Apa Kabar Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) ?

0
109

Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang kerap disebut RUU PKS adalah sebuah Rancangan Undang-Undang yang menjadi payung hukum untuk menangani kasus dan permasalahan seputar kekerasan seksual, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kekerasan seksual merupakan suatu isu yang sangat mengkhawatirkan di tengah masyarakat tidak hanya bagi perempuan melainkan bagi laki-laki sekalipun, oleh karenanya diperlukan sebuah jaminan hukum bagi warga negara agar mempunyai rasa aman terhindar dari setiap kekerasan seksual. Sejatinya RUU PKS ini telah digagas dan di usulkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak tahun 2012, namun Draf RUU PKS ini baru diusulkan kepada Badan Legislatif DPR pada tahun 2016.

Jika dilihat dari situs resmi DPR RI dalam draft RUU PKS, secara umum RUU PKS mencakup hal-hal yang berkaitan dengan korban kekerasan seksual seperti yang tertera dalam draft RUU PKS Pasal 4 ayat (1) yaitu, Penghapusan kekerasan seksual meliputi : a.) Pencegahan, b.) Penanganan c.) Perlindungan d.) Pemulihan Korban, dan e.) Penindakan Pelaku. Adapun RUU PKS terdiri dari 14 BAB dan 152 pasal. Tentunya didalamnya terdapat segala permasalahan tentang kekerasan seksual terdapat dalam RUU PKS ini dan sudah dijelaskan secara komperehensif.

Pro Kontra RUU PKS
Salah satu yang menjadi penyebab tidak jelasnya nasib RUU PKS adalah banyaknya pihak yang pro kontra dengan RUU PKS, seperti yang kita ketahui bersama di sosial media ataupun platform internet lainya banyak isu-isu miring yang menimpa RUU PKS, RUU PKS dianggap oleh beberapa pihak memuat klausul seolah membuka peluang seks bebas, pengakuan lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT), hingga dilegalkannya aborsi di kalangan remaja, namun belakangan banyak pihak yang menganggap isu ini tidaklah benar dan tidak ada hubungannya dengan RUU PKS. Pro Kontra RUU PKS ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat saja melainkan di parlemen sekalipun salah satu permasalahannya adalah tidak semua partai politik dalam parlemen menyetujui dan mendukung RUU PKS ini, sehingga membuat hingga saat ini RUU PKS ini tidak jelas nasibnya, bahkan yang menjadi polemik adalah ketika RUU PKS di keluarkan dalam Program Legislatif Nasional 2020 (Prolegnas) kesepakatan itu dibuat dalam rapat kerja evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 Bersama pemerintah dan Baleg DPR RI, penarikan RUU PKS tersebut diklaim baleg karena adanya sejumlah pasal pemidanaan pada RUU PKS yang terkait dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), oleh karena itu mereka harus mengesahkan RKUHP dahulu sebelum RUU PKS, hal itu artinya bahwa pembahasan tentang RUU PKS ini kembali ditunda waktunya.

Jika kita melihat dalam perjalananya RUU PKS ini sudah mulai di bahas oleh DPR pada 2017, pembahasan terus berlanjut hingga akhir tahun 2018, namun DPR mutuskan untuk menunda pembahasan RUU itu setelah pemilu 2019, di akhir masa kerja DPR periode 2014-2019 ketua DPR pada masa itu Bambang Soesatyo berjanji akan mengesahkan RUU PKS sebelum masa pemerintahanya selesai, namun nyatanya hingga saat ini di periode yang sudah berganti belum juga disahkan bahkan di tahun kedua periode 2019-2024 kembali mengalami penundaan dan dikeluarkan dari prolegnas 2020. Dan rencananya baru akan dibahas di tahun 2021, Menurut Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk saat ini RUU PKS masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 hal itu didasarkan atas hasil Rapat Kosntitusi Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini Undang-Undang yang membahas mengenai kekeresan seksual hanya berasal dari KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan RUU PKS hadir untuk mengatur seluruh tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi itu artinya dalam hal ini RUU PKS adalah ketentuan khusus (lex specialist), tidak dapat dipungkiri bahwa yang ada dalam KUHP sangat lah terbatas, artinya tidak membahas secara keseluruhan tentang permasalahan kekerasan seksual, Meskipun seiring perjalanannya muncul undang-undang terkait sperti UU No 26 Tahun 200 tentang pengadilan HAM, UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU NO 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan peraturan terkait lainya, namun hal itu saja belum cukup, diperlukan sebuah payung hukum yang dapat mengakomodasi seluruh permasalahan kekerasan seksual dan RUU PKS hadir secara komperehensif untuk menjadi solusi akan hal tersebut.

Menurut data yang diambil dari situs resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah tercatat banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada awal tahun 2020 Komnas Perempuan melakukan survey dengan mengirimkan 672 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 35% yaitu 239 formulir. Dalam hal ini tingkat respon pengembalian bertambah seiring dengan naiknya jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2019, perlu diketahui bahwa jumlah kasus yang dilaporkan mengalami kenaikan sebanyak 6% dari periode sebelumnya, yakni jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2019 tercatat sebesar 431.471 kasus, dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 406.178 kasus, Dari semua kasus kekerasan tersebut tentu diantaranya mengalami penyiksaan, dan kita semua memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk terhindar dari penyiksaan karena hal itu adalah bagian dari hak asasi manusia, pengakuan dan jaminan atas hal tersebut telah dinyatakan dalam konstitusi dalam pasal 28G ayat (2) yang berbunyi :
“Setiap orang bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

Tidak bisa dipungkiri angka kenaikan kenaikan kasus diatas terhitung sangat banyak untuk permasalahan seperti kekerasan terhadap perempuan, oleh karena itu menurut penulis dalam permasalahan ini negara seharusnya dapat hadir untuk memberikan jaminan keamanan serta keselamatan bagi setiap warga negaranya tidak hanya bagi perempuan melainkan juga terhadap laki-laki, anak-anak hingga penyandang disabilitas karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa sexual harassement dapat menyerang siapa saja maka daripada itu dalam upaya menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara terutama bagi korban pelecehan seksual diperlukan sebuah payung hukum agar agar paling tidak terdapat jaminan bagi setiap warga negara untuk dapat terhindar dari kasus kasus yang berbau sexsual harrasement dan menurut penulis RUU PKS adalah sebuah solusi yang bisa ditawarkan agar dapat paling tidak dapat meminimalisir tindakan kekerasan seksual maka dari itu penulis berharap agar RUU PKS ini bisa ditindaklanjuti untuk dibahas bersama lalu disahkan menjadi ius constitutum (hukum posistif) yang berlaku di tengah masyarakat, bukan hanya menjadi hukum yang selalu dicanangkan semata.

Referensi :
www.dpr.go.id
www.komnasperempuan.go.id
m.cnnindonesia.com
hukumonline.com

Profil Penulis :
M. Alief Farezi merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 3, yang saat ini menjadi Anggota Muda UKM-F PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan