Langkah Kebijakan Pemda dalam Tangani Covid-19

0
139

 

Oleh: Yoel Hatigoran G.S – Pengurus Bidang Kajian 2020/2021

Covid-19 atau Corona Virus Disease adalah jenis virus yang berjenis dengan SARS atau MERS yang memiliki indikasi yang hampir sama mulai dari cara penyebaran maupun dampak yang ditimbulkan, Pada awalnya Covid-19 bermula di Kota Wuhan di Provinsi Cina pada bulan  Desember Tahun 2019 dikabarkan Virus Corona telah  mematikan banyak orang di Cina sampai Perawat dan Dokter pun jadi korban. Penanganan yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memutus penyebaran Covid-19. Virus ini menyebar dengan waktu yang relatif dan cepat, cara penularannya pun bisa tidak terduga dan yang terkena tidak menyadari kalau sudah terkena Virus Corona. Maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah Cina menenangkan warganya untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah apalagi di tempat keramaian seperti bioskop atau pusat pembelanjaan, Di Wuhan, kota tempat virus itu diketahui muncul pertama kali, itu membatasi seseorang untuk membeli masker dan penggunaan pencuci tangan instant atau HandSanitizer.

Data Koran Kompas menunjukkan, mutasi baru Virus Corona terbaru dapat menyebar ke seluruh penjuru bumi dari orang ke orang, korban meninggal akibat virus corona galur baru berjatuhan dan memicu kekhawatiran global. Yang terjadi adalah penyebaran yang begitu meluas, penyebarannya bisa saja

  1. Virus Corona melompat dari satu spies ke spies yang lainnya. Ini menandai virus ini lebih mudah bermutasi
  2. Orang tua, anak-anak, dan ibu hamil yang memiliki imunitas lebih rendah paling beresiko.
  3. Virus Corona memiliki reputasi kecepatan penyebaran dan tingkat moralitas yang tinggi. Virus Corona dikenal susah diatasi dengan imunisasi (Kompas, 23 Januari 2020).

Dalam penanganan epidemi atau wabah, para ahli berpendapat bahwa bencana ini memiliki implikasi berbeda tentang bagaimana cara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan sumber daya, terutama sumber daya yang selama ini belum pernah dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

  • Adanya efek penularan yang cepat membuat pemerintah harus dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif, dikarenakan respons pemerintah merupakan penentu utama ukuran akhir seberapa besar bencana pandemi atau wabah tersebut.
  • Berbeda dengan bencana lain, bencana epidemi atau wabah memiliki sifat dinamis dan periode waktu terjadinya pandemi atau wabah akan berbanding lurus dengan besaran biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi penyebaran pandemi atau wabah tersebut, dengan kata lain kesalahan pengambil keputusan secara politis akan berpengaruh besar pada biaya untuk mengatasi pandemi atau wabah tersebut dan kerugian, baik korban jiwa, jumlah terpapar maupun kerugian ekonomi.”

(dikutip dari Artikel Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pandemi Covid-19, Azelia Adriani,2020).

Penyebaran yang begitu cepat maka Pemerintah Pusat mengambil langkah yaitu menetapkan virus ini sebagai Bencana Non- alam sebagai Bencana Nasional dengan penetapan dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020. Dalam hal Pemerintah Pusat yang mengambil kebijakan, maka tidak dilupakan juga peran Pemerintah Daerah ikut andil dengan  Pemutusan Mata Rantai Covid-19. .

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, terdapat pembagaian urusan konkuren antara pusat dan daerah. Urusan konkuren terdiri dari atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan sedangkan urusan pilihan urusan daerah yang secara nyata dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi. Pada pasal 18 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa segala urusan pemerintah baik pusat maupun daerah haruslah berprinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Dalam hal pemerintah daerah melakukan upaya dalam penyebaran Covid-19 maka hal itu akan membantu pemerintah pusat sebagai tonggak penyelenggaran pemerintah yang baik, karena pemerintah pusat dinilai sulit untuk menangani sendirian tanpa adanya campur tangan pemerintah daerah.

Demi mewujudkan prinsip-prinsip tersebut pemerintah daerah mengambil langkah yaitu dengan PSBB atau Pembatasan sosial berskala besar adalah kebijakan atau langkah yang diambil oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan situasi yang sedang dihadapi yaitu Pemutusan Mata Rantai Covid-19 sebagai pemicu masalah besar yang dihadapi sekarang.

Gambar Diambil dari tandaseru.id

PSBB sudah banyak diterapkan diberbagai daerah dengan berbagai kategori penilaian daerah masing-masing bila penerapan hal tersebut menimbulkan dampak yang cukup besar dan tidak stabil maka penerapan PSBB harus dilakukan denan meminta Surat permohonan untuk melakukan PSBB.

Salah satu kutipan yang membahas mengenai hal ini sebagai berikut :

“Untuk melakukan Social Distancing, Pyshical Distancing, hingga memberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan beberapa keputusan teknis dan himbauan untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, termasuk himbauan tidak keluar dan berpindah ke daerah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 memang telah dibuat Pemerintah. Bahwa tanpa komando dan insentif yang jelas, himbauan Pemerintah tersebut sama sekali tidak efektif. Dengan mobilitas yang masih tinggi untuk mudik ke daerah , penyebaran COVID-19 semakin tidak terkendali”. (Dikutip dari Artikel Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan menghadapi siklus Covid 19, Saadatul Fadilah, 2020).

Rintangan yang harus dihadapi Pemerintah Daerah cukuplah besar bila di wilayahnya ada yang terjangkit Covid-19 membuat kinerja pemerintah daerah semakin banyak dan terarah, tersisitematis, agar pengupayaan pemerintah Pusat kepada daerah semakin baik. Pemutusan mata rantai virus ini tidak bisa ditangani sendirian oleh pemerintah pusat, memang terdengar sedikit menyulitkan akan tetapi bila peraturan yang diterapkan sesuai dengan keinginan masyarakat dan masyarakat merasa terpenuhi maka terbentuklah hukum secara responsif, supaya penerapan hukum menjadi jelas, efisien, dan terarah agar hukum tersebut tidak menjadi otoriter dan rigid/ bisa dikatakan kaku dalam penegakan hukumnya.

Pada Pengajuan PSBB harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

  1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah
  2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
  3. Penetapan PSBB yang dilakukan oleh menteri dilakukan atas dasar peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu serta terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu. Ada bukti terjadi transmisi lokal (dikutip dari Kabar Harian Kompas, 9 April 2020). Bahwa 3 kriteria tersebut terdapat di dalam Pasal 2 Permenkes Nomor Tahun 2020.

Selain PSBB adapun dinamakan karantina wilayah dengan kententuan dari berbagai aturan seperti:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

  • Pasal 49 ayat 2 bahwa Karantina wilayah harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancama, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
  • Pasal 55 ayat 1 Selama dalam karantina wilayah kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

  • Pasal 5 Ayat 1 huruf (b), Upaya Penanggulan wabah meliputi pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina.
  • Pasal 8 Ayat 1, Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda, seperti rumah, ternak, tanaman, lading, dan lain-lain, yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah (termasuk karantina), dapat diberikan ganti rugi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

  • Pasal 154 Ayat 4 dan Pasal 155 Ayat 4, Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.

Gambar diambil dari kumparan.com

Perlu ada Pembedaan antara PSBB dengan Karantina wilayah adalah:

  1. Bahwa Moda Transportasi masih berjalan pada saat PSBB sedangkan karantina wilayah sama sekali tidak
  2. Bahwa kebijakan PSBB lebih fleksibel dibandingkan dengan karantina wilayah.
  3. Bahwa dalam PSBB orang masih bisa keluar untuk membeli barang-barang penting dibandingkan karantina wilayah yang tidak boleh sama sekali keluar

“Peran Pemerintah disini sangatlah penting untuk melindungi masyarakat dan negara karena suatu penyakit menular dapat berstatus darurat global, yang berarti harus direspons oleh pemerintah pusat sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius. Dan daerah juga menjadi pemeran penting bagi perlindungan masyarakatnya, maka hal itu membuat terjadinya tumpang tindih antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani serta mencegah penyakit menular tersebut.(dikutip dari Artikel Tinjauan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyakit Menular,  Ikhsan Setiawan, 2020). 

Dan juga presiden mengingatkan Pemerintahan daerah yang tak peka terhdap kedaduratan dalam percepatan realokasi APBD, permintaan itu disampaikan pada pimpinan daerah untuk memenuhi tiga prioritas yaitu penanganan kesehatan, persiapan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi. Sebagai masyarakat menilai kebijakan pemerintah merupakan salah satu langkah untuk pembaharuan negara dan mematuhi langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah. Maka langkah pemerintah daerah untuk penerapan dalam wilayahnya harus mempunyai dasar dari ekonomi, sosial, dan budaya untuk menerapkan PSBB maupun Karantina wilayah sesuai dengan kebutuhan.

Sumber :

Buku:

  1. Hukum Pemerintah Daerah, Dr.Yusnani Hasyimzoem S.H., M.Hum, Rajawali Pers, 2017, Jakarta, Edisi Pertama.

Surat Kabar Harian:

  1. Surat Kabar Harian Kompas tanggal 23 Januari 2020
  2. Surat Kabar Harian Kompas tanggal 9 April 2020

Artikel:

  1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pandemi Covid-19, Azelia Adriani,2020.
  2. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam siklus Covid 19, Saadatul Fadilah, 2020.
  3. Tinjauan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyakit Menular, Ikhsan Setiawan, 2020).

 

Profil Penulis:

 

 

 

 

Yoel Hatigoran G.S merupakan Mahasiswa Semester IV Fakultas Hukum, Universitas Lampung, menjadi Anggota Tetap serta Pengurus Bidang Kajian Tahun 2020/2021.

Tinggalkan Balasan