Terhitung sudah 6 bulan sejak pandemi COVID 19 merebak di Indonesia pada awal bulan maret sejak kasus pertama diumumkan pada masyarakat luas. Virus ini dianggap sebagai mimpi buruk yang datang menghantui masyarakat dunia di abad ke-21. Dampaknya pun tidak main-main, sangat luar bisa hingga memengaruhi berbagai aspek. Kehidupan yang dulu berjalan normal kini tampak sangat berbeda dan membutuhkan adanya adaptasi baru (new normal). Menjaga jarak, pergi ke luar rumah memakai masker, membawa hand sanitizer
merupakan salah satu bentuk kebiasaan yang harus mulai ditanam dari diri masing-masing.
Selain itu, tempat yang menimbulkan keramaian pun sempat ditutup hingga dibuka kembali
dengan memakai beberapa aturan yang harus dipatuhi. Semua orang merasakan dampaknya
tak terkecuali bagian unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Saat mendengar kata
keluarga yang terlintas dipikiran kita ialah tempat yang memberikan kenyamanan dan perlindungan, di dalamnya berisi insan yang saling mencurahkan kasih sayang sebagai tempat kembali untuk pulang.

Namun, ekspektasi terkadang tak seindah realita. Faktanya Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) terhadap perempuan di Indonesia sejak pandemi COVID-19 terus meningkat.
Organiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perempuan (UN Women) membuat laporan
bahwa kekerasan terhadap perempuan selama pandemi diakibatkan keresahan mengenai
kesehatan, keamanan, dan sulitnya menghasilkan uang di masa yang serba terbatas. Definisi
kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

gambar diambil dari www.komnasperempuan.go.id

Komnas Perempuan menuturkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan
kasus yang paling banyak dilaporkan dan yang membuat miris sebagian besar korban
kekerasan adalah perempuan. Padahal dalam agama Islam memandang perempuan mempunyai kedudukan yang setara dan memiliki kemuliaan serta keistimewaan yang diberikan oleh Sang Pencipta.

gambar diambil dari bapedda.jogjaprov.co.id

Hal ini turut mencederai tujuan ke-16 SDGs (Sustainable Development Goals) mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat (peace, justice, and strong institutions) dengan memiliki misi mendukung masyarakat yang damai dan inklusif terhadap pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level, termasuk mengurangi segala macam bentuk kekerasan.

Lebih lanjut, di dalam keluarga, perempuan memiliki peran yang tak kalah penting di
sisi suami yang berkewajiban mencari nafkah. Seorang perempuan dapat membawa perubahan
besar karena ia merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Selama pandemi ini tak
jarang beban domestik ikut dipikul. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Flinder University
di Australia menyebutkan bahwa salah satu alasan meningkatnya kekerasan dalam rumah
tangga selama pandemi COVID-19 ini akibat kerentanan terhadap perempuan. Ketika tidak
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, perempuan rentan menjadi target kekerasan
(violence).

gambar diambil dari kompas.com

Komnas Perempuan melakukan sebuah kajian dan menemukan data bahwa selama
masa pandemi, perempuan di Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk melakukan pekerjaan rumah tangga 4 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kesulitan ekonomi saat ini pun menambah daftar panjang salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kekerasan.
Suami yang mengalami pemotongan gaji hingga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) menyebabkan terjadinya ketegangan tinggi di dalam rumah akibat tidak tercukupinya
kebutuhan sehari-hari dan mengakibatkan stres. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial
tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalankan aktivitas
sehari-hari dan memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Sayangnya hal tersebut pula
dapat menimbulkan perbedaan sehingga memicu hadirnya sebuah konflik.

Selain itu pemerintah pun melakukan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menimbulkan masalah baru dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pelaku untuk melakukan tindak kekerasan. Akibatnya korban mengalami kesulitan saat meminta bantuan ke luar rumah.

gambar diambil dari kemenpppa.go.id
  • Dibutuhkan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sendiri untuk meminimalkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan mempertimbangkan adanya aspek kesehatan mental terhadap keluarga guna melakukan tindakan preventif. Lalu¬† pemerintah harus memastikan bahwa lembaga layanan harus tersedia bagi korban kekerasan selama pandemic COVID-19 dalam rumah tangga ditambah pula layanan media massa¬†dimanfaatkan sebagai tempat untuk sosialisasi layanan pengaduan.

 

Referensi :

www.sdg2030indonesia.org

komnasperempuan.go.id

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdrt.html

https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001

 

Profil Penulis :

Firman Agung Setyo Aji merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Semester 3, yang saat ini menjadi Anggota Muda UKMF-PSBH FH UNILA 2020.

 

Tinggalkan Balasan