Dapatkah COVID-19 Menjadi Dasar Penerapan Force Majeur dalam Perjanjian??

0
116

Oleh : Ana Noviyana – Pengurus Bidang Kajian UKM-F PSBH 2020

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berkembang mempengaruhi banyak hal dalam aspek kehidupan kita. Penerapan pola hidup sehat, physical distancing, bekerja/belajar dari rumah, serta kampanye #dirumahaja merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini.

Seiring berkembangnya penyebaran COVID-19 ini, ternyata tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial kita tetapi juga terhadap aspek pekerjaan, salah satunya ialah pada perjanjian. Banyak perjanjian yang harus tertunda pelaksaanya yang kemudian menimbulkan kerugian bagi para pihak sebagai akibat dari penyebaran COVID-19 ini.

Sumber :https://pixabay.com/illustrations/covid-19-virus-coronavirus-pandemic-4960254/

Gambar diambil dari Pixabay.com

Penundaan pelaksaan perjanjian tentunnya akan menimbulkan kerugian diantara para pihak. Untuk itu debitur menggunakan overmacht atau force majeure sebagai alasan tidak dapat terlaksananya prestasi ditengah wabah COVID-19.  Lalu, apakah benar COVID-19 ini dapat digunakan sebagai dasar penerapan force majeure? Simak pembahasanya berikut.

 

Apa itu Force Maujeure?

Menurut Abdulkadir Muhammad, force majeur adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Sedangkan menurut Subekti, force majeur adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Sementara itu Black’s Law Dictionary,mendefinisikan force majeur sebagai “an event or effect that can be neither anticipated nor controlled” . sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan force majeur adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. force majeur ini disebut juga dengan keadaan memaksa (overmacht).

Sedangkan jika dilihat berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata, KUH Perdata tidak menyebutkan secara khusus definisi dan istilah force majeur. Namun terdapat pasal yang menjadi acuan terkait force majeur yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. di dalam Pasal 1244 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Dan ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan, bahwa pihak dalam suatu perikatan tidak diwajibkan memberikan ganti rugi apabila pihak tersebut terhalang memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan memaksa (overmacht).

https://pixabay.com/illustrations/covid-19-coronavirus-social-distance-4939288/Gambar diambil dari Pixabay.com

Menurut KUHPerdata terdapat 3 unsur yang perlu dipenuhi untuk disebut force majeure, Pertama, tidak memenuhi prestasi. Kedua, ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur. Ketiga, faktor penyebab itu tidak dapat di duga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Suatu keadaan tidak dapat dikatakan secara serta merta sebagai force majeure, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan force majeure adalah:

  1. Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
  2. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang

Subekti juga membagi force majeure menjadi dua macam, yaitu force majeure absolut yakni suatu keadaan dimana sama sekali tidak mungkin (impossibility) perjanjian itu dapat dilaksanakan dan berakibat musnahnya barang yang dijanjikan, misal ketika objek benda hancur karena bencana alam. Sedangkan force majeure relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dari debitur.

Lalu apakah COVID-19, dapat menjadi alasan atau dasar penerapan force majeure dalam perjanjian?

Di dalam KUHPerdata force majeure diatur dalam Bab III yang mengatur tentang perikatan. Menilik kembali apa itu perikatan, perikatan adalah suatu hubungan dimana pihak yang satu dan pihak lainnya ataupun lebih saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak.

Force majeure atau keadaan memaksa merupakan salah satu alasan yang dilakukan oleh debitur jika tidak dapat terlaksaanya prestasi dan sebagai pembelaan debitur jika dituduh lalai.

Namun dalam kaitanya dengan wabah COVID-19, dapat atau tidaknya penetuan force majeure dapat disimak berdasarkan pendapat dibawah ini.

Praktisi hukum, Ricardo Simanjuntak, berpendapat bahwa terlepas apakah para pihak dalam suatu perjanjian mengatur mengenai pandemi sebagai alasan force majeure, ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata tetap berlaku dan harus dipatuhi. Ricardo menambahkan, dalam konteks pandemi COVID-19, force majeure dapat diklaim karena para pihak tidak dapat memprediksi pandemi dan tidak memiliki contributory effect serta pandemi ini menjadi suatu halangan yang terjadi secara umum.[[1]]

Pendapat lainnya Rahayu Ningsih Hoed, Senior Partner dari kantor hukum Makarim & Taira Law firm, berpendapat bahwa pandemi COVID-19 termasuk sebagai suatu keadaan kahar tergantung dari definisi keadaan memaksa (apabila ada) di dalam perjanjian. Menurutnya, jenis klausul keadaan memaksa terdiri dari 2 (dua) klausul, pertama, klausul tidak eksklusif dimana suatu pihak dapat mengklaim force majeure sepanjang adanya kondisi yang disetujui untuk berlakunya force majeure dan kedua, klausul eksklusif dimana keadaan memaksa terbatas pada keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam perjanjian.[[2]][[3]]

Karena luasnya kemungkinan keadaan atau situasi force majeur, maka para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum biasanya mencantumkan klausula dengan daftar peristiwa yang dapat menjadi force majeur dalam perjanjian mereka, seperti misal, kejadian-kejadian seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian.

Selain itu untuk mempermudah klaim force majeur, ada perjanjian yang secara tegas menyebutkan perbuatan seperti, tindakan pemerintah, epidemik, pandemik, dan bencana alam, sebagai alasan force majeure.

Dan jika suatu perjanjian secara tegas mengecualikan wabah virus, pandemic, atau tindakan pemerintah sebagai force majeur, maka tidak ada pihak yang dapat mengklaim kejadian force majeure karena wabah COVID-19. sehingga para pihak harus terus melakukan kewajibanya berdasarkan perjanjian.

Sehingga terang, bahwa untuk menentukan apakah COVID-19 dapat dijadikan sebagai dasar penerapan force majeur dalam perjanjian, maka terlebih dahulu untuk dilihat apakah perjanjian tersebut mengatur mengenai force majeur, dan perlu diketahui apa-apa saja yang termasuk dalam force majeur pada perjanjian tersebut.

Dalam hal perjanjian tidak menyebutkan atau merinci mengenai apa-apa saja yang termasuk kedalam force majeur maka yang perlu diperhatikan adalah jenis prestasi dari perjanjian tersebut. Misal, prestasinya adalah kewajiban membayar utang maka keadaan dari penyebaran COVID-19 bukan dianggap force majeure karena kewajibanya masih bisa dilaksanakan lewat ATM atau mobile banking. Namun jika prestasinya berupa ‘melakukan sesuatu’ seperti penyanyi yang seharusnya melaksanakan konser, maka penyanyi ini bisa dibebaskan dari kewajibanya.

Selain itu, perlu juga untuk diketahui kapan perjanjian tersebut dibuat, apakah sebelum pandemi ini berlangsung atau setelah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi apakah tidak terlaksanaya suatu prestasi bisa dikaitkan dengan penyebaran COVID-19 atau tidak.

Sekedar tambahan dalam hal terjadi force majeur, menurut Asser dalam buku Pengkajian Hukum Perdata Belanda (hal. 368 – 369) terdapat dua kemungkinan, yaitu pengakhiran perjanjian atau penundaan kewajiban. Pengakhiran perjanjian hanya terjadi apabila halangan bersifat tetap. Sedangkan Penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa force majeur bersifat sementara, bila keadaan halangan telah pulih kembali, maka kewajiban harus segera dipenuhi.

Sumber:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

[1] https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html

[2] Ibid

[3] https://kliklegal.com/apakah-covid-19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan-force-majeure/

Referensi: https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/

Profil Penulis :

 

 

 

 

 

Ana Noviyana merupakan mahasiswi Ilmu Hukum jurusan Hukum Perdata semester VI. Saat ini ia menjabat sebagai pengurus Bidang Kajian UKM-F PSBH periode tahun 2020/2021.

Tinggalkan Balasan