Pilkada Ditengah Pandemi, Mengapa Dipaksakan?

0
123

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol dan perseorangan
Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada adalah

• Undang-Undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintahan Daerah.
• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
• PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005.

 

gambar diambil dari katadata.co.id

Pilkada Indonesia yang dijadwalkan pada tanggal 9 Desember 2020 ditengah situasi pandemi menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Sebenarnya sudah banyak Negara yang melaksanakan Pemilihan Umum ditengah pandemi saat ini, diantaranya adalah Jerman, Prancis, dan Korea Selatan, adapun Negara yang menunda Pemilihan Umum di tahun depan antara lain Paraguay, Inggris, dan Kanada.

 

gambar diambil dari wartakota.tribunnews.com

Lantas mengapa banyak pihak yang ingin Pilkada Indonesia ditunda?
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berpendapat, adanya pandemi saat ini seharusnya menjadi prioritas kebijakan Negara dan pemerintah dalam pengentasan krisis kesehatan daripada memaksakan pilkada, pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran pilkada untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Pendapat yang hampir sama juga dikatakan oleh Ketua Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi, dalam dialog Pilkada di tengah Pandemi bertempat di Pers Room.

Ada beberapa alasan penolakan Pilkada ditengah Pandemi:

Pertama, kasus positif Covid 19 terus meningkat setiap harinya, apabila pilkada terus dipaksakan, bukan tidak mungkin kasus positif korona di Indonesia akan terus meningkat dan tidak terkendali.

Kedua, daerah kewalahan dalam menangani covid 19 sementara anggaran Pilkada sangat memberatkan dan sangat besar yaitu RP 9,9 triliun (NPHD) dan penambahan anggaran pilkada dengan protocol covid 19 sebesar 4,7 triliun
Ketiga, kesehatan masyarakat lebih utama, jangan sampai Pilkada Desember 2020 ini lebih menguntungkan 270 orang yang maju dalam kontestasi pilkada dibandingkan dengan nilai manfaat bagi 105 juta lebih pemilih.

 

gambar diambil dari kabar24.bisnis.com

Mengapa pilkada serentak 2020 harus tetap dilaksanakan?
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 tidak akan ditunda. Menurutnya, Pejabat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, tidak bisa mengambil kebijakan strategis yang diperlukan dalam penanganan covid 19.
“Pemerintah tidak ingin terjadi kekosongan pemimpin yang hanya dilakukan oleh Plt sampai 200-an daerah dalam waktu bersamaan, karena Plt tidak boleh ambil kebijakan strategis,” ujar Mahfud saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020 secara virtual, Selasa (22/9).

Argumentasi utama tentu saja soal menjaga kesinambungan demokrasi. Dalam sistem presidensial, termasuk pada pemerintahan lokal, secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip fix term alias telah ditetapkan masa jabatannya.

 

Referensi:

https://seputarilmu.com/2020/10/pilkada-adalah.html

https://republika.co.id

https://aceh.tribunnews.com/2020/08/24/lima-alasan-komite-i-dpd-ri-menolak-pilkada-serentak-desember-2020-ini-rinciannya

 

Profil Penulis :

Wanda Irawan merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 1, yang saat ini menjadi Anggota Muda UKMF-PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan