Virus Meningkat, Kriminalitas Membludak

0
46

Pandemi yang semakin hari semakin terlihat eksistensinya. Memperlihatkan grafik kenaikan masyarakat yang terpapar virus Covid-19. Menjadikan kita semakin terbiasa hidup berdampingan dengan virus. Dampak yang dirasakan masyarakat yang kian hari kian membuat sengsara, justru membuat kita menjadi pembangkang yang seolah-olah merasa terkekang. Kebijakan PSBB yang digalakkan oleh pemerintah membatasi gerak masyarakat untuk bekerja. Hal itu sangat berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Secara tidak langsung, hal ini menimbulkan bencana baru berupa maraknya kriminalitas yang terjadi akibat terdesaknya keadaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, pandemi ini menjadi masa krisis ekonomi. Bahkan, bukan hanya pelaku kejahatan jalanan saja yang meningkat, tetapi kejahatan di dunia maya pun mengalami peningkatan. Gaya hidup masyarakat yang beralih menjadi serba online, menjadikan pelaku kejahatan pun ikut beralih melakukan kejahatan melalui platform berbasis internet.

Menurut Aristoteles, penyebab adanya kejahatan adalah kemiskinan. Sebagian orang melakukan kejahatan bukan untuk hidup tapi untuk kemewahan. Semakin rendah ekonomi seseorang, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut melakukan kejahatan. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan terjadi peningkatan kriminalitas sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi. Berdasarkan data statistik yang dicatat Polri, pada minggu ke- 19 dan ke-20 pandemi kejahatan mengalami kenaikan sebesar 7,04 persen. Pada minggu ke-19 tercatat 3.481 kasus, kemudian dipekan ke-20 mengalami kenaikan menjadi 3.726 kasus. Pada minggu ke-23 dan ke-24 mengalami peningkatan lagi sebesar 38,45 persen atau sebanyak 1.632 kasus. Beberapa rincian kasus kejahatan yang marak dilakukan, antara lain kasus pencurian dengan pemberatan, pada minggu ke-23 sebanyak 411 kasus dan minggu ke-24 sebanyak 693 kasus. Lalu, kasus kejahatan terbanyak kedua yaitu kasus penggelapan yang mengalami kenaikan sebesar 126 kasus. Kasus ketiga yaitu narkoba yang mengalami kenaikan sebesar 14.48 persen atau 94 kasus. Kasus keempat yakni perjudian yang mengalami kenaikan sebesar 52 kasus. Kelima, kasus pencurian motor yang mengalami kenaikan sebesar 98,25 persen atau 112 kasus. Terakhir, kasus kejahatan dunia maya sebanyak 370 kasus.

Adanya program asimilasi narapidana disinyalir menjadi salah satu penyebab merebaknya tindak kriminal. Merujuk pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 dan Kepmenkumham Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dikatakan bahwa narapidana tidak serta merta dibebaskan, melainkan dirumahkan. Direktur pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Kementerian Hukum dan HAM, Junaedi menegaskan
bahwa asimilasi itu artinya dikeluarkan dengan status masih narapidana, jika narapidana tersebut kembali melakukan kejahatan, maka narapidana yang bersangkutan dapat dimasukkan kembali ke dalam Lapas/Rutan.

 

Namun, pembebasan narapidana yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran Covid-19, justru beresiko menjadikan para mantan narapidana untuk mengulangi tindakan kriminalnya. Padahal, dikatakan bahwa narapidana yang dirumahkan tetap berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan serta peran dari Kepala Desa, RT, dan RW setempat untuk melakukan pengawasan ketat dan pembinaan. Artinya, pengawasan tersebut masih kurang terorganisir dan masih perlu pembenahan terkait hal tersebut. Ada beberapa kemungkinan yang membuat mereka kembali melakukan kejahatan, antara lain tidak adanya efek jera karena hukuman pada dasarnya membuat para pelaku kejahatan mengalami pengucilan, artinya hanya bersifat represif bukan restitutif. Lalu, tidak memiliki pekerjaan dan tabungan saat bebasnya narapidana dari penjara, sehingga tidak ada biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Gambar diambil dari fordlawokc.com

Terakhir, adanya bawaan atau sifat yang telah melekat untuk melakukan kejahatan di dalam diri narapidana yang memang sukar dihilangkan. Data Kemenkumham mencatat telah ada 42 orang napi yang dibebaskan kembali melakukan kejahatan dan akhirnya ditahan kembali. Contoh kasusnya, penjambretan yang dilakukan oleh dua laki-laki bernama M. Bahri warga Gundih, Surabaya dan Yayan warga Margorukun. Saat dikonfirmasi ternyata mereka adalah seorang residivis yang baru saja mendapat program asimilasi dari pemerintah. Akhirnya mereka pun ditahan kembali dan kemungkinan dapat dikenakan hukuman yang lebih berat.

Selain itu, banyaknya pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kriminalitas. Karena habisnya tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membuat para pekerja tersebut mencari jalan pintas yang bertentangan dengan hukum untuk mendapatkan uang. Imbasnya adalah maraknya kejahatan jalanan mulai dari penjambretan, perampokan, hingga pencurian motor. Saat ini sedang heboh banyaknya kasus perampokan minimarket. Minimarket sebagai tempat persediaan bahan pangan dan peredaran uang tunai rentan menjadi target perampokan.
Bahkan pelaku perampokan tak segan-segan melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku memanfaatkan situasi dimana saat semua orang sedang fokus terhadap penanganan Covid-19. Karena semua orang berada di rumah saja, maka pelaku kejahatan menggeser targetnya. Bukan lagi ke perumahan elit, melainkan ke pertokoan yang mana sepi pengunjung.

Biasanya pelaku melakukan modus dengan pura-pura membeli barang. Setidaknya
perampokan tersebut dilancarkan oleh dua orang, satu orang masuk ke toko dan satu orang menunggu di luar dengan kendaraannya agar saat pelaku yang satunya sudah berhasil membawa barang-barang curian, mereka dapat langsung melarikan diri dengan kendaraan tersebut. Berkaitan dengan kejahatan di dunia maya akibat berpindahnya aktifitas masyarakat ke situs online seperti bekerja, belanja, dan sekolah, menjadi peluang bagi para pelaku kejahatan di dunia maya untuk melakukan peretasan.

Para pelaku kejahatan tersebut biasanya melakukan pembobolan server sebuah situs web dan mengubah konten dengan gambar dan teks pilihan mereka sendiri. Contohnya saja pada situs belanja online, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pemilik situs, mulai dari hilangnya kepercayaan konsumen dan akhirnya tidak mandapatkan pemasukan. Target para peretas biasanya perusahaan besar dan situs milik pemerintah yang jumlah rata-rata perharinya meningkat dari 17,75 persen di bulan Februari menjadi 21,6 persen di bulan April.

Jelas sekali, bahwa masih kurangnya pemantauan dan langkah-langkah antisipasi oleh aparat penegak hukum. Polri seharusnya mengambil langkah tegas untuk menanggulangi pelaku kejahatan. Perlunya patroli rutin sebagai langkah pengamanan untuk memberantas pelaku kejahatan, khususnya pelaku kejahatan jalanan. Polri dapat menggandeng Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan teorganisir terhadap narapidana yang bebas akibat program asimilasi. Polri juga perlu menindaklanjuti kejahatan di dunia maya berupa serangan cyber dengan tegas. Semuanya harus ditangkap dan diadili sesuai undang-undang. Karena aksi peretasan ini tak hanya mengancam demokrasi, tapi juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya penyuluhan mengenai pandemi Covid-19 dan cara menjaga keamanan dapat menjadi salah satu langkah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih mematuhi protokol kesehatan dan menjaga keamanan di tengah PSBB ini karena keadaan yang sepi menjadi keuntungan tersendiri bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

Masyarakat juga dapat membuat langkah antisipasi seperti melakukan ronda keliling untuk menjaga keamanan kampung dari tindak kejahatan. Hal itu juga dilakukan untuk mengurangi keresahan warga akan maraknya tindak kriminal selama masa pandemi. Pentingnya menyaring berita yang kita dengar agar tidak termakan berita hoaks karena hanya akan menambah keresahan masyarakat. Jangan jadikan keadaan sulit sebagai celah untuk berbuat kejahatan, justru sebaiknya kita semua harus saling membantu untuk menguatkan dan bekerja sama memutus rantai penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, bukan hanya peran pemerintah yang diperlukan, tetapi peran masyarakat juga tak kalah penting.

 

Sumber :

  • Suara.com
  • Mediaindonesia.com
  • Viva.co.id
  • Kompas.com
  • Okezone.com
  • Katadata.co.id

 

Profil Penulis :

Adinda Salsadela, merupakan mahasisiwi Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 5, yang saat ini menjadi Anggota Tetap UKM-F PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan