Hiruk Pikuk Pilkada Serentak di Kala Pandemi

0
83

Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah kontestasi rutin lima tahunan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia, dilakukan secara langsung oleh setiap warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai seorang penduduk dari suatu daerah. Hal ini mulai berlaku sejak disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga sejak saat itu kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat bukan lagi atas penunjukan dari DPRD. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih oleh rakyat. Ini juga dipertegas dalam konstitusi, yaitu dalam Pasal 18 ayat (4) yang tertulis:

“Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.“

Pada ayat tersebut sudah jelas bahwa frasa demokratis menunjukan pemilihan kepala daerah dilakukan langsung oleh rakyat dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi.

Adapun pada tahun ini bangsa Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak di beberapa daerah di Indoenesia. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 ini merupakan pilkada yang digelar serentak bagi tiap-tiap daerah, yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Total daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak ini adalah 270 daerah dengan pembagian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Yang jadi permasalahan adalah gelaran Pilkada serentak tahun 2020 ini, bersamaan dengan terjadinya bencana non alam di Indonesia yaitu pandemi Covid-19. Angka kenaikan Covid-19 yang terus bertambah ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah tentang keberlajutan Pilkada 2020. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, apakah di kala pandemi seperti ini Pilkada akan tetap dilaksanakan ?

DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu telah menyepakati bahwa Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 akan tetap berlangsung pada akhir tahun 2020, dengan catatan protokol kesehatan menjadi pusat perhatian terpenting.

KPU sendiri telah membuat beberapa aturan tentang pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi seperti ini, diantara sekian banyak aturan tersebut terdapat poin penting mengenai metode pelaksanaan pilkada serentak yang tertuang dalam PKPU No. 13 Tahun 2020 Pasal 57 yang berisi:

“Kampanye pemilihan serentak lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode:

a. Pertemuan terbatas

b. Pertemuan tatap muka

c. Debat public atau debat terbuka antar pasangan calon

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

e. Pemasangan alat peraga kampanye

f. Penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/ atau media daring

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun KPU juga telah membuat beberapa larangan dan sanksi secara rinci dan komperehensif mengenai pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi seperti ini, hal tersebut tertuang dalam BAB XIA PKPU No. 13 Tahun 2020. Adapun poin penting yang terdapat dalam bab ini diantaranya terdapat dalam Pasal 88 C ayat (1) UU No. 13 Tahun 2020 yang berisi:

“Partai politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf g dalam bentuk:

a. Rapat Umum;

b. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser musik;

c. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;

d. Perlombaan;

e. Kegiatan sosial berupa bazar dan/donor darah dan/atau;

f. Peringatan hari ulang tahun partai politik.”

Poin-poin dalam pasal diatas adalah beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada kontestasi politik pada pilkada 2020, KPU sendiri telah menyertakan sanksi pada pasal lanjutan, sanksi tersebut mulai dari sanksi peringatan tertuis hingga pembubaran kegiatan kampanye.

Gambar diambil dari kompas.com

Berbagai perdebatan muncul mengiringi rencana pemerintah untuk tetap menyelenggarakan Pilkada serentak di tengah pandemi. sebagian pihak menilai pilkada serentak membuka potensi penularan yang lebih massif di tengah masyarakat, karena itu perlu ditunda pelaksanaannya. Tetapi sebagian pihak juga berpendapat bahwa Pilkada harus tetap dilaksanakan asalkan sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang ada. Memang menjadi dilematis bagi pemerintah, mana yang harus dutamakan terlebih dahulu antara hak kesehatan masyarakat ataukah hak demokratis dan politik. Jika kita melihat dalam Pasal 120 ayat (1) PerPPU No. 2 Tahun 2020, Pilkada serentak ini bisa saja ditunda hal itu dikarenakan disaat yang bersamaan terjadi bencana non alam berupa pandemi Covid 19. Berikut ini merupakan ketentuan pada Pasal 120 ayat (1) PerPPU No. 2 Tahun 2020:

“Dalam hal pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan.”

Namun penundaan kegiatan pemilihan kepala daerah ini kembali harus memenuhi persetujuan dari pemerintah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 122A ayat (1) dan (2) berbunyi:

“Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan keputusan KPU diterbitkan”

“Penetapan penundaan tahapan pelaksaan pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR.”

Penulis berpendapat  bahwa sudah menjadi tanggungjawab bagi negara untuk dapat memberikan jaminan keselamatan kesehatan bagi setiap warga negaranya. Hak bagi warga negara untuk mendapatkan jaminan kesehaan dan keselamatan adalah prioritas utama. Jangan sampai dengan diadakannya pilkada serentak ditengah pandemi seperti ini dapat menggerus hak masyarakat untuk dapat hidup baik dan sehat, jaminan kesehatan masyarakat sendiri sudah diatur dalam konstitusi tepatnya dalam Pasal 28H ayat (1) yang berisi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Tentu kita semua menyadari hingga saat ini angka kenaikan Covid-19 di Indonesia terus bertambah meskipun disatu sisi angka kesembuhan juga demikian, namun hal itu belum bisa menjadi angin segar bagi kita semua. Pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan di beberapa daerah di tanah air dapat menjadi permasalahan baru bagi kesehatan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa dengan diadakanya Pilkada di tengah pandemi dapat menimbulkan klaster baru Covid-19. Pemerintah bersama dengan KPU memang sudah membuat aturan-aturan untuk meminimalisir pelanggaran protokol kesehatan di saat pelaksanaan Pilkada serentak nantinya. Namun aturan tetaplah aturan, kita semua sadar bahwa aturan tersebut sangat sulit untuk di implementasikan dilapangan.

Masih banyak sekali bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dilapangan, kegiatan kampanye ataupun kegiatan lain yang mengundang keramaian yang diadakan oleh pihak yang menjadi kontestan pilkada, acapkali mengabaikan protokol kesehatan, tidak memakai masker hingga tidak menjaga jarak sampai berkerumun. Hal-hal seperti itu seringkali kita lihat di media sosial maupun platform berita lainya. Dari banyaknya aturan hingga sanksi yang ada, sama sekali tidak di jalankan sepenuhnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya penambahan klaster baru virus Covid-19 di tengah masyarakat dan menyebabkan angka kenaikan Covid-19 di tanah air terus meningkat.

 

Sumber:

PKPU No 13 Tahun 2020

Perppu No 2 Tahun 2020

Setkab.go.id

M.cnnindonesia.com

 

Profil Penulis :

M. Alief Farezi, merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Semester 3, yang saat ini menjadi Anggota Tetap UKM-F PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan