Berakhirnya Suatu Kontrak atau Perjanjian

0
114

Berakhirnya suatu kontrak/perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan pihak debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Segala sesuatu disini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dapat menyebabkan kontrak/ perjanjian berakhir. Berakhirnya suatu kontrak/ perjanjian diatur dalam Buku Ketiga Bab IV Tentang Hapusnya Perikatan dari Pasal 1381-1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Berikut akan diuraikan satu-persatu :
1. Pembayaran
Berakhirnya suatu kontrak/ perjanjian karena Pembayaran diatur dalam pasal 1381-1403 KUHPer. Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran ini dilakukan dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

  1. Penawaran Pembayaran Tunai, Diikuti Dengan Penyimpanan (Konsignasi)
    Konsignasi diatur dalam pasal 1404-1412 KUHPer, yaitu suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar hutangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

  2. Pembaruan Utang (Novasi)
    Novasi diatur dalam pasal 1413-1424 KUHPer. Novasi (Pembaruan Utang) adalah persetujuan, dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan ditempat yang asli (C.Asser’s, 1991: 552). Dalam KUHPer tidak hanya dititikberatkan pada penggantian objek perjanjian yang lama daripada perjanjian baru. Tetapi juga penggantian subjek perjanjian, baik debitur dan kreditur lama kepada debitur dan kreditur baru.

  3. Perjumpaan Utang (Kompensasi)
    Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam pasal 1425-1435 KUHPer. Yang diartikan dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing uang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Kompensasi ini dapat terjadi berdasar demi hukum atau atas permintaan kedua belah pihak.

  4. Percampuran Utang (Konfusio)
    Percampuran utang diatur dalam pasal 1436-1437 KUHPer. Percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan kreditur menjadi satu. Terdapat dua cara terjadinya percampuran utang, dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum dan dengan jalan penerusan hak di bawah alas hak khusus.

  5. Pembebasan Utang
    Pembebasan utang diatur dalam pasal 1438-1443 KUHPer. Pembebasan Utang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari perutangan. Ada dua cara terjadinya pembebasan utang yaitu dengan cuma-cuma dan prestasi dari debitur.

  6. Musnahnya Barang Yang Terutang
    Musnahnya barang yang terutang diatur dalam pasal 1444-1445 KUHPer, yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada debitur. Terdapat dua syarat yaitu musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur dan debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur.

  7. Kebatalan atau Pembatalan
    Kebatalan atau pembatalan diatur dalam pasal 1446-1456 KUHPer. Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan kontrak yaitu adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan dibawah pengampuan, tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang, dan adanya cacat kehendak. Cacat kehendak yaitu berupa kesalahan, penipuan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan dalam membuat perjanjian.

  8. Berlakunya Suatu Syarat Pembatalan
    Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (diatur dalam Bab 1 pasal 1265KUHPer). Biasanya syarat pembatalan ini berlaku pada perjanjian timbal balik.

  9. Lewat Waktu (Daluarsa)
    Jangka waktu berakhirnya kontrak tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang singkat dan ada juga yang lama. Penentuan jangka waktu kontrak ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Penentuan jangka waktu ini dimaksudkan bahwa salah satu pihak tidak perlu memberitahukan tentang berakhirnya kontrak, karena para pihak telah mengetahui waktu kontrak berakhir.

Gambar diambil dari blog.bplawyers.co.id
Selain sepuluh sebab berakhirnya kontrak/ perjanjian menurut KUHPer diatas, juga dikenal beberapa sebab yang membuat kontrak/ perjanjian berakhir yaitu :
1. Dilaksanakan Objek Perjanjian
Objek perjanjian adalah sama dengan prestasi. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Dengan telah dilaksanakan objek perjanjian maka perjanjian antara debitur dan kreditur berakhir, baik dilakukan secara diam-diam maupun secara tegas.

  1. Kesepakatan Kedua Belah Pihak
    Kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu sebab kontrak/ perjanjian berakhir, dimana kedua belah pihak menyepakati untuk menghentikan kontrak yang telah ditutup diantara keduanya. Motivasi mereka untuk menghentikan sebuah kontrak berbeda-beda, ada yang mnyepakati karena nilai kemanusian dan ada juga yang mnyepakati karena bisnis.

  2. Pemutusan Kontrak Secara Sepihak
    Walaupun kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik dari kedua belah pihak, terkadang juga terjadi pemutusan kontrak secara sepihak, hal ini juga menjadi sebab berakhirnya kontrak. Yang terjadi adalah kareana salah satu pihak lalai dalam pemenuhan prestasi, sehingga pihak lain sangat terpaksa memutuskan kontrak secara sepihak.

  3. Putusan Pengadilan
    Penyelesaian sengketa kontrak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Apabila di luar pengadilan (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilain akhir) telah dilakukan oleh para pihak namun masih belum menemukan titik temu, terutama pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ditempat kontrak atau objek berada. Pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak, berdasarkan alat bukti yang disampaikan.

Sumber :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
2. Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak) – Salim H.S., S.H., M.S.
3. https://konsultanhukum.web.id/10-cara-hapusnya-perjanjian-menurut-hukum/

Profil Penulis :
Hafid Adzam merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung semester 5, yang saat ini menjadi Anggota Muda UKM-F PSBH FH UNILA 2020.

Tinggalkan Balasan