Hak Asuh Anak, Bagaimana seharusnya?

0
109
  • Oleh Adinda Salsadela

Perceraian menjadi salah satu kasus yang mengalami peningkatan, khususnya di masa pandemi saat ini. Bahkan saat ini angka perceraian dapat mencapai seribu lebih dalam sebulan. Rata-rata alasan perceraiannya adalah masalah ekonomi dan mayoritas pihak istrilah yang menggugat cerai. Berbicara masalah perceraian, tak luput dari permasalahan hak asuh anak. Hal itu juga menjadi salah satu yang perlu diperhatikan, melihat bahwa sering terjadi permasalahan perihal perebutan hak asuh anak oleh pihak ayah dan pihak ibu pasca perceraian.

Dalam   istilah   fikih,   kita   mengenal   istilah   hadhanah   yaitu   melakukan pemeliharaan  anak-anak  yang masih  kecil,  atau  yang sudah  besar tapi  belum mumayyiz, dengan cara memberikan perlindungan, mendidik secara jasmani dan rohani agar sang anak mampu menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Pada dasarnya, permasalahan hak asuh anak hanya berlaku pada kasus dimana sang anak belum mampu memilih untuk kebaikannya sendiri, misal seorang bayi atau anak yang masih di bawah umur. Mengenai hak asuh anak di bawah umur lebih sering jatuh ke pihak ibu. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya ibu lebih telaten mengurus anak dan lebih memahami kondisi emosional sang anak, sehingga  untuk  anak  yang  masih  di  bawah  umur  hak  asuh  diberikan  kepada ibunya. Bagi yang beragama muslim mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan jika sudah berumur 12 tahun maka anak itu bisa memilih untuk diasuh oleh ayahnya atau ibunya serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sedangkan,   untuk   yang   beragama   non-muslim   mengacu   pada   salah   satu yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaaanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab si anak yaitu ibu” Namun, aturan tersebut terdapat pengecualian, jika ibunya  dikhawatirkan  akan  merugikan  si  anak,  maka  hak  asuh  anak  dapat dialihkan kepada kerabat dari pihak ibu, misal neneknya. Sejalan dengan rumusan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani sang anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang mempunyai hak hadhanah pula”. Akan tetapi, nyatanya hal itu jarang dilakukan, hakim punya pertimbangan sendiri misal kedekatan emosional sang anak dengan ayah karena bagaimanapun orangtua biologis lebih memahami anaknya dibanding orang lain atau ada pertimbangan lain, sehingga hak asuh anak akan langsung diberikan kepada ayahnya.

Permasalahan cakap atau tidaknya kedua orang tua dalam mendapatkan hak asuh anak  memang  sering menjadi  perdebatan  di  pengadilan  karena belum  adanya standar yang pasti mengenai kecakapan tersebut. Standar tersebut seperti pihak yang  bersangkutan  memiliki  akhlak  yang  baik,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai agama sehingga dapat memberikan pengajaran kepada anaknya, serta mempunyai pengetahuan yang baik untuk mendidik anaknya. Dalam penentuan hak asuh anak juga  seharusnya  mempertimbangkan  faktor  pekerjaan  ayah  atau  ibu  si  anak. Sudah ditetapkan juga bahwa ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi sang anak setelah perceraian. Akan tetapi, kewajiban ayah menafkahi tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan sang ayah dalam mencari nafkah untuk anaknya, jika dirasa ayahnya tidak mampu maka sang ibu berkewajiban untuk membiayai anaknya.

Perlu ditegaskan juga bahwa prinsip terpenting dalam hukum perdata, yaitu pihak yang tidak digugat, tidak terikat dan tidak tunduk pada putusan tersebut. Karena para pihak yang bersengketa hanyalah suami dan istri, maka putusan itu hanya mengikat suami dan istri yang bercerai. Sehingga secara teori yuridis-formil hak asuh anak adalah suatu putusan yang tidak dapat dieksekusi. Orang tua yang memang   merasa   kompeten   untuk   merawat   anaknya   tetapi   justru   tidak mendapatkan hak asuh oleh pengadilan, maka putusan hak asuh tersebut pada dasarnya non-executable (tidak dapat dieksekusi) oleh juru sita pengadilan. Upaya yang dapat dilakukan biasanya mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan meskipun membutuhkan biaya yang besar. Dalam hal sang anak sudah mampu memilih sendiri untuk berlindung pada siapa dan putusan hak asuh tersebut kontra terhadap kepentingan sang anak, artinya pengadilan telah melanggar hak konstitusional sang anak. Logikanya, putusan pengadilan mengenai hak asuh tidak dapat melawan kepentingan sang anak itu sendiri karena seorang anak dilindungi oleh UU Perlindungan Anak. Jika sang anak lebih memilih tinggal bersama ayahnya, maka pengadilan tidak dapat melawan keinginan sang anak tersebut.

Saat ini masa telah berganti. Anak tidak diposisikan lagi sebagai barang kepemilikan (child as property) yang mana diperebutkan untuk akhirnya dimiliki oleh satu pihak saja. Maka, diperlukan pola pikir dan pola kerja yang lebih mengutamakan  kepentingan  si  anak.  Ketika terjadi  perceraian,  hak  asuh  anak tidak serta merta diserahkan ke salah satu orang tua saja tetapi perlu adanya pemahaman terkait kondisi si anak secara menyeluruh, baru setelah itu ditentukan siapa yang paling kompeten untuk mengasuh si anak. Status gender bukan satu- satunya tolak ukur untuk menentukan berhasil atau tidaknya menciptakan generasi yang berbudi pekerti baik bagi bangsa dan negara. Hakim perlu menggali nilai- nilai yang terkandung dalam budaya masyarakat untuk menentukan apakah pihak tersebut   memilki   kemampuan   dan   dapat   bertanggung  jawab   penuh   untuk mengasuh anaknya jika hak asuh diberikan kepadanya. Sudah ditegaskan pula dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban itu berlaku hingga anak-anak mereka menikah atau hidup mandiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Oleh karena itu, mengasuh anak bukan semata-mata memberikan biaya untuk anaknya, tetapi juga dapat memberikan pengajaran yang baik untuk dapat memenuhi kepentingan terbaik sang anak. Jangan sampai ketika hak asuh anak diperoleh oleh salah satu pihak, maka pihak yang satunya tidak mendapatkan akses untuk berinteraksi dengan si anak. Status suami istri dapat saja pupus, tetapi status sebagai ayah dan ibu harus tetap kokoh. Kembali lagi, semuanya adalah demi “kepentingan terbaik si anak”.

Sumber :

Hukumonline.com

Kompilasi Hukum Islam

Mediaindonesia.com

Konsultanhukum.web.id

Hukum-hukum.com

Profil Penulis :
Adinda Salsadela, merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 5, yang saat ini menjadi Anggota Muda UKM-F PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan