Problematika Causa Halal Sebagai Syarat Sah Perjanjian

0
109

Dalam keadaan bermasyarakat manusia akan selalu berhubungan dan berinteraksi satu dengan yang lainnya dikarenakan manusia adalah mahluk sosial. Dalam menjalankan interaksinya kerap kali berhubungan dengan suatu perikatan yang melibatkan perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pergaulan hidup antar manusia tidak dapat dipisahkan dari pola dan mekanisme-mekanisme tertentu yang tumbuh dan berkembang, disepakati dan ditetapkan sebagai pedoman hidup masyarakat. Semakin kompleks suatu masyarakat, semakin kompleks pula hal-hal yang mesti diatur dan disepakati untuk menjaga keseimbangan hidup antarwarga masyarakat.

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Van Dunne mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

 

gambar diambil dari hukumcorner.com

Indonesia dengan masyarakat yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan budaya yang berbeda memiliki tingkat pemahaman yang tentunya berbeda pula mengenai perjanjian. Kebanyakan dari mereka masih kurang paham mengenai value atau nilai dari setiap perjanjian yang mereka buat. Mereka tidak mengerti urgensi dari perjanjian tertulis, bahkan tidak sedikit dari mereka yang membuat perjanjian secara Cuma-Cuma hanya dengan lisan mereka yang tentunya memiliki kekuatan hukum yang berbeda dengan perjanjian tertulis. Dimana perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris atau pejabat pemerintahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan perjanjian yang mereka buat dengan lisan mereka.

Disisi lain banyak pula banyak pula masyarakat yang melakukan perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata. Keadaan inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan hal-hal yang akan merugikan pihak lain yang tidak bergitu mengerti tentang perjanjian atau kontrak sedang mereka buat.

 

gambar diambil dari inanews.co.id

Tujuan dari adanya hukum perjanjian diharapkan dapat meningkatkan kepastian, keadilan, dan prediktabilitas dan pada saat yang bersamaan menjadi alat bagi para pihak untuk mengelola risiko. Karena besarnya harapan atau tujuan yang ingin dicapai melalui adanya perjanjian tersebut, maka segala hal yang mendukung berjalannya suatu perjanjian harus diperhatikan secara cermat dan dipersiapkan secara matang dari segi syarat yang menentukan keabsahan perjanjian. Sebagaimana telah disebutkan di dalam ketentuan pasal 1338(1) KUH Perdata bahwa seketika perjanjian telah memenuhi syarat bagi keabsahan kontrak, maka kontrak demikian berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:
1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. dan Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Namun pada kesempatan ini penulis akan lebih berfokus ke syarat yang ke empat yaitu kausa halal.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Contohnya melakukan perjanjian jual beli barang haram (Narkotika), atau perjanjian perdagangan manusia dsb. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian/kontrak.

Kata kausa diterjemahkan dari kata oorzaak (Belanda) atau causa (Latin) mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.

Misalnya dalam perjajian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika pembeli melakukan pembelian pisau untuk membunuh orang dengan pisaunya, disini tidak ada kausa hukum yang halal.

Contoh lain adalah seorang psk yang menghendaki uang kemudian menjual diri atau menjajakan dirinya untuk menjadi pemuas nafsu, kemudian ada pihak lain yang menghendaki pemuasan nafsu kemudian membayar jasa psk tersebut maka hal tersebut tidak memenuhi kausa halal, apabila terjadi sesuatu dikemudian hari psk tersebut tidak dapat menuntut hak kepada pamakai jasanya dikarenan prostitusi dilarang dan tidak dibenarkan oleh hukum. Padahal seringkali psk mendapat kekerasan atau bahkan tidak mendapatkan bayaran dari pemakai jasanya, namun ia secara hukum tidak berhak untuk mendapatkan haknya dikarenakan dirinya tidak terikat perjanjian yang sah.

Hal demikian pula ditemukan dalam kasus narkotika dimana biasanya perempuan menjadi sasaran empuk bagi para pengedar narkoba atau pihak terkait untuk mendapat keuntungan, mereka biasanya akan berkedok sebagai orang yang menawarkan pekerjaan namun pada akhirnya perempuan-perempuan ini akan diperkerjakan sebagai pengedar narkoba sekaligus pekerja prostitusi. Ketika tertangkap dengan barang bukti narkotika perempuan-perempuan ini pada akhirnya akan tetap dihukum sebagai pengedar dan dikenai hukuman. Khusus mengenai kasus narkotika ini Profesor Sulistyowati Irianto, guru besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas mengungkapkan kegelisahannya mengenai situasi ini, ia berdapat bahwa terdapat kesamaan pola yang menyebabkan perempuan terjebak dalam pengedaran narkoba, ia menggap harusnya hakim mempunyai keputusan yang bijak dalam menangani kasus yang berkaitan dengan perempuan dengan menerapkan feminist jurisprudence.

 

gambar diambil dari coldeja.com

Keberadaan kausa halal menjadi hal yang sangatlah penting di dalam suatu perjanjian akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu syarat kausa halal ini justru menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh haknya, keterbatasan pemahaman dan kesadaran yang menjadi masalah bagi seseorang yang hidup di negara berkembang tentunya sedikit banyak berpengaruh.

 

Referensi:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek)

(Lukman Santoso Az, Hukum Perikatan; Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama, dan Bisnis)

Lestari, Wahyu & Santoso Az, Lukman. (2017). Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. Al-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam. 2. 1-16. 10.29240/jhi.v2i1.152.)

https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html

https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/prof-sulistyowati-iriantoa-hukum-berperspektif-feminis-dibutuhkan-pada-kasus-perempuan-yang-terjerat-peredaran-narkotika

 

Profil Penulis :

Muhammad Jalal Hafidz Aminullah merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 5, yang saat ini menjadi Anggota Muda UKMF-PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan