Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19: UNTUNG atau BUNTUNG?

0
177

Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang biasa disapa dengan sebutan Jokowi mengumumkan adanya kasus pertama Corona Virus Disease 2019 di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Covid-19. Persebaran Covid-19 di Indonesia sangatlah pesat, berdasarkan data yang keluarkan oleh gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per-9 April Tahun 2020, pasien positif Covid-19 sebanyak 3.293 orang dengan rincian 252 pasien sembuh dan 280 pasien meninggal dunia. Dengan meningkatnya jumah tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan presentase kematian yang tinggi yakni sebesar 9,11% dari jumlah pasien yang terjangkit. Tentu ini sudah menjadi ‘lampu kuning’ bagi kita semua terkhusus pemerintah selaku penyelenggara negara yang dibayar dan dipercaya oleh masyarakat untuk melindungi negara dan segenap rakyatnya. Negara terutama pemerintah, mempunyai tugas konstitusional yakni pertama melindungi rakyat Indonesia, setelah itu diikuti dengan mensejahterakan, mencerdaskan, dan ikut perdamaian dunia. Jadi, melindungi rakyat adalah penempatan pertama dan yang utama bagi negara kepada rakyatnya, setelah itu baru mensejahterakan, mencerdaskan, dan lain sebagainya.

Berikutnya pada tanggal 1 April tahun 2020, Presiden Jokowi mengumumkan kepada masyarakat lewat Konferensi Pers yang pada intinya Indonesia akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa:

Pasal 1

  1. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Berkaitan dengan itu, sebelumnya Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disebut dengan PP PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Keputusan Pemerintah memberlakukan PSBB, menimbulkan pro-kontra diantaranya terdapat berbagai jenis penanganan penyebaran penyakit menular didalam UU Kekarantinaan Kesehatan seperti karantina wilayah, PSBB, karantina rumah sakit, dan karantina rumah. Masalahnya, sebab apa yang membuat pemerintah hanya memberlakukan PSBB, mengapa tidak sekalian mengkolaborasikan antar jenis penanganan tersebut sebagai satu kesatuan didalam sebuah ketentuan yang sama. PP PSBB adalah tindak lanjut atau penjelasan dari BAB VII Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Akan tetapi, penjelasan lebih lanjut dalam PP PSBB tidak memiliki spesifikasi dan sistematika yang jelas dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah ketentuan yang hanya terdapat 7 buah pasal dengan substansi yang bersifat umum dan tidak memiliki objektivitas, menandakan Presiden Jokowi seolah menunjukan sikap ’kurang serius’ untuk membuat produk hukum dalam menghadapi Covid-19 dewasa ini. Contoh kecil pada salah satu ketentuan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 pasal 4 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

a. peliburan sekolah dan tempat kerja;

Pada kalimat yang dbercetak tebal, mengandung diksi ‘libur’ terhadap sekolah dan tempat kerja. Pada kenyataannya, pada tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi ataupun perusahaan tidak menerapkan ‘libur’ dalam kebijakannya, sehingga mengakibatkan kebingungan dimasyarakat terhadap diksi tersebut. Namun, kini masyarakat menerapkan protokol pencegahan Covid-19 misalnya bagi siswa dan mahasiswa tidak melakukan kegiatan belajar secara tatap muka dan bagi pekerja diharap menggunakan masker dan pelindung lainnya.

Kebijakan yang diumumkan baru-baru ini menjadi sorotan masyarakat bahwa Pemerintah terlalu lamban dan kurang responsif yang ditandai dengan keterlambatannya memberikan kebijakan dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia tampak ‘mensepelekan’ pandemi ini bukan sebagai ajang yang luar biasa, seharusnya pemerintah menunjukan keseriusannya dalam menangani situasi ini sebagai ajang luar biasa untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang kepada masyarakat. Namun justru sebaliknya, sewaktu Peneliti dari Harvard of University  yang menyebutkan seharusnya virus Corona sudah masuk ke Indonesia. Lalu ditanggapi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus dengan stigma yang menganggap peneliti tersebut sedang beropini. Sedangkan sekarang setelah pertama kali mendengar Covid-19 masuk ke negeri ini, bagaimana kenyataannya? Tentu kita panik dan kalang kabut, seolah kita sudah siap padahal tidak siap. Tidak semeyakinkan sebelum Covid-19 masuk ke Indonesia, tentu ini menjadi pelajaran besar bagi bangsa ini tentang bagaimana menyikapi permasalahan yang melibatkan kepentingan orang banyak.

Sebagaimana penulis sudah sebutkan diatas bahwa kasus pertama Covid-19 terjadi pada tanggal 3 Maret tahun 2020, dan pemerintah baru meresponnya lewat produk hukum antara lain Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, Keputusan Presiden (Keppres) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang baru dikeluarkan dalam kurun waktu beberapa pekan setelahnya. Lalu sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemerintah? Apakah ini kebijakan yang menguntungkan semua pihak atau hanya segelintir pihak? Sehingga, menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan masyarakat yang berakibat pada ketidak sepahaman antara pemerintah dengan masyarakat, sebagai contoh, banyaknya desa di Indonesia melakukan ‘lockdown’ secara sepihak untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 padahal pemerintah sudah mengumumkan untuk memberlakukan PSBB. Tentu hal itu ditengarai sebagai ketidak puasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang salah satunya membolehkan masyarakat kota mudik ke kampung halamannya. Dimana, masyarakat di daerah yang menjadi tujuan tempat pemudik merasa resah dan tidak nyaman, karena tidak ada jaminan berupa pemeriksaan apalagi karantina kepada para pemudik terutama bagi yang bertinggal dan berangkat dari wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai zona merah Covid-19. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan pernah meminta izin kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan karantina wilayah terhadap kawasan DKI Jakarta. Namun, permintaan itu ditolak oleh pemerintah dengan alasan akan diberlakukannya PSBB yang dinilai lebih tepat ketimbang memberlakukan karantina wilayah. Polemik yang sedemikian rumit ini menggambarkan ketidak siapan Pemerintah selaku penyelenggara negara dalam melakukan tindakan preventif maupun represif.

Substansi yang terkandung dalam PP Nomor 21 Tahun 2020, pada intinya adalah memberikan kesempatan kepada para kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengajukan diri menerapkan PSBB di wilayahnya kepada Kementerian Kesehatan atas pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Menurut penulis, kebijakan diatas kurang tepat, bayangkan jika ratusan daerah antre ingin lakukan PSBB? tentu akan memakan waktu yang lama dan menghambat penanganan yang seharusnya bisa lebih intensif, berubah menjadi ancaman yang berakibat semakin ‘bringas’ Covid-19 menginfeksi banyak orang disegala penjuru negeri ini. Apalagi, isu penerapan darurat sipil menjadi ‘buah bibir’ dikalangan masyarakat, apakah hal itu merupakan tindak lanjut dari penerapan PSBB?. Pada 31 Maret 2020, melalui Konferensi Pers, Presiden Jokowi mengatakan “Darurat sipil itu kita siapkan apabila terjadi keadaan yang ‘abnormal’ sehingga perangkat itu harus kita siapkan. Tapi kalau kondisi sekarang ini tentu saja tidak,”.

republika.com
Republika.com | Jokowi: “Jadi Presiden itu pusing”

Menaggapi pernyataan Presiden Jokowi, sistem PSBB yang dilakukan saat ini dan yang akan datang tidak memiliki jaminan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, sebagaimana kita tahu bahwa masih banyak orang di negeri ini yang menaruh harapannya kepada Pemerintah untuk diberikan bantuan. Ketika situasi ini menimpanya, seolah sudah tidak memiliki harapan lagi untuk berjuang menafkahi keluarganya. Ini bukan tentang Kartu Pra-Kerja, bukan pula tentang Kartu Sembako Murah, ini tentang kemaslahatan rakyat yang sifatnya darurat, sudah seharusnya pemerintah berani memberikan bantuan seperti bantuan langsung tunai dengan turun kelapangan. Pemerintah mesti paham, bahwa mereka bekerja bukan untuk menjadi kaya, dan tidak pula berhura-hura, mereka bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan perut bukan kebutuhan nafsu. Kita sadar bahwa dalam situasi ini tidak hanya mereka yang ‘miskin’ saja yang terimbas, melainkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tetapi, perlu dicatat bahwa salah satu faktor terjadinya kejahatan adalah kemiskinan, kemiskinan akan bertambah parah apabila pemerintah tidak hadir ditengah-tengah masyarakat. Ketika kemiskinan bertambah parah maka dimungkinkan terjadinya situasi ‘abnormal’ seperti diungkapkan Presiden Jokowi diatas. Ketika situasi ‘abnormal’, akan dimungkinkan terjadinya kerusuhan, kekacauan, dan penjarahan layaknya situasi pada era orde baru ke era reformasi ditahun 1998. Maka, penulis nyatakan pemerintah harus mewaspadai segala bentuk resiko dan ancaman yang menimpa bangsa ini dengan tidak menggunakan pendekatan militer untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Karena situasi yang terjadi saat ini adalah masalah tentang kesehatan, sudah seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan kesehatan bukan menggunakan pendekatan militer. Sudah seharusnya pemerintah jangan mengambil kebijakan paling ‘minimal untuk mengatasi Covid-19, dengan menyiapkan kebijakan paling ‘maksimal untuk mengatasi masalah rakyat.

Baru-baru ini,  ditanggal 3 april tahun 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan penerapan PSBB terhadap wilayahnya, dan disetujui oleh Kementrian Kesehatan atas pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 7 April 2020. Walaupun penerapan PSBB di DKI Jakarta akan mulai berlaku hari ini per-10 April 2020, maka kita akan lihat efektivitasnya serta apakah yang penulis katakan diatas mengenai darurat sipil benar-benar diterapkan di daerah yang bersangkutan. Dan bila kita menilik kebelakang, ketika Pemerintah Pusat membatalkan keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melarang warganya untuk mudik ke kampung halaman, penulis merasa keputusan Gubernur DKI Jakarta adalah keputusan yang tepat, mengingat DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling banyak terpapar Covid-19 dan termasuk kedalam zona merah. Menurut penulis, jelas pemerintah seolah mendelegasikan Permasalahan ini kepada kepala daerah. Substansi dalam PP PSBB, membuktikan pemerintah memberikan sedikit keleluasaan bagi kepala daerah untuk melakukan PSBB sesuai dengan kemampuannya bersama dengan aparat Kepolisian. Sehingga, pemerintah pusat dapat lebih fokus membangun ekonomi dan investasi ditengah rakyatnya yang sedang ‘terseok-seok’ melawan Covid-19. Adapun permasalahan proses perintah-merintah antara kepala daerah dan Kepolisian, menjadi suatu resiko yang ditakutkan adanya diskomunikasi serta sudut pandang yang tidak sama antara kepala daerah dengan aparat kepolisian dalam menyikapi situasi ini.

Disisi lain, sikap kukuh pemerintah untuk tetap melanjutkan proyek pembangunan ibu kota baru ditengah pandemik Covid-19 menjadi topik pembahasan yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat sekarang ini. Konon, ada pihak-pihak yang menginginkan proyek tersebut tetap dilanjutkan. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagaimana dilansir olah detik,  lanjut atau ditundanya proyek tersebut merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). berarti dalam hal ini Presiden Jokowi lah yang memegang ‘bola’ kendali permainannya. Penulis pun merasa bahwa Presiden Jokowi telah dipengaruhi oleh bisikan-bisikan ‘intelijen’ yang berkepentingan dalam situasi ini dan berimbas pada keputusannya dengan hanya memberlakukan PSBB. Ada atau tidak, tentunya pemerintah harus menanggung segala bentuk resiko dihadapan rakyat baik dunia dan akhirat. Apapun kebijakan pemerintah, mereka harus mendahulukan kepentingan rakyat, karena situasi ini sudah mengancam kepada titik yang paling akhir yaitu nyawa. Sudah seharusnya pertimbangan ekonomi dinomor duakan, sedangkan keselamatan rakyatlah yang dinomor satukan. Ekonomi kita memang hancur, bahkan tidak ada Pandemi Covid-19 pun akan tetap hancur. Bukan berarti penulis pesimis, tapi kita harus realistis. Terpuruknya ekonomi sekarang ini, diikuti pula oleh negara-negara lainnya diberbagai belahan dunia. Sudah sepatutnya kita berjuang bersama, sampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama.

Kemudian, penulis berkesimpulan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dinilai ‘BUNTUNG’, karena produk hukum yang dibuat pemerintah mengandung unsur ‘politis’ yang lebih memperhatikan pertimbangan ekonomi untuk meningkatkan legitimasi dimata rakyat yang akan berdampak kepada Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024. Penulis berharap dalam situasi pandemik ini pemerintah harus menggunakan pertimbangan kesehatan yang mengutamakan keselamatan dan kepenting rakyat, bukan pertimbangan ekonomi apalagi militer. Perlu dicatat, bahwa banyaknya kejahatan bukan karena banyaknya orang jahat, melainkan orang baik yang diam saat kejahatan dilakukan. Penulis berharap, kejadian ini perlu di arsipkan, agar terus terngiang menjadi pelajaran. Teruslah maju Indonesia, walaupun harus mengorbankan jiwa dan raga.

SUMBER:

  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
  • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6497)
  • www.covid19.go.id
  • www.detik.com

Profil Penulis:

M. Restu Akbar merupakan mahasiswa semester IV Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pengurus aktif bidang kajian Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) periode 2020.

Tinggalkan Balasan