangan agar dalam proses hukum hak-hak anak tetap terjaga dan terlindungi”.

 

Referensi :

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2582/1938

https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/119/103

Klik untuk mengakses 135021-ID-penegakkan-hukum-terhadap-anak-yang-mela.pdf

Klik untuk mengakses 77625795.pdf

 

Profil Penulis :

Harum Amanda Ramadina merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 5, yang saat ini aktif menjadi Anggota Tetap UKMF-PSBH FH UNILA 2020.

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan