Apa ya Perbedaan Hukum Pidana Nasional Indonesia dengan Hukum Pidana Internasional?

0
85

 

Hukum pidana menurut pendapat Soedartoyang adalah hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.[1] Berlandaskan pengertian hukum pidana tersebut hukum pidana adalah hukum yang berbicara tentang suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu. Regulasi Indonesia mengatur perihal hukum pidana sepenuhnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Baik dalam hukum materiil maupun formil nya. Setelah memahami pengertian diatas dan mengetahui bahwasanya ada KUHP sebagai kiblat pengaturan hukum pidana Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia adalah hukum pidana yang dapat digunakan apabila individu melakukan tindakan-tindakan pidana yang tertuang dalam KUHP.[2]

Hal ini juga didukung dengan eksistensi Pasal 1 ayat (1) daripada KUHP itu sendiri yang mengemukakan bahwasanya suatu tindakan tidak dapat dihukum apabila tindakan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan atau secara umum sering disebut sebagai asas legalitas.[3] Kemudian setelah memahami secara singkat apa itu hukum pidana Indonesia. Selanjutnya bagaimana dengan hukum pidana internasional. Mesikpun diksi yang digunakan tidak jauh berbeda dan hanya ditambahkan dengan kata internasional dalam kalimatnya. Hal tersebut menjadi acuan dalam penggambaran pemahaman akan tetapi tidak sepenuhnya. Hukum pidana internasional seperti namanya adalah hukum pidana yang memiliki cakupan lebih luas daripada nasional.

Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang mengatur tentang tindakan-tindakan pidana internasional yang dilakukan oleh individu.[4] Produk hukum yang digunakan saat ini dalam hukum pidana internasional adalah Rome Statute of The International Criminal Court 1998. Dalam statuta tersebut berisikan bahasan materiil dan formil terkait dengan hukum pidana internasional. Tetapi dikarenakan sifat daripada hukum pidana internasional yang selalu berubah-ubah seiring kepentingan masyarakat internasional atas kebutuhan atas hukum. Statuta tersebut tidak bersifat selamanya dan dapat digantikan kedepannya.

Hukum pidana indonesia dan hukum pidana internasional memiliki perbedaan yang cukup signifikan selain dari cakupannya. Perbedaan yang menggambarkan perbedaan paling mendasar adalah subjek, objek, dan sumber hukum yang digunakan dalam pembuktiannya. Subjek hukum pidana Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam KUHP adalah seluruh masyarakat Indonesia yang ada di dalam yurisdiksi Indonesia. Hal ini menggambarkan dan memberikan kita khasanah pengertian dimana hukum pidana Indonesia hanya dapat dikenakan kepada individu yang berada di yurisdiksi negara Indonesia atau dapat dikatakan segala sesuatu yang berada dibawah kedaulatan negara Indonesia.[5]

Cakupan subjek hukum pidana indonesia sudah ditemukan dan selanjutnya bagaimana dengan objek hukum pidana Indonesia. Seperti yang sudah dituliskan diatas akan adanya asas legalitas maka hal itupun mempengaruhi objek hukum pidana Indonesia dimana hukum pidana Indonesia hanya dapat menerapkan peraturannya terhadap tindakan-tindakan pidana yang tercantum dalam KUHP. Kemudian selain subjek dan objek, perlu diketahui sumber hukum yang dapat digunakan dalam hal pembuktian daripada hukum pidana Indonesia. Jelas banyak peraturan diluar KUHP yang ikut mengatur tindakan pidana yang belum terakomodir oleh KUHP. Sebagai contoh singkat adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana kejahatan narkotika diatur dalamnya dan juga ada sanksi pemidanaan di dalamnya. Pada akhirnya sumber hukum pidana Indonesia tersebar di produk-produk hukum Indonesia yang mencantumkan sanksi pidana di dalamya.

gambar diambil dari materi4belajar.com

Hukum pidana Indonesia yang mengedepankan kedaulatan Indonesia dalam pengaturannya dan pelaksanaannya cukup menggambarkan cakupan hukum pidana Indonesia itu sendiri. Kemudian subjek, objek, dan sumber hukum daripada hukum pidana internasional memiliki perbedaan dari hukum pidana nasional. Subjek hukum pidana internasional adalah individu. Individu dalam hukum pidana internasional tidak terbatas oleh kedaulatan negara. Maksud dari tidak terbatas oleh kedaulatan negara adalah individu dari negara mana saja dapat dihukum dengan hukum pidana internasional selama tindakan pidana yang dilakukan adalah tindakan pidana internasional seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Rome Statute of The International Criminal Court 1998.[6]

Individu yang melakukan kejahatan serius dan menyebabkan terguncangnya masyarakat internasional dalam dampak yang diberikan oleh tindakannya adalah subjek hukum pidana internasional secara de facto.[7] Selanjutnya dalam menilai kejahatan serius yang dimaksud maka perlu dibahas objek hukum pidana internasional. Objek hukum pidana internasional adalah tindakan-tindakan kejahatan internasional. Tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam Pasal 5 Rome Statute of The International Criminal Criminal Court 1998. Tindakan-tindakan pidana internasional tersebut diantara lain kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.[8] Subjek dan objek yang disebutkan di atas diatur dalam Statute of The International Criminal Court 1998.

Namun apakah sumber hukum pidana internasional hanya sebatas itu saja. Sumber hukum pidana internasional tidak hanya terbatas pada statuta diatas akan tetapi lebih banyak tergantung dalam hal pembuktian yang dibutuhkan. Sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 38 ayat (1) Statute of The International Court of Justice menjelaskan bahwasanya sumber hukum dalam hukum internasional adalah perjanjian internasional, prinsip-prinsip hukum umum, hukum kebiasaan internasional, putusan-putusan hakim terdahulu, pendapat ahli, dan resolusi organisasi internasional.[9] Hukum pidana internasional pun menggunakan sumber-sumber hukum tersebut dalam menerapkan peraturannya. Hukum pidana internasional dan hukum internasional selalu berhubungan maka dari itu sumber-sumber hukum pun akan bertautan satu dengan yang lain.[10]

Kesimpulan yang dapat ditarik daripada penjelasan yang mengemukakan perbedaan secara umum diantara keduanya adalah hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang menggunakan kaidah-kaidah internasional dalam hal pelaksanaan fungsinya sebagai hukum dan hukum pidana Indonesia adalah hukum pidana yang menggunakan kaidah-kaidah nasional berdasarkan kedaulatan negara dalam pelaksanaan fungsinya sebagai hukum.

 

Sumber :

Buku

Darryl Robinson, Cryer, Robert, and  Sergey Vasiliev. An introduction to international criminal law and procedure. Cambridge University Press, 2019.

Ilyas, Amir, ASAS-ASAS HUKUM PIDANA “MEMAHAMI TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PUDANA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. (2005).

M.Cherif, Bassiouni. Introduction to international criminal law. Brill Nijhoff, 2013.

Triffterer, O and  Ambos. K. Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, (2016), C.H. BECK-HART-Nomos.

 

Jurnal

Situngkir, Danel Aditia. “Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 4.2 (2018).

 

Regulasi Hukum Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

 

Regulasi Hukum Internasional

Statute of The International Court of Justice

Statute of The International Criminal Court 1998

 

Profil Penulis :

Charlie Alhady, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 7, yang saat ini menjadi Pengurus UKM-F PSBH FH UNILA 2020.

 

Tinggalkan Balasan